Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

 

Mungkin Anda sudah sering mendengar istilah ekonomi syariah dalam perbankan Indonesia. Namun, sebenarnya apa itu ekonomi syariah? Bagaimana perannya terhadap perekonomian di Indonesia? Serta layanan seperti apa yang bisa digunakan agar transaksi lebih aman dan sesuai syariat Islam?
Menurut laman resmi Bursa Efek Indonesia, ekonomi syariah adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah berlandaskan Al-Qur’an, sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Sistemnya berlaku secara universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan dalam perbankan.

Dalam dunia ekonomi, ekonomi syariah disebut juga dengan istilah ekonomi islam. Pada prinsipnya, ekonomi syariah merupakan representasi dari jalan tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah menerapkan prinsip kebaikan dari dua sistem ekonomi tersebut
Penerapan Hukun Ekonomi Syariah Di Indonesia.

Ada dua bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah secara litigasi di Indonesia, yaitu:

Penyelesaian Perkara dengan Acara Sederhana (Small Claim Court)

BACA JUGA:  Dampak Penggunaan AI Terhadap Semangat Belajar Mahasiswa

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah, gugatan dalam perkara ekonomi syari’ah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa pemeriksaan perkara yang nilainya paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan acara sederhana yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana.

Landasan hukum gugatan sederhana adalah merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 7 Agustus 2015. Jika kita cermati konsideran Perma tersebut, maka dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung memiliki keinginan dan tekad untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal tersebut ditujukan untuk mereduksi stigma dan pandangan masyarakat umum bahwa penyelesaian perkara dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara yang ditentukan dalam HIR/RBg atau lainnya begitu rumit sehingga memakan biaya, waktu dan tenaga yang besar.

BACA JUGA:  Pengembangan UMKM di Era Digital: Tantangan dan Peluang

Lahirnya Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana salah satunya dilatarbelakangi oleh adanya laporan World Bank terkait tingkat ease of Doing Business (kemudahan berusaha) di Indonesia. Pada tahun 2014, tingkat EODB (kemudahan berusaha) di Indonesia menempati ranking 120 dari 190 negara. Capaian ranking itu diantaranya terkait dengan tidak efektifnya proses penyelesaian kontrak di Indonesia yang meliputi beberapa indikator penilaian antara lain waktu, biaya dan prosedur.

Terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dengan menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tersebut membuahkan hasil yang cukup signifikan. Dengan efektif dan efesiennya proses penyelesaian sengketa/kontrak di Indonesia sekarang ini, peringkat EODB (kemudahan berusaha) Indonesia pada tahun 2020 naik menjadi peringkat 73 dari 190 negara.

Dengan mempertimbangkan jumlah gugatan yang diajukan lewat prosedur gugatan sederhana, tiap tahun semakin meningkat, maka Mahkamah Agung merevisi Perma Nomor 2 tahun 2015 dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 dengan menaikkan batas nilai perkara gugatan sederhana menjadi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BACA JUGA:  Dampak Penggunaan AI Terhadap Semangat Belajar Mahasiswa

Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 banyak mengandung norma-norma baru. Bahkan diantaranya secara tegas menghapus aturan yang ada dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg). Misalnya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim tunggal, Perma melarang pihak mengajukan eksepsi, provisi dan rekonvensi dan hanya menyediakan upaya hukum keberatan.

Penyelesaian Perkara dengan Acara Biasa

Penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dengan acara biasa adalah gugatan biasa yang berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dengan acara biasa secara umum mengacu kepada hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ingin produk, bisnis atau agenda Anda diliput dan tayang di DepokPos? Silahkan kontak melalui WhatsApp di 081281731818

Pos terkait