Ekonomi

Konsep Kompensasi PHK dan Pesangon

×

Konsep Kompensasi PHK dan Pesangon

Sebarkan artikel ini

Oleh Sasi Yunia Aryanti, Steven Allif Ramadhan, Titania Ashadi

Konsep Kompensasi PHK dan Pesangon

DEPOKPOS – Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja merupakan fondasi utama kegiatan ekonomi nasional yang didasarkan pada kesepakatan tertulis maupun lisan. Namun, dinamika dunia usaha yang cepat berubah seperti pergeseran iklim ekonomi global, restrukturisasi perusahaan, disrupsi teknologi, kerugian finansial yang berkelanjutan, hingga keadaan darurat (force majeure) sering kali memaksa perusahaan mengambil langkah efisiensi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam konteks sosiologis, pengakhiran hubungan kerja secara sepihak maupun akibat kondisi objektif perusahaan berpotensi memutus mata rantai pendapatan utama pekerja dan menciptakan kerentanan sosial-ekonomi bagi keluarga pekerja.

Fenomena PHK di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan dari tahun ke tahun, terutama di sektor manufaktur, tekstil, hingga industri berbasis teknologi (startup).

Kondisi ini mempertegas perlunya regulasi ketenagakerjaan yang tangguh untuk meminimalisasi potensi konflik perselisihan hubungan industrial. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengamanatkan bahwa PHK hendaknya menjadi tindakan paling akhir (ultimum remedium) setelah seluruh upaya pencegahan dilakukan.

Dalam kerangka filosofis Hubungan Industrial Pancasila, kedudukan pekerja dan pengusaha bukanlah dua pihak yang berlawanan atau berada dalam relasi eksploitatif, melainkan mitra (partner) dalam proses produksi barang dan jasa yang memiliki hak serta kewajiban seimbang.

Hubungan ini dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya Sila Kedua (“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”) serta Sila Kelima (“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”). Oleh karena itu, penetapan hak kompensasi PHK hadir sebagai jaminan perlindungan sosial untuk menjaga harkat dan martabat pekerja serta memberikan kepastian hukum bagi pengusaha.

Pembaruan hukum melalui pengundangan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 membawa perubahan mendasar dalam norma kompensasi PHK.

Transformasi regulasi dari Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menuju PP No. 35 Tahun 2021 menghadirkan pembaruan mengenai tata cara pengakhiran hubungan kerja, rekonseptualisasi komponen kompensasi, hingga formulasi skema pengali (multiplier factor) berdasarkan kausa terjadinya PHK.

Rumusan Masalah 

Bagaimana konsep yuridis dan rincian komponen kompensasi PHK menurut PP No. 35 Tahun 2021 serta perbandingannya dengan UU No. 13 Tahun 2003?

Bagaimana skema dan formulasi perhitungan pesangon berdasarkan masa kerja, komponen upah dasar, dan alasan (kausa) terjadinya PHK?

Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan kepastian pembayaran kompensasi bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta kedudukan hak pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan berdasarkan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013?

Tujuan 

Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara rinci konsep dan norma hukum komponen kompensasi PHK, memaparkan kalkulasi matematis perhitungannya secara logis, serta menganalisis kedudukan hukum dan bentuk perlindungan bagi pekerja pada berbagai kondisi PHK berdasarkan rujukan dari tiga jurnal ilmiah.

Konsep Yuridis Komponen Kompensasi PHK 

Secara doktrinal, pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja merupakan bentuk tanggung jawab hukum (legal liability) dan jaminan perlindungan sosial yang diwajibkan oleh undang-undang kepada pengusaha. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 40 PP No. 35 Tahun 2021, kompensasi PHK dipilah ke dalam tiga instrumen finansial utama yang memiliki fungsi hukum berbeda :

Uang Pesangon (UP) : Pembayaran tunai dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat langsung dari pengakhiran hubungan kerja. Secara esensial, UP berfungsi sebagai penyangga finansial (financial cushion) sementara bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya selama masa transisi mencari pekerjaan baru.

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK): Pembayaran yang diberikan sebagai apresiasi dan pengakuan perusahaan atas loyalitas, dedikasi, serta kontribusi pekerja yang telah mengabdi dalam jangka waktu tertentu (minimal 3 tahun masa kerja beruntun). UPMK mencerminkan nilai keadilan atas akumulasi nilai tambah yang disumbangkan pekerja kepada perusahaan.

