oleh

Kesesuaian Praktik Pembiayaan Mudharabah PSAK 105 Pada Lembaga Keuangan Syariah

Oleh Firliyanih Hidayah, Mahasiswa STEI SEBI

Firliyanih Hidayah

Perkembangan Bank Syariah atau Lembaga Keungan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari segi kuantitas ataupun jenisnya. Bank syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam kegiatan penghimpunan dana bank syariah menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabunga, deposito atau giro. Sementara untuk kegiatan penyaluran dana Bank Syariah memberikan jasa dalam bentuk investasi atau pembiayaan. Terdapat beberapa akad dalam bank syariah untuk menjalankan kegiatan pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua piihak dimana pihak pertama sebagai shahibul mal yang menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Jika kerugian diakibatkan oleh pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. (Antoni, 2001). Berdasarkan fakta yang ada pembiayaan dengan akad mudharabah selalu lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah, yang dimana pembiayaan murabahah itu merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli (Nur, 2012).

Pembiayaan dengan akad muharabah diharapkan dapat mendominasi pembiayaan di Bank syariah dikarenakan dengan adanya sistem bagi hasil yang secara garis besar dapat membantu masyarakat yang ingin melangsungkan usaha tapi tidak memiliki modal yang cukup. Sehingga hadirnya akad ini dapat membantu masyarakat dengan prinsip syariah. Selain itu apabila pembiayaan yang dilakukan tinggi akan mendorong masyarakat untuk berinvestasi dalam akad mudharabah. (Nur Gilang Giannini, 2012).

PSAK No. 105 merupakan standar peraturan terkait beberapa aspek yaitu perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas taransaksi mudharabah (Tria,2020). Dalam PSAK No. 105 menunjukan apakah suatu lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 dalam penelitian Dyah Fitrokhtul Insani (2019) bahwa implementasi pembiayaan akad mudharabah pada sektor BPRS Investama Mega Bukti Makassar belum menunjukan kesesuaian berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.7 & 8/ DSN/MUI/IV tahun 2000 tentang mudharabah. Seperti dalam pemantauan usaha suatu nasabah. Ketidaksesuaian pembiayaan dalam akad mudharabah pada yaitu pada ketentuan bagi hasil dan kerugian yang tidak sesuai dengan hukum syariah, namun dari segi akadnya terealisasi sesuai dengan landasan hukum syariah.

Berbeda dengan penelitian Dyah (2019) pada penelitian yang ditulis oleh Tria Agustina (2020) untuk penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) dan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 105.

Komentar

Berita lainnya