Oleh Maria Marcela Resita Ati, mahasiswa S1 Universitas Pamulang
DEPOKPOS – Budaya belis di Nusa Tenggara Timur sering memunculkan banyak perbincangan: ada yang melihatnya sebagai simbol kehormatan keluarga perempuan, namun ada pula yang menilai praktik ini makin berat hingga terasa seperti beban sosial.
Di tengah perubahan zaman dan tuntutan kesetaraan, belis menjadi cermin bagaimana masyarakat NTT menegosiasikan tradisi dengan nilai-nilai kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila.
Belis sebagai Identitas dan Penghormatan
Dalam tradisi masyarakat Flores, Sumba, dan sebagian wilayah Timor, belis merupakan bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan.
Nilainya tidak hanya sekadar materi, tetapi juga menjadi ikatan sosial antara dua keluarga besar. Proses pemberian belis biasanya diiringi dengan ritual adat yang menegaskan persaudaraan baru.
Di sisi ini, belis mengajarkan nilai hormat, gotong royong, dan penghargaan terhadap martabat perempuan.
Namun, dalam kenyataan sekarang, belis sering kali berubah fungsi. Di berbagai daerah, permintaan belis semakin tinggi dan mengikuti logika pasar, bukan semata kepentingan budaya.
Tidak sedikit laki-laki yang menunda pernikahan karena terbentur biaya belis yang mahal. Di sisi lain, perempuan juga bisa merasa seperti “dinilai” berdasarkan jumlah belis yang diminta keluarganya.
Situasi inilah yang memunculkan pertanyaan: Apakah belis masih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial?
Mengaitkan Belis dengan Nilai Pancasila
Jika dilihat dari nilai Pancasila, praktik belis sebenarnya bisa berjalan seiring dengan semangat kebangsaan, selama tidak melenceng dari makna dasarnya.
1. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Belis idealnya mengangkat martabat perempuan, bukan menjadikan mereka objek transaksi. Ketika belis dijalankan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, maka tradisi ini dapat memperkuat penghargaan kepada perempuan sebagai pribadi yang bermartabat.
2. Sila Persatuan Indonesia
Belis mempertemukan dua keluarga besar dan menciptakan relasi jangka panjang. Dalam konteks masyarakat NTT yang plural, belis dapat menjadi ruang untuk memperkuat persatuan melalui ikatan kekeluargaan lintas suku.
3. Sila Kerakyatan dan Musyawarah
Penentuan belis biasanya dilakukan dengan musyawarah antara keluarga. Jika proses ini dijalankan secara terbuka, penuh pertimbangan, tanpa tekanan materi, maka belis menjadi contoh praktik demokratis dalam budaya lokal.
4. Keadilan Sosial
Bagian ini yang paling sering menjadi sorotan. Ketika belis terlalu berat dan hanya menguntungkan sebagian kelompok, maka nilai keadilan terabaikan.
Penafsiran kembali terhadap belis—misalnya melalui batas kewajaran atau simbolisasi belis—bisa menjadi jalan agar tradisi ini tetap hidup tanpa membebani generasi muda.
Belis adalah warisan budaya yang tumbuh dari sejarah dan identitas masyarakat NTT. Namun, arus perubahan sosial menuntut masyarakat untuk melakukan refleksi.
Nilai adat mestinya berjalan seiring dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung Pancasila. Belis tidak harus dihapus, tetapi perlu dipahami kembali maknanya.
Dengan pendekatan yang lebih bijak, belis dapat tetap menjadi simbol kehormatan tanpa menimbulkan tekanan ekonomi dan ketidakadilan bagi pihak mana pun.
Pada akhirnya, budaya harus berkembang bersama masyarakatnya. Menjaga belis berarti merawat jati diri, tetapi menyesuaikannya dengan nilai Pancasila adalah cara untuk memastikan tradisi ini tetap relevan dan tidak merugikan generasi yang akan datang.