BACA JUGA:  Pemanfaatan Analytics HRIS untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja

Uang Penggantian Hak (UPH) : Pencairan nominal atas hak-hak normatif pekerja yang belum sempat diambil atau dinikmati selama masa kerja aktif. Komponen UPH secara tegas meliputi tiga hal utama :

Penggantian cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

Biaya atau ongkos kepulangan untuk pekerja beserta keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja; serta

Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Catatan Pembaruan Hukum (UU No. 13/2003 vs PP No. 35/2021) : 

Perubahan penting dalam ketentuan pengupahan PHK adalah dihapuskannya ketentuan penggantian perumahan serta pengobatan/perawatan sebesar 15% dari total UP dan UPMK yang sebelumnya diatur dalam Pasal 156 ayat (4) huruf c UU No. 13 Tahun 2003. Dalam PP No. 35 Tahun 2021, komponen 15% ini tidak lagi menjadi bagian dari UPH wajib. Rasionalisasi kebijakan ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan skema jaminan sosial nasional (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) yang telah menanggung jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja secara terpisah.

Ketentuan Norma Masa Kerja dan Komponen Upah Dasar 

Penetapan besaran kompensasi dihitung secara berjenjang berdasarkan akumulasi masa kerja pekerja pada perusahaan. Norma perhitungan dasar Uang Pesangon (UP) ditetapkan secara linear :

Masa kerja < 1 tahun : 1 bulan upah

Masa kerja 1 tahun hingga < 2 tahun : 2 bulan upah

Masa kerja 2 tahun hingga < 3 tahun : 3 bulan upah

(bertambah 1 bulan upah untuk setiap kenaikan 1 tahun masa kerja)

Plafon maksimal : 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih.

Adapun Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) mulai diberikan saat pekerja mencapai threshold masa kerja 3 tahun:

Masa kerja 3–6 tahun : 2 bulan upah

Masa kerja 6–9 tahun : 3 bulan upah

Masa kerja 9–12 tahun: 4 bulan upah

Masa kerja 12–15 tahun: 5 bulan upah

Masa kerja 15–18 tahun: 6 bulan upah

Masa kerja 18–21 tahun: 7 bulan upah

Masa kerja 21–24 tahun: 8 bulan upah

Masa kerja ≥ 24 tahun: 10 bulan upah.

Komponen Upah Dasar Perhitungan Kompensasi 

Sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2021 jo. PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah yang mendasari perhitungan kompensasi terdiri dari dua elemen utama :  

Upah Pokok.

Tunjangan Tetap: Tunjangan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya secara teratur dan pembayarannya tidak dikaitkan dengan kehadiran harian atau pencapaian prestasi kerja tertentu (contoh: tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, atau tunjangan perumahan). Tunjangan tidak tetap (seperti uang makan harian dan insentif kehadiran) tidak dihitung dalam kompensasi PHK.

Skema Perhitungan dan Pengaruh Kausa Pemutusan Hubungan Kerja  

Kuantum akhir pesangon yang wajib dibayarkan perusahaan sangat ditentukan oleh kausa atau alasan mendasari terjadinya PHK. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 menetapkan faktor pengali (multiplier factor) tertentu terhadap Uang Pesangon (UP) dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) untuk menyesuaikan kondisi objektif perusahaan dan tingkat kesalahan pekerja.

Tabel berikut merangkum skema faktor pengali kompensasi berdasarkan variasi alasan PHK menurut regulasi yang berlaku :

Alasan terjadinya phk Pengali uang pesangon Pengali upmk Hak uph
Perusahaan pailit / efisiensi akibat kerugian / force majeur 0,5 x keuntungan norma 1 x ketentuan norma Berhak penuh
Efisensi untuk pencegahan penuh kerugian / penggabungan perusahaan 1 x ketentuan norma 1 x ketentuan norma Berhak penuh
Pekerja memasuki usia pensiun 1,75 x ketentuan norma 1 x ketentuan norma Berhak penuh
Pekerja meninggal dunia 2 x ketentuan norma 1 x ketentuan norma Berhak penuh
Pelanggaran SP1 SP2 atau SP3 oleh pekerja 0,5 x ketentuan norma 1 x ketentuan norma Berhak penuh
Pengunduran diri (resign) atas kemauan sendiri Tidak berhak (0x) Tidak berhak (0) Berhak UPH + uang pisah

Melalui terapan faktor pengali di atas, sistem hukum memberikan pembedaan yang proporsional. PHK yang disebabkan oleh hal di luar kendali pekerja (seperti pensiun atau kematian) diberikan bobot penghargaan yang tinggi (pengali 1,75x hingga 2x), sedangkan PHK akibat kerugian finansial perusahaan atau pelanggaran disiplin dikenakan faktor pengurangan sebesar 0,5x.

