DEPOKPOS – Bayangkan Anda memiliki warung kelontong. Setiap minggu, Anda membeli beras, minyak, dan gula dalam jumlah sedikit untuk dijual kembali. Sementara itu, minimarket di seberang jalan membeli barang yang sama dalam jumlah besar sehingga mendapatkan harga yang lebih murah. Akibatnya, warung Anda sulit menjual barang dengan harga yang sama murahnya dengan minimarket.
Masalah ini bukan selalu karena pemilik warung kurang pandai mengelola usaha, tetapi karena jumlah barang yang dibeli berbeda. Semakin sedikit barang yang dibeli, biasanya semakin mahal harga setiap barangnya.
Kondisi seperti ini banyak terjadi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Menurut data yang disampaikan Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Hari Wibowo, sekitar 97 persen pekerja di Indonesia bekerja di sektor UMKM. Sektor ini juga menyumbang 60,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor hanya 15,7 persen. Selain itu, dari setiap 1.000 usaha, sekitar 997 di antaranya masih tergolong usaha mikro.
Angka tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia, tetapi sebagian besar usahanya masih berukuran sangat kecil.
Menurut kami, salah satu penyebab UMKM sulit berkembang bukan hanya masalah modal, tetapi juga karena biaya produksi dan pembelian barang masih cukup tinggi. Padahal, pemerintah sudah memiliki beberapa program untuk membantu UMKM berkembang. Sayangnya, belum banyak usaha yang merasakan manfaatnya.
Mengapa Usaha Kecil Sulit Bersaing?
Dalam ilmu ekonomi, terdapat istilah skala ekonomi (economies of scale). Sederhananya, skala ekonomi adalah kondisi ketika semakin banyak barang yang diproduksi atau dibeli, semakin rendah biaya untuk setiap barangnya.
Contohnya dapat dilihat dari warung kelontong dan minimarket sebelumnya. Minimarket dapat membeli barang dalam jumlah besar sehingga mendapatkan harga yang lebih murah dari pemasok. Sementara itu, warung kecil biasanya membeli barang dalam jumlah terbatas sehingga harga belinya lebih mahal.
Hal yang sama juga terjadi dalam proses produksi. Ketika jumlah pesanan masih sedikit, mesin dan tenaga kerja belum tentu digunakan secara maksimal. Namun, ketika jumlah produksi meningkat, penggunaan mesin dan tenaga kerja bisa menjadi lebih efisien sehingga biaya untuk menghasilkan setiap barang dapat berkurang.
Artinya, semakin besar skala usaha, semakin besar pula peluang untuk menekan biaya. Namun, bukan berarti semua usaha harus menjadi sangat besar. Jika usaha terlalu besar, biaya pengelolaan dan pengawasannya juga bisa meningkat. Masalah UMKM di Indonesia justru banyak terjadi karena ukuran usahanya masih terlalu kecil untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi.
Analisis Biaya Produksi Jangka Panjang
Dalam jangka panjang, seluruh faktor produksi dapat disesuaikan, seperti jumlah tenaga kerja, mesin, dan kapasitas produksi. UMKM yang mampu meningkatkan jumlah produksinya berpeluang menurunkan biaya rata-rata per unit melalui penerapan skala ekonomi (economies of scale). Artinya, biaya rata-rata untuk menghasilkan setiap barang dapat menjadi lebih rendah ketika kapasitas produksi dimanfaatkan secara lebih efisien.
Namun, peningkatan skala usaha tidak selalu membuat biaya semakin rendah. Jika usaha berkembang terlalu besar tanpa pengelolaan yang baik, biaya pengawasan, koordinasi, dan operasional dapat meningkat. Kondisi tersebut disebut diseconomies of scale, yaitu keadaan ketika biaya rata-rata jangka panjang justru meningkat seiring bertambahnya skala produksi.
Dengan demikian, UMKM perlu meningkatkan kapasitas produksinya secara bertahap dan sesuai kemampuan pengelolaan usaha. Tujuannya bukan sekadar menghasilkan barang sebanyak mungkin, melainkan mencapai skala produksi yang efisien agar biaya rata-rata jangka panjang dapat ditekan. Analisis ini memperkuat pendapat kami bahwa kerja sama pembelian bahan baku, pemanfaatan mesin, dan perluasan pasar dapat membantu UMKM memperoleh efisiensi biaya.
Apa yang Ditunjukkan oleh Data?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 4,46 juta usaha industri mikro dan kecil pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, hanya 15,03 persen yang bekerja sama dengan pihak lain. Sementara itu, 84,97 persen lainnya masih menjalankan usahanya sendiri.
Bentuk kerja sama yang paling banyak dilakukan adalah dalam kegiatan penjualan dan pembelian bahan baku. Kedua kegiatan ini sebenarnya dapat membantu UMKM mendapatkan harga yang lebih murah dan memperluas pasar.
Selain itu, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menyampaikan bahwa industri kecil dan menengah mampu menyerap sekitar dua pertiga tenaga kerja di sektor industri. Namun, kontribusinya terhadap nilai tambah industri hanya sebesar 21,73 persen. Nilai tambah adalah selisih antara nilai barang yang sudah dihasilkan dengan biaya bahan yang digunakan untuk membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang banyak belum tentu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi.
