DEPOKPOS – Pimpinan DPR telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada tahun depan hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah.
DPR menjelaskan bahwa kategori barang mewah mencakup barang-barang yang sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, menyatakan bahwa barang-barang mewah tersebut meliputi mobil dan properti mewah.
“Mobil mewah, apartemen mewah, rumah mewah, semuanya termasuk barang-barang yang tergolong mewah,” ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Barang-barang apa saja yang selama ini dikenakan PPnBM dan diusulkan untuk dikenakan PPN 12%?
Menurut informasi yang dikutip dari situs resmi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dijelaskan bahwa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPnBM hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan barang ke produsen.
Adapun Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yaitu:
• barang yang bukan barang kebutuhan pokok
• barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
• barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
• barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status
Berikut adalah daftar barang yang dikenakan PPnBM:
• Kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, kepentingan negara
• Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, totan house, dan sejenisnya
• Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga
• Kelompok balon udara
• Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara
• Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata
Sementara itu, barang lainnya masih akan dikenakan tarif pajak sebesar 11%. Barang-barang pokok yang merupakan kebutuhan dasar serta barang yang terkait dengan layanan yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, akan tetap dikenakan tarif pajak yang berlaku saat ini, yaitu 11%. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga aksesibilitas barang dan layanan yang vital bagi masyarakat luas, sekaligus mendukung kestabilan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat.
Tarif PPN ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Duratul Hikmah Faa’iqah
Mahasiswa Universitas Pamulang