BACA JUGA:  Tahapan Penggajian: Mengapa Gaji Tidak Bisa Ditentukan Asal?

Konsep Uang Pisah bagi Pekerja yang Mengundurkan Diri (Resign) 

Berdasarkan regulasi ketenagakerjaan, pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela tidak berhak atas UP dan UPMK. Namun, pekerja berhak atas Uang Pisah di samping Uang Penggantian Hak (UPH). Besaran dan syarat pemberian Uang Pisah tidak diatur secara rigid dalam undang-undang, melainkan diserahkan pada otonomi pihak-pihak yang dituangkan secara eksplisit di dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak (PKWT) dan Dinamika Kepailitan 

Aspek perlindungan hukum ketenagakerjaan juga menaruh perhatian besar pada dinamika pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan kondisi khusus perusahaan pailit.

Uang Kompensasi bagi Pekerja PKWT 

Sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021, pekerja PKWT memiliki hak atas Uang Kompensasi PKWT saat pengakhiran jangka waktu kontrak maupun pengakhiran sebelum waktunya. Formula uang kompensasi PKWT dihitung secara proporsional dengan rumus :

Uang kompensasi PKWT = Masa Kerja (bulan) : 12 x 1 bulan upah

Ketentuan ini menutup celah kerentanan pekerja kontrak yang sebelumnya sering kehilangan hak-hak finansial saat kontraknya selesai. Selain itu, apabila terjadi pelanggaran administratif oleh pengusaha yang menyebabkan status PKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT (pekerja tetap), maka seluruh masa kerja pekerja dihitung kumulatif dan hak kompensasi PHK-nya wajib disesuaikan dengan norma PKWTT.

Prosedur Hukum PHK dan Perlindungan PHK Sepihak 

Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021, pengusaha dilarang melakukan PHK secara sepihak/seketika tanpa prosedur.

Surat Pemberitahuan : Pengusaha wajib menyampaikan surat pemberitahuan PHK secara tertulis beserta alasannya minimal 14 hari kerja sebelum PHK.

Perundingan Bipartit : Jika pekerja menolak PHK, wajib dilakukan perundingan bipartit antara pekerja/serikat pekerja dan pengusaha.

Penyelesaian Tripartit & PHI : Apabila bipartit gagal, perselisihan dibawa ke Dinas Ketenagakerjaan (Mediasi/Konsiliasi) hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Upah Proses (Skorsing) : Selama masa perselisihan berlangsung, pengusaha dan pekerja wajib menjalankan kewajibannya, di mana pengusaha tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya (upah proses).

Kedudukan Hak Pekerja dalam Kepailitan Perusahaan 

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sering kali aset perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban utangnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 jo. Pasal 95 UU Ketenagakerjaan, kedudukan tagihan pekerja dipilah menjadi dua tingkatan hierarki preferensi :

Upah Pekerja yang Belum Dibayar: Berkedudukan sebagai hak preferen tertinggi, yaitu wajib didahulukan pembayarannya melebihi seluruh kreditur lain, termasuk kreditur separatis (pemegang hak jaminan kebendaan seperti bank/pemegang hak tanggungan/fidusia) dan tagihan pajak.

Hak Pesangon dan Kompensasi PHK Lainnya: Berkedudukan didahulukan di atas kreditur konkuren (kreditur tanpa jaminan), tetapi berada di bawah kreditur separatis.

Simulasi Studi Kasus Perhitungan Kompensasi PHK 

Seorang pekerja bernama Budi bekerja pada PT ABC selama 7 tahun 4 bulan secara terus-menerus. Budi memiliki komponen rincian penghasilan sebagai berikut :

Gaji Pokok : Rp6.000.000,-

Tunjangan Jabatan (Tunjangan Tetap) : Rp2.000.000,-

Total Upah Dasar : Rp8.000.000,- per bulan

Sisa cuti tahunan Budi yang belum diambil dan belum gugur adalah 5 hari.

Analisis Parameter Dasar Perhitungan :

Masa kerja 7 tahun 4 bulan masuk dalam kategori 7 sampai 8 tahun, sehingga norma Uang Pesangon (UP) adalah 8 bulan upah.

