DEPOKPOS – Artikel ini mengkaji konsep keadilan dalam pembagian peran keluarga berdasarkan perspektif hukum muamalah sebagai landasan etika dan interaksi sosial dalam Islam. Prinsip keadilan (‘adl) dalam muamalah dipahami sebagai penempatan peran secara proporsional sesuai kemampuan, kondisi, dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga, bukan kesetaraan yang bersifat matematis. Melalui pendekatan ini, pembagian peran antara suami dan istri dipandang sebagai bentuk kemitraan yang dibangun di atas musyawarah, tanggung jawab moral, serta orientasi pada kemaslahatan bersama. Artikel ini membahas pemaknaan qiwamah sebagai amanah kepemimpinan suami yang harus dijalankan dengan adil dan penuh kasih, fleksibilitas peran istri dalam ruang domestik maupun publik, serta penguatan konsep shared roles yang semakin relevan dalam dinamika keluarga modern. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa hukum muamalah menawarkan kerangka yang adaptif dan humanis dalam menata hubungan keluarga, sehingga mampu menciptakan sinergi, keseimbangan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Muslim kontemporer.
Keluarga merupakan institusi sosial dasar yang membentuk kualitas masyarakat, sekaligus menjadi ruang internalisasi nilai, pendidikan moral, dan pembinaan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, hubungan antaranggota keluarga tidak hanya dipahami sebagai interaksi biologis dan emosional, tetapi juga sebagai bagian dari sistem muamalah yang mengatur hubungan sosial berdasarkan prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pembagian peran dalam keluarga bukan sekadar praktik domestik, melainkan persoalan etis yang memiliki implikasi moral dan sosial.
Perkembangan sosial kontemporer menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur dan dinamika keluarga. Perempuan semakin banyak terlibat dalam sektor publik, sementara peran laki-laki dalam ranah domestik meningkat. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan penting, bagaimana prinsip keadilan dalam muamalah dapat diterapkan pada pembagian peran keluarga di era modern? Sebab, literatur klasik sering kali menempatkan peran suami dan istri secara hierarkis dan relatif kaku, sedangkan realitas saat ini menuntut fleksibilitas dan kesalingan.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap penting perlunya reinterpretasi prinsip-prinsip muamalah untuk menjawab dinamika pembagian peran yang lebih setara tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Penelitian dan diskusi mengenai topik ini masih terbatas, khususnya dalam menghubungkan konsep qiwamah, musyawarah, dan maslahah dengan praktik peran keluarga modern.
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keadilan dalam pembagian peran keluarga berdasarkan perspektif hukum muamalah, serta menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara proporsional dalam konteks perubahan sosial saat ini. Analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sinergi peran keluarga yang selaras antara nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern.
Konsep muamalah dalam islam
Muamalah merupakan bagian dari syariat Islam yang mengatur hubungan sosial antarmanusia (hablum minannas). Prinsip dasarnya adalah keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah) kesalingan dan menghindari kezaliman. Menurut Al-Ghazali, maslahah mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta — sehingga seluruh interaksi sosial harus mendorong kemanfaatan dan mencegah kerusakan (Al-Ghazali, Al-Mustashfa, 1997). Ibnu Qayyim juga menegaskan bahwa “syariat dibangun di atas keadilan, rahmat, dan kemaslahatan” (Ibnu Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in, 1996). Prinsip ini menjadi dasar untuk menilai proporsionalitas dalam pembagian peran keluarga: bukan sekadar membagi tugas, tetapi memastikan tidak ada pihak yang terbebani atau dirugikan.
Keadilan (‘Adl) dalam Perspektif Muamalah
Konsep keadilan dalam muamalah tidak identik dengan kesetaraan matematis, melainkan menempatkan sesuatu sesuai kapasitas dan kondisinya. Menurut Al-Shatibi, keadilan adalah prinsip yang memastikan setiap individu memperoleh bagian sesuai kemampuannya (Al-Muwafaqat, 2000). Dalam konteks keluarga, keadilan berarti:
1. pembagian peran berdasarkan musyawarah
2. menghindari paksaan,
3. mempertimbangkan kondisi masing-masing,
4. menjaga kemaslahatan bersama.
Ini selaras dengan QS. An-Nisa: 19 dan QS. Al-Baqarah: 233 yang menekankan dialog, kebaikan, dan kewajiban proporsional dalam rumah tangga.