Masalah lainnya adalah keterbatasan modal. Menurut BPS, sebanyak 43,80 persen usaha mikro dan kecil mengalami kesulitan mendapatkan modal. Bank Indonesia juga mencatat bahwa bagian kredit perbankan yang diberikan kepada UMKM turun dari 20,55 persen pada akhir 2023 menjadi 17,49 persen pada Desember 2025.
Data tersebut memperlihatkan bahwa UMKM masih menghadapi beberapa kendala, mulai dari kurangnya kerja sama antarusaha, rendahnya hasil produksi dibandingkan jumlah tenaga kerja, hingga sulitnya mendapatkan modal.
Program Pemerintah Sudah Ada, tetapi Belum Menjangkau Banyak UMKM
Sebenarnya, pemerintah sudah memiliki program untuk membantu UMKM berkembang. Salah satunya adalah Holding UMKM dari Kementerian UMKM. Secara sederhana, Holding UMKM merupakan program yang menghubungkan usaha mikro dan kecil dengan usaha yang lebih besar dalam satu kelompok.
Melalui kerja sama ini, UMKM diharapkan bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah, memperoleh bantuan modal, mendapatkan bimbingan usaha, dan memiliki akses pasar yang lebih luas.
Program ini memiliki tujuan yang baik karena dapat membantu usaha kecil bekerja sama dan mengurangi biaya usahanya.
Namun, jumlah UMKM yang sudah terbantu masih tergolong sedikit. Pada tahun 2025, program kelompok usaha di bidang fesyen, kerajinan, dan perikanan melibatkan sekitar 1.300 pelaku usaha. Selain itu, Kementerian UMKM melaporkan bahwa sebanyak 1.219 UMKM telah bekerja sama dengan perusahaan besar dengan nilai transaksi mencapai Rp177,1 miliar.
Angka tersebut memang menunjukkan adanya perkembangan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan jumlah usaha mikro dan kecil di Indonesia yang mencapai jutaan, jumlah UMKM yang terlibat masih sangat sedikit.
Kami juga belum menemukan data resmi terbaru yang menunjukkan berapa banyak UMKM yang berhasil berkembang dari usaha mikro menjadi usaha kecil atau dari usaha kecil menjadi usaha menengah. Padahal, data tersebut penting untuk mengetahui apakah program pemerintah benar-benar berhasil membantu UMKM berkembang.
Apa yang Perlu Dilakukan?
Menurut kami, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar semakin banyak UMKM dapat berkembang.
Pertama, memperluas program kerja sama antar-UMKM. Pemerintah perlu mengajak lebih banyak pelaku usaha untuk bergabung dalam kelompok usaha. Program ini juga sebaiknya menjangkau lebih banyak daerah dan jenis usaha. Keberhasilannya tidak cukup hanya dilihat dari jumlah pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan, tetapi juga dari jumlah UMKM yang benar-benar ikut dan mendapatkan manfaat.
Kedua, mendorong UMKM membeli bahan baku dan menjual produk secara bersama-sama. Melalui koperasi atau kelompok usaha, beberapa pelaku UMKM dapat membeli bahan baku dalam jumlah besar sehingga mendapatkan harga yang lebih murah. Mereka juga bisa bekerja sama dalam menjual produk agar jangkauan pasarnya semakin luas.
Ketiga, pemerintah perlu menyampaikan hasil program secara terbuka. Salah satunya dengan mengumumkan berapa banyak UMKM yang berhasil berkembang setiap tahun. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui apakah program yang dijalankan benar-benar memberikan hasil.
Keempat, mempermudah akses pinjaman bagi UMKM. Pemerintah dan perbankan perlu mencari cara agar usaha kecil lebih mudah mendapatkan modal. Menurut BPS, dari usaha yang tidak meminjam ke bank, sebanyak 20,19 persen menyebut persyaratan pinjaman terlalu sulit dan 16,34 persen tidak memiliki jaminan. Karena itu, persyaratan pinjaman perlu dibuat lebih mudah dijangkau tanpa mengabaikan kemampuan usaha dalam membayar kembali pinjamannya.
UMKM di Indonesia masih sulit berkembang karena sebagian besar usahanya berukuran terlalu kecil untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi. Akibatnya, biaya pembelian bahan baku dan produksi menjadi lebih tinggi sehingga mereka sulit bersaing dengan usaha yang lebih besar.
Pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya melalui program kelompok usaha dan kerja sama dengan perusahaan besar. Namun, jumlah UMKM yang sudah mendapatkan manfaatnya masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah UMKM di Indonesia.
Kami menyadari bahwa kami masih mahasiswa semester pertama yang sedang mempelajari ilmu ekonomi, khususnya tentang biaya produksi jangka panjang. Namun, dari pembahasan ini kami memahami bahwa mengembangkan usaha tidak cukup hanya dengan semangat dan kerja keras. Pelaku usaha juga membutuhkan cara agar biaya yang dikeluarkan lebih efisien.
Oleh karena itu, pemerintah, perbankan, dan perusahaan besar perlu bekerja sama untuk membantu lebih banyak UMKM berkembang. Dengan kerja sama yang lebih luas, UMKM diharapkan tidak hanya bertahan sebagai usaha kecil, tetapi juga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan bersaing di pasar yang lebih besar.
Oleh: Farell Adrian (NIM ), Kayla Nurlillah Putri (NIM ), dan Muhamad Rizqi Ramadhan (NIM )
Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Pamulang
Dosen Pengampu Mata Kuliah Economics: Fahmi Susanti, SKM., M.M.