DEPOKPOS – Belakangan ini, data desil ramai dibicarakan. Ada masyarakat yang bingung karena masuk desil 9 atau 10, padahal kondisi ekonominya masih biasa saja. Bahkan, ada yang merasa masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Hal ini juga diberitakan Kompas (20/8/2026) dalam artikel tentang masyarakat yang masuk desil 9 atau 10 tetapi merasa kondisi ekonominya masih pas-pasan. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa seseorang bisa saja masuk desil tinggi, tetapi bukan berarti hidupnya serba berkecukupan.
Lalu, sebenarnya apa itu desil? Desil adalah cara untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan kondisi ekonomi paling rendah, sedangkan desil 10 menunjukkan kelompok dengan kondisi ekonomi paling tinggi.
Namun, desil bukan berarti ukuran pasti bahwa seseorang kaya atau miskin. BPS juga menjelaskan, desil merupakan peringkat dalam kelompok masyarakat, bukan ukuran kemiskinan secara mutlak (detikfinance, 22/8/2026).
Persoalan sebenarnya bukan semata-mata apakah metode desil benar atau salah. Yang lebih mendasar adalah bagaimana negara memahami kemiskinan.
Dalam sistem kapitalisme, kesejahteraan masyarakat sering dinilai dari data dan angka. Pendataan memang penting, namun jika angka tersebut menjadi dasar utama untuk menentukan nasib rakyat, kondisi nyata masyarakat bisa terabaikan. Akhirnya, rakyat akhirnya hanya dilihat dari angka dalam data, bukan dari kondisi nyata mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Misalnya ketika seseorang masuk kelompok ekonomi tertentu hanya karena pengeluaran setiap bulannya besar, ia langsung dianggap kaya dan tidak membutuhkan bantuan. Padahal, kondisi kehidupan ekonomi saat ini jelas-jelas sudah susah dan penuh ketidakpastian.
Kemiskinan bukan hanya persoalan posisi seseorang dibandingkan dengan orang lain. Ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan lainnya. Jika kebutuhan tersebut belum terpenuhi secara layak, apakah seseorang benar-benar dapat disebut ‘sejahtera’ hanya karena berada pada kelompok ekonomi yang secara relatif lebih tinggi?
Di tengah kekayaan alam Indonesia, masih banyak rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah seolah hanya sibuk menentukan siapa yang berhak mendapat subsidi, sementara kekayaan alam belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Akibatnya, kebijakan penanggulangan kemiskinan hanya akan menjadi pengelolaan (siklus) kemiskinan, bukan penghapusan kemiskinan.
Islam memandang persoalan kemiskinan dengan paradigma yang berbeda. Kemiskinan tidak ditentukan semata-mata berdasarkan posisi seseorang terhadap kelompok masyarakat lainnya, tetapi dilihat dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan standar yang jelas, negara tidak perlu menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai sekadar perlombaan angka statistik.
Dalam Islam, negara berfungsi sebagai raa’in, yaitu pengurus dan pelindung rakyat. Rasulullah SAW bersabda bahwa imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Konsekuensinya, negara tidak cukup hanya mendata orang miskin kemudian menentukan siapa yang memperoleh bantuan. Negara memiliki kewajiban memastikan kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi.
Islam juga memiliki mekanisme/sistem ekonomi yang memungkinkan negara menjalankan tanggung jawab tersebut. Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai segelintir individu atau korporasi demi keuntungan pribadi. Negara mengelolanya dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.
Dengan demikian, kekayaan alam yang melimpah tidak berhenti menjadi komoditas ekonomi, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Negara juga berkewajiban menciptakan kondisi masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya melalui pekerjaan dan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan hukum syara.
Jadi, penyelesaian kemiskinan bukan sekadar memberikan bantuan ketika rakyat sudah jatuh miskin, tetapi membangun sistem yang mencegah masyarakat terus berada dalam lingkaran/siklus kemiskinan. Sebab, rakyat tidak semestinya hanya menjadi angka dalam tabel statistik. Mereka adalah amanah yang wajib diurus negara.[]
Alin Aldini, S.S., Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok
