Artikel

Percepatan Pelaksanaan Performa Agraria sebagai Upaya Mengatasi Kekurangan Lahan Hunian di Indonesia

×

Percepatan Pelaksanaan Performa Agraria sebagai Upaya Mengatasi Kekurangan Lahan Hunian di Indonesia

Sebarkan artikel ini

DEPOKPOS – Kekurangan lahan hunian (“Backlog Perumahan”) di Indonesia merupakan masalah yang semakin mendesak, seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat. Fenomena ini, sering disebut sebagai Backlog Perumahan, merujuk pada kebutuhan perumahan yang tidak terpenuhi bagi masyarakat, terutama di kawasan perkotaan.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah penerapan hukum agraria yang efektif, di mana “performa agraria” berperan penting dalam menciptakan kepastian hak atas tanah, memfasilitasi akses terhadap lahan, dan meningkatkan ketersediaan hunian yang layak.

Artikel ini akan menganalisis secara normatif hubungan antara percepatan pelaksanaan performa agraria sebagai upaya mengatasi Backlog Perumahan di Indonesia.

Permasalahan Backlog Perumahan
Seperti dilaporkan Indraswari, Seqar Aqillah, Backlog rumah di Indonesia masih 12,7 Juta unit, Jumat (11/9/2024). Tingginya permintaan hunian ini disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang cepat, migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan, dan keterbatasan lahan yang tersedia untuk pembangunan perumahan.

Media massa seringkali mengangkat isu ini, menyoroti Backlog Perumahan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat, serta meningkatnya harga properti yang tidak terjangkau.

Performa Agraria sebagai Solusi
Definisi Performa Agraria sesuai Pasal 1 ayat 1 PERPRES No. 62 /2023 adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.

Dalam konteks Backlog Perumahan, performa agraria dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan, memfasilitasi pembangunan perumahan, termasuk mengurangi sengketa tanah.

BACA JUGA:  Perang Diskon Marketplace dan Perubahan Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Digital

Beberapa poin penting yang menjadi tujuan performa agraria dalam konteks penyedian lahan yaitu
Optimalisasi Lahan Terbengkalai
Sesuai Pasal 1 ayat 5 PERPRES No. 62 /2023 bahwa Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi.

Lebih lanjut dijelaskan dalam PERPRES No.62/2023 tentang cakupan yang termasuk TORA non-hutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14, antara lain: Tanah Negara bekas tanah terlantar; tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan dalam kerangka Reforma Agraria; tanah yang berasal dari paling sedikit 3O% (tiga puluh persen) dari Tanah Negara yang diperuntukan Bank Tanah;tanah hasil penyelesaian Konflik Agraria; tanah bekas tambang yang berada di luar Kawasan Hutan; tanah timbul; tanah yang dilepaskan secara sukarela, dan sebagainya secara lebih lengkap diatur di dalam pasal a quo.

Sampai sini, di dalam PERPRES No.62/2023, Pemerintah dengan kewenangannya dapat menerapkan perencanaan tata ruang yang baik, dan memanfaatkan lahan yang tidak produktif untuk pembangunan hunian, sebagaimana cakupan TORA, sehingga hal ini merupakan suatu inisiatif yang baik dalam upaya mengubah lahan tidur menjadi kawasan perumahan, yang dapat mengurangi backlog secara signifikan.

Regulasi yang Mendukung Pembangunan Perumahan

Kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu diperkuat. Menurut Pratama, Wibi Pangestu dan Lubis, M.Syahrah W, Pemerintah semestinya memberikan insentif properti yang memihak masyarakat menengah ke bawah. Insentif itu dtujukan untuk pembelian rumah pertama atau yang akan dihuni.

BACA JUGA:  Perang Diskon Marketplace dan Perubahan Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Digital

Hal tersebut penting dilakukan saat terjadi perbaikan tren penjualan properti. Lebih lanjut, isu terkait pentingnya insentif bagi pengembang untuk membangun perumahan yang terjangkau, akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk dapat memiliki akses ke hunian yang layak.

Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak atas tanah. Pemberitaan di CNN Indonesia menunjukkan bahwa edukasi tentang legalitas tanah dan penguasaan lahan dapat memberdayakan masyarakat dalam mengakses lahan hunian.

Penyelesaian Sengketa Tanah

PERPRES No. 62 /2023 ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanah, yang seringkali menghalangi pemanfaatan lahan untuk perumahan. Dengan mengurangi konflik lahan, lebih banyak lahan dapat digunakan untuk pembangunan hunian.

Pengaruh Positif PemberlakuanP erforma Agraria

Penerapan hukum agraria yang berkualitas dan peningkatan performa agraria berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap isu kekurangan lahan hunian, antara lain:
Meningkatkan Kepastian Investasi
Dengan adanya kepastian hukum atas hak tanah, investor akan lebih percaya diri untuk berinvestasi dalam pengembangan perumahan. Hal ini diakui bahwa masih ada minat tinggi investor asing dalam sektor properti Indonesia.

Mengurangi Konflik Pertanahan

Penerapan performa agraria yang baik dapat mengurangi sengketa tanah, yang sering kali menghambat pembangunan. Pengentasan konflik tanah melalui penyelesaian hukum dan dialog telah membantu mempercepat proses pembangunan perumahan di beberapa daerah.

BACA JUGA:  Perang Diskon Marketplace dan Perubahan Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Digital

Meningkatkan Ketersediaan Hunian

Dengan memastikan akses masyarakat terhadap lahan dan mempercepat pengembangan perumahan, Backlog Perumahan dapat diminimalkan. Kota-kota yang menerapkan kebijakan performa agraria secara efektif telah melihat peningkatan signifikan dalam ketersediaan hunian.

Tantangan

Implementasi PERPRES No. 62/2023 dalam konteks percepatan pelaksanaan performa agraria memberikan harapan baru untuk mengatasi masalah kekurangan lahan hunian. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi:

Koordinasi Antarlembaga

Keberhasilan implementasi memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kesadaran Masyarakat

Edukasi dan sosialisasi tentang hak atas tanah dan proses redistribusi perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Infrastruktur Pendukung

Selain penyediaan lahan, pengembangan infrastruktur yang mendukung hunian, seperti akses jalan, air bersih, dan sanitasi, juga harus diperhatikan.

Penerapan hukum agraria yang efektif dan peningkatan performa agraria memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah kekurangan lahan hunian di Indonesia. Dengan memberikan kepastian hukum, memfasilitasi akses terhadap lahan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengurangi backlog perumahan. Keberhasilan dalam hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia.

Luki Setiadharma – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang