DEPOKPOS – Omnibus Law, atau Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), disahkan pada tahun 2020 sebagai upaya untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, salah satu sektor yang paling terkena dampaknya adalah agraria, di mana kebijakan ini memengaruhi hak-hak petani kecil. Kebijakan ini tidak hanya menyederhanakan perizinan, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam pengaturan kepemilikan tanah, yang dapat berdampak negatif pada petani kecil.
1. Penyederhanaan Perizinan: Mempermudah atau Meminggirkan?
Salah satu tujuan utama Omnibus Law adalah menyederhanakan proses perizinan untuk menarik investasi. Dalam konteks agraria, hal ini dilakukan melalui perubahan dalam pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan Lahan.
Pasal 31 dan Pasal 32 UU Cipta Kerja mengatur tentang HGU yang kini dapat diperoleh dengan lebih cepat dan mudah. Di satu sisi, kemudahan ini diharapkan dapat mendorong investasi, tetapi di sisi lain, proses perizinan yang lebih cepat ini dapat mengesampingkan suara masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut, terutama masyarakat adat dan petani kecil.
2. Dampak Terhadap Reforma Agraria
Reforma agraria adalah langkah penting untuk memperbaiki ketimpangan kepemilikan tanah. Namun, dalam implementasi Omnibus Law, terdapat kecenderungan untuk lebih mengutamakan kepentingan investasi dibandingkan redistribusi tanah.
-Pasal 15 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa kebijakan penguasaan dan pemanfaatan tanah harus berorientasi pada investasi. Hal ini berpotensi mengurangi komitmen pemerintah untuk mendistribusikan tanah kepada petani kecil dan mengurangi kesempatan mereka untuk mengakses lahan yang mereka butuhkan untuk bertani.
3. Konflik Agraria Berpotensi Meningkat
Salah satu risiko terbesar dari kebijakan ini adalah meningkatnya konflik agraria. Dengan semakin banyaknya lahan yang dialokasikan untuk perusahaan besar, konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal, terutama petani kecil, menjadi lebih umum.
-Pasal 40 UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa penguasaan lahan untuk kepentingan investasi dapat dilakukan meskipun ada konflik. Ini berpotensi mengabaikan hak-hak petani kecil yang sudah menggarap lahan tersebut selama bertahun-tahun. Ketidakjelasan mengenai penguasaan dan hak atas tanah dapat memicu konflik yang berkepanjangan, merusak stabilitas sosial dan ekonomi di komunitas pertanian.
4. Tantangan bagi Petani Kecil di Masa Depan
Petani kecil yang merupakan backbone ketahanan pangan nasional kini menghadapi tantangan yang lebih besar. Dengan semakin terbatasnya akses terhadap lahan, posisi mereka dalam sistem ekonomi semakin tertekan. Beberapa tantangan utama meliputi:
-Kurangnya Akses Pembiayaan: Dengan kebijakan yang lebih mendukung perusahaan besar, petani kecil kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha pertanian mereka.
– Keterbatasan Infrastruktur: Walaupun pemerintah berjanji untuk meningkatkan infrastruktur, realisasinya seringkali tidak merata, terutama di daerah pedesaan.
– Ketidakpastian Hukum: Petani kecil merasa terancam oleh kebijakan yang memprioritaskan investasi, di mana mereka dapat kehilangan hak atas tanah yang telah mereka garap.
5. Mencari Jalan Tengah
Agar tujuan investasi dapat dicapai tanpa mengorbankan petani kecil, diperlukan regulasi yang lebih baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan agraria memberikan ruang bagi perlindungan hak-hak petani kecil. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi turunan yang lebih spesifik mengenai perlindungan lahan bagi petani kecil dan masyarakat adat.
Penting untuk melibatkan petani kecil dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dan penguasaan lahan. Hal ini tidak hanya menciptakan transparansi, tetapi juga memberikan suara kepada mereka yang terdampak langsung.
Pemerintah harus menyediakan program pendidikan yang memperkuat kapasitas petani kecil dalam mengelola usaha pertanian dan bernegosiasi dalam konteks hukum agraria.
Kesimpulan
Omnibus Law memang memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi, tetapi tidak boleh mengabaikan keberadaan petani kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Dengan merumuskan kebijakan yang lebih seimbang dan adil, pemerintah dapat memastikan bahwa hak-hak petani kecil tetap terlindungi dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan agraria yang berkelanjutan. Jika tidak, kita berisiko menciptakan ketimpangan yang lebih dalam di sektor agraria, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial dan ekonomi di Indonesia.
Bintang M Akbar
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