Pembagian Peran dalam Keluarga Menurut Fikih dan Muamalah
a. Peran Suami (Qiwamah) Konsep qiwamah didasarkan pada QS. An-Nisa: 34. Namun banyak ulama kontemporer, seperti Quraish Shihab (Tafsir Al-Mishbah, 2002), menegaskan bahwa qiwamah bukan dominasi, tetapi kewajiban moral melindungi, menafkahi, dan memastikan kemaslahatan keluarga. Hadis riwayat Bukhari menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW turut membantu pekerjaan rumah, yang berarti fikih klasik tidak membatasi suami dari aktivitas domestik.
b. Peran Istri Secara tradisional, ulama seperti Ibnu Katsir (Tafsir al-Qur’an al-Azhim) menyebutkan bahwa istri memiliki peran penting dalam pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Namun perspektif muamalah modern (misal: Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, 1994) menegaskan bahwa perempuan boleh bekerja, selama tidak mengabaikan keseimbangan keluarga artinya peran domestik tidak kaku, bisa dinegosiasikan.
c. Peran Bersama (Shared Roles) Perubahan sosial membuat pembagian peran tidak lagi dikotomis. Dalam pendekatan fikih sosial (Abdul Karim Zaidan, Al-Mufasshal fi Ahkam al-Mar’ah, 1993), suami–istri dipandang sebagai mitra (zawj–zawjah), sehingga tugas dapat dibagi berdasarkan:
kompetensi
kondisi ekonomi keluarga
kesepakatan
kemampuan fisik dan mental.
Muamalah menekankan kemitraan sebagai bentuk keadilan fungsional yang tetap sesuai syariah.
Prinsip Musyawarah dalam Pembagian Peran
Musyawarah merupakan prinsip yang sangat ditekankan dalam hubungan keluarga (QS. Asy-Syura: 38). Menurut Muhammad Tahir Azhary (Negara Hukum, 2003), musyawarah adalah mekanisme syariah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mencegah dominasi salah satu pihak. Dalam konteks pembagian peran:
musyawarah menentukan pembagian tugas
setiap pihak menyampaikan kemampuan dan batasannya
keputusan harus menjaga kemaslahatan bersama.
Ini memastikan bahwa keluarga berfungsi sebagai sistem yang sinergis, bukan hierarkis kaku.
Maslahah sebagai Landasan Fleksibilitas Peran
Karena muamalah bersifat adaptif, ulama kontemporer seperti Jasser Auda (Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, 2008) menekankan bahwa peran keluarga dapat berubah mengikuti kebutuhan zaman selama tidak merusak tujuan syariah. Dengan demikian, keadilan pembagian peran keluarga tidak bersifat statis, tetapi responsif terhadap:
kondisi ekonomi
pekerjaan
kemampuan individu
dinamika sosial modern.
Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pembagian Peran Keluarga
Konsep keadilan dalam muamalah menuntut agar setiap anggota keluarga mendapatkan porsi peran yang sesuai kemampuan, kebutuhan, dan kondisi aktual. Pada praktiknya, pembagian peran tidak bersifat kaku. Keadilan dipahami sebagai proporsionalitas, bukan kesetaraan absolut. Ini berarti suami istri harus menyepakati peran masing-masing melalui musyawarah untuk memastikan tidak ada pihak yang menanggung beban berlebihan.
Dalam konteks keluarga Muslim modern, prinsip ini menjadi penting karena perubahan struktur sosial telah menggeser pembagian tugas tradisional. Jika pada masyarakat klasik suami lebih dominan dalam peran publik dan istri pada ranah domestik, maka saat ini kedua ranah tersebut dapat dijalankan secara fleksibel oleh keduanya. Selama keputusan didasarkan pada kemaslahatan bersama, perubahan peran tidak bertentangan dengan nilai muamalah.
Reposisi Peran Suami: Qiwamah sebagai Tanggung Jawab, Bukan Dominasi
Konsep qiwamah selama ini sering dipahami secara hierarkis. Padahal, muamalah menekankan bahwa kepemimpinan suami adalah amanah, bukan bentuk otoritas absolut. Menegaskan bahwa qiwamah harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab, kasih sayang, dan usaha melindungi keluarga secara fisik maupun finansial.
