Oleh: Eva Ummu Naira, Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok
Belum lama ini viral di sosial media lowongan kerja yang dibuka sebuah toko diserbu ribuan pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat. Toko tersebut hanya membuka lowongan untuk 50 orang. Momen yang terjadi pada Senin (14/7/2025)
Hal tersebut menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Siliwangi sempat tersendat karena antrean pelamar kerja melambung ke badan jalan. Video antrean panjang itu pun viral di media sosial.
Kepala toko, Adi Ramdani, mengatakan pihaknya hanya membuka lowongan kerja untuk 50 orang untuk ditempatkan di beberapa cabang dan rencananya cabang baru. Dia pun tidak menyangka antusiasme masyarakat begitu besar hanya dari satu unggahan lowongan kerja di media sosial (news.detik.com, 16/7/2025).
Antusiasme masyarakat dalam mencari pekerjaan cukup tinggi. Bisa kita lihat dari fenomena di atas, betapa saat ini sangatlah sulit mendapatkan pekerjaan belum lagi maraknya PHK dan tutupnya beberapa perusahaan di tanah air.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan pun merespons soal lautan manusia pencari kerja di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang sempat viral di media sosial. Ia menduga proses penerimaan calon tenaga kerja di daerah tersebut, masih marak praktik percaloan.
Menurutnya maraknya praktik-praktik calo tenaga kerja, dan itu harus dilawan. Pihaknya sudah mengagendakan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di daerah Cianjur Jawa Barat dan kemungkinan ada pihak human resource development (HRD) ‘nakal’ yang ditangkap (beritasatu.com, 16/7/1/2025).
Betapa menyesakkan fenomena tersebut terjadi di negara yang potensi sumber daya alamnya melimpah dan keran investasi asing dibuka luas. Lemahnya negara cukup membuktikan negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator bagi para investor atau pengusaha. Lapangan kerja justru dikendalikan pengusaha atau investor bukan oleh negara, akibatnya investasi tumbuh, pengangguran tetap tinggi.
Inilah yang terjadi jika sebuah negara menerapkan sisitem kapitalis, sistem yang tunduk pada prinsip ekonomi liberal, sangat berbeda dengan aturan Islam yang sempurna. Pemimpin Islam akan bertanggung jawab atas rakyatnya, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعَيَّتِهِ
“Imam itu adalah pemimpin dan dia diminta pertanggungjawaban atas orang yang dia pimpin” (HR Bukhari dan Muslim).
Di antara urusan penting yang termasuk bagian dari tugas ri’aayah adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negara yang memiliki kemampuan, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Bahkan nafkah atas orang fakir yang tidak memiliki kerabat yang mampu menafkahinya menjadi tanggung jawab negara. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi SAW,
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا
“Siapa saja yang meninggalkan harta, itu adalah hak ahli warisnya. Siapa saja yang meninggalkan orang lemah (yang tidak punya anak maupun orang tua), itu adalah urusan kami” (HR al-Bukhari dan Muslim).
Oleh karena itu, hanya Islam yang dapat menuntaskan permasalahan umat, tak terkecuali dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Karena negara dalam Islam memang negara menjalankan tugasnya untuk mengurusi semua kepentingan rakyatnya, termasuk bertanggung jawab menciptakan lapangan kerja bagi yang menganggur sehingga semua rakyatnya akan tercipta rahmat bagi seluruh alam.[]
