DEPOKPOS – Kasus korupsi yang mengguncang PT Pertamina pada tahun 2025 menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah tata kelola energi Indonesia. Modus manipulasi impor minyak mentah hingga praktik curang dalam pengolahan kilang tidak hanya mencoreng nama perusahaan plat merah tersebut, tetapi juga menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai triliunan rupiah. Skandal ini membuka mata publik bahwa korupsi di sektor strategis seperti energi bukan sekedar persoalan kriminal, melainkan juga ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Skandal Pertamina tahun 2025 ini semakin menegaskan bahwa praktik korupsi di sektor energi memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan kasus-kasus di sektor lainnya. Tidak hanya menguras keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan, memperburuk iklim investasi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Nah Dalam kasus ini, para pejabat dan pihak-pihak terkait diduga dengan sengaja memanipulasi data impor serta memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan untuk memperkaya diri sendiri.
Penyelidikan Kejaksaan Agung menemukan bahwa penyimpangan terjadi sepanjang periode 2018â2023. Modus utama meliputi manipulasi ekspor-impor minyak mentah, pengadaan BBM melalui jalur tidak resmi (broker), hingga penyewaan terminal yang tidak transparan . Selain itu, pengadaan LNG (Liquefied Natural Gas) juga dilakukan tanpa panduan pengadaan yang jelas, bahkan tanpa analisis teknis dan ekonomi yang memadai. Nilai kontrak pengadaan LNG ini diperkirakan mencapai US$ 12 miliar.
Besarnya kerugian akibat skandal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak korupsi di sektor energi. Estimasi kerugian terus diperbarui seiring dengan penyidikan:
Tahun 2023, estimasi awal kerugian mencapai Rp 193,7 triliun.
Pada pertengahan 2025, nilai kerugian yang dihitung Kejaksaan Agung meningkat hingga sekitar Rp 285 triliun.
Beberapa analisis independen bahkan menyebutkan potensi kerugian bisa mencapai Rp 968,5 triliun, apabila modus serupa berlangsung terus-menerus sepanjang periode 2018â2023. Untuk mencegah terulangnya skandal serupa, beberapa langkah kebijakan dapat direkomendasikan:
- Penguatan Pengawasan dan Audit Independen. Pengawasan internal Pertamina perlu diperkuat, namun juga harus melibatkan audit independen agar tidak terjadi konflik kepentingan.
- Transparansi Proses Pengadaan. Proses kontrak pengadaan minyak mentah, BBM, maupun LNG harus didasarkan pada analisis teknis dan ekonomi yang terbuka, sehingga dapat dipantau oleh publik dan DPR.
- Penegakan Hukum yang Tegas. Aparat penegak hukum harus menindak semua pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal perusahaan, tanpa pandang bulu.
- Revisi Regulasi BUMN dan Energi. Harmonisasi regulasi diperlukan agar celah hukum yang selama ini dimanfaatkan untuk korupsi dapat ditutup.
- Pembangunan Budaya Integritas. Selain regulasi, penting juga membangun budaya organisasi yang menolak korupsi melalui pendidikan etika, sistem whistleblower yang aman, dan mekanisme reward bagi kepatuhan.
Skandal korupsi Pertamina 2025 memperlihatkan betapa rapuhnya tata kelola energi Indonesia. Dengan estimasi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah, kasus ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah BUMN. Implikasi kebijakan yang harus ditempuh tidak hanya berupa penindakan, tetapi juga perbaikan sistem, regulasi, serta budaya organisasi. Pencegahan yang komprehensif merupakan kunci untuk memastikan sektor energi dapat benar-benar menopang pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Kasus ini juga membawa konsekuensi sosial yang serius. Harga bahan bakar yang seharusnya bisa lebih stabil ikut terdampak, sehingga masyarakat menanggung beban dari praktik curang segelintir orang. Selain itu, kerugian triliunan rupiah yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, justru hilang karena ulah para pelaku. Dengan demikian, korupsi di sektor energi bukan sekadar kejahatan ekonomi, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.
Oleh sebab itu, penanganan kasus korupsi Pertamina 2025 tidak boleh berhenti hanya pada proses hukum terhadap individu yang terlibat. Negara perlu memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki mekanisme tata kelola perusahaan BUMN, serta menegakkan budaya integritas di semua lini. Tanpa adanya reformasi menyeluruh, skandal serupa sangat mungkin terulang di masa depan.
Aisyah Fitri Mas
Mahasiswa Universitas Andalas