Dalam konteks muamalah modern, suami tidak hanya bertindak sebagai pencari nafkah, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam tugas domestik. Hadis Nabi yang menunjukkan bahwa beliau membantu pekerjaan rumah menjadi landasan bahwa pembagian peran domestik boleh bersifat fleksibel dan tidak semata-mata ditentukan oleh gender. Dengan demikian, keadilan bagi suami bukan berarti berkuasa, melainkan menunaikan kewajiban secara proporsional berdasarkan kemampuan dan kondisi keluarga.
Fleksibilitas Peran Istri dalam Ranah Domestik dan Publik
Peran istri dalam tradisi fikih klasik banyak dikaitkan dengan pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun perkembangan sosial menuntut adanya interpretasi ulang. Ulama seperti Abdul Karim Zaidan, Amina Wadud, dan Jasser Auda menegaskan bahwa perempuan dapat berperan di sektor publik selama keseimbangan keluarga tetap terjaga. Perspektif maqasid syariah mendukung fleksibilitas ini karena aktivitas perempuan di ruang publik dapat menghasilkan kemaslahatan, baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, peran istri bersifat adaptif dan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan pembagian peran tradisional yang bersifat universal.
Sinergi Peran Suami-Istri melalui Konsep Shared Roles
Keluarga modern semakin menunjukkan perlunya kolaborasi dalam menjalankan fungsi domestik maupun ekonomi. Konsep shared roles menjadi bentuk implementasi nilai ta‘awun yang menekankan kerja sama dalam kebaikan. Penelitian keluarga kontemporer menunjukkan bahwa pasangan yang menerapkan pembagian peran secara kolaboratif cenderung memiliki relasi emosional yang lebih stabil dan kualitas pengasuhan yang lebih baik. Perspektif muamalah mendukung gagasan ini karena prinsip keadilan menuntut agar peran disesuaikan dengan kemampuan dan konteks, bukan berdasarkan asumsi gender. Sinergi peran suami-istri mencerminkan penerapan nilai Islam yang memprioritaskan kemaslahatan dan menghindari beban sepihak.
Tantangan Kontemporer dan Kebutuhan Reinterpretasi Muamalah
Perubahan sosial, seperti meningkatnya perempuan bekerja, dinamika ekonomi keluarga, dan tuntutan pengasuhan yang lebih kompleks, menjadikan pembagian peran tradisional tidak selalu memadai. Jasser Auda menegaskan bahwa muamalah adalah bagian syariah yang bersifat dinamis karena bertujuan menjaga kemaslahatan. Dengan kesadaran ini, pembagian peran keluarga harus bersifat adaptif agar tidak menimbulkan ketimpangan dan konflik. Interpretasi ulang prinsip muamalah menjadi kebutuhan agar nilai-nilai Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan keluarga kontemporer.
Pembagian peran keluarga dalam perspektif muamalah pada dasarnya berakar pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah. Keadilan tidak dipahami sebagai kesetaraan mutlak antara suami dan istri, tetapi sebagai proporsionalitas peran yang disesuaikan dengan kapasitas, kebutuhan, serta kondisi sosial masing-masing. Pemaknaan qiwamah sebagai amanah moral mengubah cara pandang terhadap kepemimpinan suami, yang bukan bentuk superioritas, tetapi tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Sementara itu, peran istri bersifat fleksibel sesuai konteks, dengan peluang berkontribusi pada ranah domestik maupun publik selama tetap menjaga keharmonisan keluarga.
Perubahan sosial pada masyarakat modern menuntut model keluarga yang lebih kolaboratif. Konsep shared roles menunjukkan bahwa sinergi antara suami dan istri lebih efektif dalam menghadapi kompleksitas ekonomi dan pengasuhan masa kini. Muamalah sebagai sistem hukum sosial Islam bersifat adaptif, sehingga memberikan ruang bagi reinterpretasi yang relevan dengan kondisi kontemporer selama tidak bertentangan dengan tujuan syariah. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam muamalah memungkinkan keluarga Muslim membangun relasi yang setara secara moral, fungsional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Sinergi peran suami dan istri adalah model pembagian peran yang paling sesuai dengan nilai Islam sekaligus tuntutan kehidupan modern.
Oleh : Amanda Rizkifa Putri Kurniasih & Nyi Ayu Nabillah May Sendy
Instansi : Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Program Studi – Psikologi