Masa kerja 7 tahun 4 bulan masuk dalam kategori 6 sampai 9 tahun, sehingga norma Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) adalah 3 bulan upah.

Dasar pembagi UPH untuk sisa cuti tahunan menggunakan asumsi 25 hari kerja efektif dalam 1 bulan.

Skenario A: PHK Efisiensi untuk Mencegah Kerugian (Pengali UP 1x, UPMK 1x)

BACA JUGA:  Kenapa UMKM Kita Susah Besar?

Uang Pesangon (UP): 8 bulan x Rp8.000.000 x 1 = Rp64.000.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK): 3 bulan x Rp8.000.000 x 1 = Rp24.000.000,-

Uang Penggantian Hak (UPH) Cuti: (5 hari : 25 hari) x Rp8.000.000 = Rp1.600.000,-

Total Kompensasi Diterima (Skenario A): Rp64.000.000 + Rp24.000.000 + Rp1.600.000 = Rp89.600.000,-

Skenario B: PHK Usia Pensiun (Pengali UP 1,75x, UPMK 1x)

Uang Pesangon (UP): (8 bulan x Rp8.000.000) x 1,75 = Rp112.000.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK): 3 bulan x Rp8.000.000 x 1 = Rp24.000.000,-

Uang Penggantian Hak (UPH) Cuti: (5 hari : 25 hari) x Rp8.000.000 = Rp1.600.000,-

Total Kompensasi Diterima (Skenario B): Rp112.000.000 + Rp24.000.000 + Rp1.600.000 = Rp137.600.000,-

Kesimpulan

Sistem pemberian kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia merupakan bentuk integrasi antara prinsip perlindungan hukum, kepastian ekonomi, dan nilai keadilan sosial dalam Hubungan Industrial Pancasila. Komponen kompensasi yang terdiri dari Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) diatur secara terstruktur melalui PP No.  35 Tahun 2021 dengan memperhitungkan durasi masa kerja, komponen upah pokok dan tunjangan tetap, serta faktor pengali berdasarkan alasan PHK.

Pembaruan hukum ketenagakerjaan tidak hanya mempertegas formulasi bagi pekerja tetap, tetapi juga memperluas perlindungan bagi pekerja PKWT melalui uang kompensasi proporsional serta menjamin keutamaan pembayaran upah pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan. Implementasi yang konsisten dan adil terhadap norma-norma kompensasi ini menjadi kunci dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang harmonis, berkepastian hukum, dan berkeadilan bagi pekerja maupun pengusaha di Indonesia

Saran  

Berdasarkan analisis yuridis dan pembahasan yang telah dipaparkan, saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :

Saran Akademis (Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya) 

Kajian Empiris Perselisihan PHI: Penulisan ini terbatas pada pendekatan normatif terhadap regulasi kompensasi PHK berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris implikasi penerapan aturan ini terhadap jumlah perkara perselisihan hak di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) serta dampaknya terhadap kepatuhan pelaku usaha.

Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi: Mengingat dinamika hukum ketenagakerjaan yang terus berkembang, penelitian berikutnya disarankan untuk menganalisis secara mendalam dampak putusan-putusan terbaru Mahkamah Konstitusi terkait klaster ketenagakerjaan terhadap formulasi kompensasi PHK dan perlindungan pekerja PKWT.

Saran Praktis (Implikasi Kebijakan dan Kepentingan Para Pihak) 

Bagi Pengusaha: Disarankan untuk memperjelas dan mencantumkan secara eksplisit ketentuan hak normatif pekerja, khususnya kriteria serta besaran Uang Pisah, dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) guna mencegah potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Bagi Pekerja dan Serikat Pekerja: Pekerja perlu meningkatkan pemahaman terhadap regulasi turunan UU Cipta Kerja (khususnya PP No. 35 Tahun 2021) agar mampu melakukan pengawalan dan negosiasi secara proporsional atas hak-hak kompensasi yang wajib diterima saat terjadi PHK.

Bagi Pemerintah: Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan perlu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pengusaha dalam membayarkan uang kompensasi bagi pekerja PKWT serta memastikan terpenuhinya hak atas upah pekerja dalam kasus kepailitan perusahaan.

Peraturan Perundang-undangan & Putusan Peradilan 

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai Uji Materiil Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan.

Kenapa UMKM Kita Susah Besar?
Ekonomi

UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia, tetapi sebagian besar usahanya masih berukuran sangat kecil