Oleh: Nanda Nabila Rahmadiyanti
Bersamaan dengan optimisme pertumbuhan perekonomian Indonesia, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) justru terus meluas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,22 juta orang pengangguran di Indonesia hingga Mei 2026. Mayoritasnya adalah lulusan SMK sebanyak 7,68 persen, disusul oleh lulusan pendidikan SMA sebesar 6,17 persen kemudian Diploma IV, S1, S2, dan S3 sebesar 6,09 persen.
Data Kementrian Ketenagakerjaan juga menunjukkan sebanyak 15.425 pekerja kehilangan pekerjaannya dalam periode Januari hingga April 2026, dimana angka ini meningkat sebesar 84 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Pertumbuhan lapangan kerja formal yang membutuhkan keterampilan tinggi tidak sebanding dengan jumlah lulusannya. Lowongan kerja dibuka dengan syarat pendaftar memiliki pengalaman kerja yang tinggi. Namun, dari mana para sarjana/pencari nafkah memiliki pengalaman yang tinggi jika tidak ada lowongan yang menerima pemula. Dengan ini, Indonesia perlahan masuk ke dalam fase jobless growthpertumbuhan ekonomi tanpa pertumbuhan kesempatan kerja yang memadai.
Inilah buah dari sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini. Sisem yang hanya mengedepankan keuntungan sebesar-besarnya bagi para pemilik modal. Dalam kapitalisme, pertumbuhan ekonomi diukur dari akumulasi modal, bukan kesejahteraan riil masyarakat, individu per individu. PHK dan pengangguran dibiarkan, karena dalam sistem ini, keuntungan pemilik modal lebih diutamakan daripada keberlangsungan hidup pekerja.
Dalam kapitalisme, negara berlepas tangan dengan menyerahkan penciptaan lapangan kerja kepada pasar dan pihak swasta. Sedangkan negara hanya bertindak sebagai regulator yang memastikan hal tersebut berlangsung. Jadi, tidak heran bahwasanya janji 19 juta lapangan kerja sampai saat ini masih ditagih oleh masyarakat.
Tak hanya dalam hal penciptaan lapangan kerja, negara juga berlepas tangan dalam hal mempersiapkan rakyatnya untuk memiliki keterampilan bekerja. Sehingga kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar masih tidak sebanding dengan keterampilan yang dimiliki individu saat ini.
Sistem kapitalisme juga membiarkan kepemilikan umum (SDA, tambang, energi) dikuasai korporasi swasta/asing demi investasi dan keuntungan. Padahal jika hal tersebut dikelola negara untuk rakyat, sektor ini berpotensi menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Hasil dari pengelolaannya juga akan diterima kembali oleh rakyat, tak hanya dinikmati para pemilik modal semata.
Bagaimana Islam memandang hal ini?
Islam sebagai sebuah ideologi memiliki pengaturan kehidupan secara menyeluruh. Tak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yakni ibadah, namun mengatur hubungan manusia dengan dirinya dan dengan manusia lain, termasuk ekonomi.
Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi ala kapitalisme atau akumulasi modal.
Negara yang menerapkan sistem Islam bertanggung jawab menjamin kebutuhan rakyat yang kehilangan pekerjaan karena negara paham betul akan kewajiban setiap kepala keluarga menafkahi keluarganya. Sementara syariat mengatur hubungan kerja dan melindungi hak pekerja agar tidak ada kerugian dan ketidakadilan dalam dunia kerjanya.
Negara Islam berperan sebagai raa’in (pengurus rakyat) dengan membuka lapangan kerja bagi setiap rakyat yang membutuhkan dengan mengembangkan industri strategis seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan air. Sumber daya strategis ini merupakan kepemilikan umum yang dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat, dan haram untuk dikuasai swasta/individu. Melalui prinsip ini, negara mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar dan kemaslahatan akan kembali kepada rakyat.
Tak hanya itu, negara juga wajib memfasilitasi pelatihan keterampilan dan penempatan kerja rakyat agar kualifikasi mereka sesuai dengan pekerjaanya. Hal ini dilakukan agar semua bidang diampu oleh orang yang benar-benar mumpuni dalam bidangnya.
Sistem ekonomi seperti ini hanya dapat diterapkan jika suatu negara menerapkan Islam secara menyeluruh (kaffah). Dengan begitu tak ada lagi orang khususnya kepala keluarga yang menganggur dan kesulitan mencari pekerjaan. Wallahu a’lam bi ash-shawwab.
Nama : Nanda Nabila Rahmadiyanti
Status : Alumnus Universitas Indonesia