Mengetahui Pelaporan Tata Kelola Syariah Pada Bank Syariah di Malaysia

Mengetahui Pelaporan Tata Kelola Syariah Pada Bank Syariah di Malaysia

DEPOKPOS – Bank syariah (IB) mempunyai tata kelola tambahan yang dikenal dengan tata kelola syariah (SG). Tata kelola syariah adalah alat pertama yang digunakan oleh bank syariah untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan syariah. Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) dan Dewan Jasa Keuangan Islam (IFSB) menggunakan konsep ini untuk mengembangkan serta menilai tata kelola syariah pada lembaga keuangan Islam (IFI). Dewan Jasa Keuangan Islam mengartikannya sebagai pengaturan organisasi dan kelembagaan untuk membuktikan pengawasan kepatuhan syariah yang efektif dan independen pada pernyataan syariah yang sesuai dan sosialisasinya kemudian tinjauan atau audit kepatuhan syariah internal dan tahunan.

Mengidentifikasi beberapa faktor perlunya pelaporan tata kelola syariah (SGR) pada lembaga keuangan Islam, antara lain:

Bacaan Lainnya

Pelaporan informasi tentang produk, layanan, operasi dan tata kelola melalui laporan tahunan yang memungkinkan pemangku kepentingan menilai kepatuhan institusi pada prinsip-prinsip syariah.

Transparansi pada pelaporan tata kelola syariah untuk meningkatkan kepercayaan investor, dewan direksi, manajemen serta pihak yang bersangkutan dengan menjaga integritas dan reputasi lembaga keuangan Islam (IFI).

BACA JUGA:  Membangun SDM yang Unggul, Pilar Utama Keberlanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pelaporan tata kelola syariah mewakilkan kemampuan lembaga keuangan Islam untuk memahami serta menafsirkan aturan dan prinsip syariah untuk membenarkan bahwa ada penerapan prinsip syariah pada setiap aktivitas bisnis agar mematuhi aturan agama.

Tata kelola syariah dan tata kelola perusahaan tradisioanal sudah sesuai dengan standar tata kelola yang diterima secara menyeluruh yang artinya tata kelola perusahaan tradisional sebagai “sistem yang diciptakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dari direksi bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan”. Pada penelitian Cadbury tahun 1992, investor menunjuk direktur dan auditor untuk memastikan struktur tata kelola yang efektif. Pada negara Malaysia, dasar-dasar tata kelola perusahaan tradisional dapat dicari dalam Kode Tata Kelola Perusahaan Malaysia (MCCG) pada tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Sekuritas Malaysia. Kemudian mendefinisikan tata kelola perusahaan tradisional (CG) sebagai, “prosedur dan struktur yang diterapkan untuk mengawasi serta mengelola urusan bisnis perusahaan pada suatu cara untuk meraih kesuksesan dan akuntabilitas perusahaan yang memiliki tujuan utama yaitu menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan pada pemangku kepentingan. Pada tahun 2013 Bank Negara Malaysia mengatakan bahwa tata kelola perusahaan tradisional (CG) lembaga keuangan di Malaysia mencakup pada pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk Lembaga Berlisensi 2013.

BACA JUGA:  Sampah Logistik Membludak, Closed Loop Supply Chain Solusinya?

Pedoman IFSB mengenai tentang sistem tata kelola syariah (SG) untuk lembaga yang menawarkan jasa keuangan Islam mengartikannya sebagai koordinasi antara peran strategis dan fungsi masing-masing tata kelola dan proses untuk menyesuaikan dengan lembaga yang menawarkan jasa keuangan Islam dengan menjaga akuntabilitasnya kepada pihak yang berkepentingan. Tata kelola syariah lembaga keuangan Islam di negara Malaysia diawasi oleh komite penasihat syariah (SAC), Bank Negara Malaysia memberdayakan komite penasihat syariah untuk mematuhi kepatuhan lembaga keuangan Islam di luar negeri pada kerangka tata kelola syariah tahun 2010.

Hasil penelitian yang di tulis oleh Tasya Aspiranti dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa bank syariah yang menjadi sample sudah melaporkan lebih dari 60% informasi mengenai tata kelola syariah yang menjadi indicator pelaporan yang baik. Pelaporan syariah yang mendominasi tren pelaporan tata kelola syariah secara menyeluruh. Peta pikiran mengatakan jika keenam dimensi tersebut ( komite syariah, tinjauan syariah, audt syariah, risiko syariah, transaransi keseluruhan dan pemegang akun investasi) pelaporan tata kelola syariah dilaporkan oleh semua bank syariah. Akan tetapi pola pemberitaan lebih tersebar jika dibandingan dengan pola pemberitaan tematik.

Pada temuan penelitian ini ada beberapa implikasi manajerial dan kebijakan, antara lain:

BACA JUGA:  Imam al-Ghazali tentang Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam

Wawasan terhadap pelaporan tata kelola syariah yang ditawarkan pada penelitian ini dapat memfasilitasi untuk para manajer, dewan direksi, anggota komite syariah, peninjauan syariah dan auditor untuk memberikan dukungan pada bank syariah agar memperbaiki mekanisme pelaporan tata kelola syariah pada laporan tahunan.

Regulator industri keuangan Islam di Malaysia, seperti Bank Negara Malaysia dan Dewan Jasa Keuangan Islam (IFSB) dapat mengembangkan kerangka peraturan yang ketat dan kuat untuk menerapkan pelaporan tata kelola syariah yang nantinya mengharuskan bank syariah mempraktikkan pengungkapan penuh berbagai dimensi.

Regulator industri keuangan Islam mampu mendorong bank syariah untuk berperan dalam inisiatif gobal dan mematuhi standar pelaporan global yang ditetapkan leh lembaga lain seperti AAOIFI, hal tersebut akan meningkatkan kerangka tata kelola syariah bank syariah dan melestarikan reputasi nama perbankan Islam.

Usulan pelaporan tata kelola syariah pada penelitian yang di tulis oleh Tasya Aspiranti dan kawan-kawan dapat digunakan untuk tolak ukur untuk pelatihan bank syariah yang peduli dengan peningkatan pelaporan tata kelola syariah.

Penulis: Dwi Yuniarti Mardiatun

Ingin produk, bisnis atau agenda Anda diliput dan tayang di DepokPos? Silahkan kontak melalui WhatsApp di 081281731818

Pos terkait