oleh

Nasib Pendidikan Anak Bangsa di Masa Pandemi

Sudah hampir satu tahun sejak dunia disapa oleh pandemi Covid-19. Banyak hal yang terjadi selama pandemi ini, mulai dari banyaknya korban yang berjatuhan, baik dari kalangan masyarakat hingga tenaga kesehatan. Munculnya masalah krisis ekonomi yang dihadapi hampir setiap negara di dunia, serta  tak lupa juga tentang masalah di sektor pendidikan yang cukup terganggu keberlangsungannya selama pandemi ini.

Terhitung sudah hampir dua semester para pelajar di seluruh dunia khususnya Indonesia melakukan pembelajaran dari rumah atau dikenal sebagai pembelajaran jarak jauh, dikarenakan adanya kendala pandemi Covid-19. Di satu sisi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu upaya pencegahan Covid-19 tetapi disisi lain juga terdapat kendala atau masalah yang dihadapi oleh pelajar. Seperti yang dijabarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud) mengenai dampak negatif pada pelajar yang ditimbulkan dari semakin lamanya kegiatan pembelajaran jarak jauh.

Beberapa dampak negatif yang timbul akibat pembelajaran jarak jauh antara lain adalah meningkatkan risiko hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan baik pembelajaran kognitif maupun perkembangan karakter dari pelajar, selain itu dapat terjadi ancaman putus sekolah dikarenakan anak dipaksa untuk bekerja membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi Covid-19 serta bisa mengakibatkan tekanan psikososial yaitu stres pada anak dikarenakan sulitnya melakukan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara daring.

BACA JUGA:  Manajemen Resiko pada Online Shop

Dengan mempertimbangkan banyaknya dampak negatif yang timbul bagi para pelajar akibat terlalu lama melakukan kegiatan sekolah online, Kemendikbud bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama serta Kementerian Dalam Negeri, menyepakati surat keputusan bersama yang menyatakan bahwa kegiatan belajar boleh dilakukan secara tatap muka terhitung dari awal Januari 2021 atau saat memasuki periode semester genap 2020/2021.

Dalam menjalankan kebijakan ini, Menteri memberikan kewenangan penuh kepada  pemerintah daerah dalam memberikan izin pembelajaran tatap muka pada sekolah di daerahnya. Dalam mengambil keputusan, pemerintah daerah perlu menimbang beberapa hal, mulai dari situasi serta kondisi di daerahnya, kesiapan sekolah dalam melakukan pembelajaran tatap muka, kesiapan para pengajar, kesiapan siswa, hingga persetujuan wali murid juga harus menjadi hal yang diperhitungkan sebelum membuka pembelajaran tatap muka.

Disisi lain, keputusan untuk memperbolehkan pembelajaran tatap muka sebenarnya sedikit banyak bertentangan dengan keadaan Indonesia saat ini. Berdasarkan data dari satgas penanggulangan Covid-19 per 12 desember, positive rate indonesia mencapai angka 15% dimana seharusnya menurut rekomendasi dari World Health Organization (WHO) positive rate Covid-19 di suatu negara maksimal adalah 5% sehingga dapat dikatakan kasus Covid-19 di negara tersebut terkendali atau aman untuk dilakukan new normal seperti pembelajaran tatap muka di sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyatakan bahwa pengurus IDI tidak menyetujui jika sekolah tatap muka dilakukan pada awal tahun 2021, dikarenakan masih tingginya tingkat penularan Covid-19 di Indonesia.

BACA JUGA:  Literasi Tahun Baru, Profit atau Defisit?

Oleh karena itu, sebenarnya melangsungkan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru nanti masih cukup berisiko, terlebih belum adanya kepastian dalam pendistribusian vaksin Covid-19 di masyarakat. Apabila nantinya pemerintah daerah memutuskan sekolah berlangsung secara tatap muka maka harus dipertimbangkan secara matang, baik dalam persiapan dan pelaksanaannya. Berbagai pihak selain pemerintah juga harus membantu menjalankan adanya keputusan sekolah tatap muka ini, salah satunya ada wali murid yang harus lebih memperhatikan kesehatan anak – anaknya.

Namun jika kondisi pada suatu daerah tidak memungkinkan atau apabila sarana serta fasilitas tidak mendukung untuk menjalani pembelajaran tatap muka, maka akan sangat bijak apabila pembelajaran tetap dilaksanakan secara online. Mungkin benar akan banyak dampak negatif yang muncul akibat pembelajaran online yang terus menerus. Mulai dari tekanan psikologi hingga sulitnya memahami pelajaran yang diberi secara online, tetapi dengan memaksakan membuka sekolah saat ini pun bukanlah sebuah jawaban yang tepat karena sama saja seperti menghilangkan satu risiko tetapi memberi jalan untuk risiko lain masuk.

BACA JUGA:  Peningkatan Covid-19 Secara Signifikan

Benar adanya, jika dikatakan bahwa pandemi mengubah kehidupan manusia, termasuk kehidupan pelajar. Masa-masa yang seharusnya dipenuhi dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan harus sedikit terhambat akibat pandemi. Ditambah dengan tekanan psikologis dan juga kebosanan yang tak mungkin dipungkiri. Namun, keputusan untuk mengirim anak belajar tatap muka di sekolah juga harus dipertimbangkan dengan matang baik dan buruknya. Oleh karena itu, peran tiap orang dibutuhkan untuk mengakhiri pandemi ini, bukan hanya pemerintah atau tenaga kesehatan, tetapi setiap warga Indonesia bertanggung jawab di dalamnya. Dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada merupakan sebuah bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat kembali ke masa kehidupan normal yang diinginkan oleh semua orang.

Ditulis oleh:
Gita Fitri Cahyani
Mentari Kirana Firdaus

 

Referensi:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Pemerintah Daerah Diberikan Kewenangan Penuh Tentukan Izin Pembelajaran Tatap Muka. [online] Available at: <https://www.kemdikbud.go.ig/main/blog/2020/11/pemerintah-daerah-diberikan-kewenangan-penuh-tentukan-izin-pembelajaran-tatap-muka>

Satgas Penanganan COVID-19. 2020. Peta Sebaran COVID-19. [online] Available at: <https://covid19.go.id/> 

Komentar

Berita lainnya