DEPOKPOS – Perkembangan dalam perbankan Syariah di Indonesia yang terus meningkat, ini menunjukan suatu tanda yang positif dimana khususnya para masyarakat muslim di Indonesia sudah lebih memahami dan terbuka tentunya dengan hal ini.
Menurut data Dukcapil pada Juni 2021, jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 236,53 juta jiwa atau 86,88% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Dan ini merupakan tanggung jawab yang besar untuk para Lembaga keuangan Syariah di Indonesia tentunya, untuk menyediakan suatu pelayanan berbasis Syariah yang baik dan sesuai dengan Al- Qur`an dan Hadist.
Tentunya dalam hal ini maka Lembaga keuangan Syariah Indonesia juga harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu membuat peningkatan permintaan auditor internal oleh bank Syariah. Karena audit internal Syariah ini memiliki peran kunci untuk audit dan tata kelolaan suatu Lembaga keuangan Syariah (LKS).
Fungsi dari audit internal Syariah ini untuk memastikan sistem pengendalian internal apakah sudah mematuhi ketentuan Syariah dengan baik dan efektif. Ini juga harus disertai dengan keahlian dari para auditor internal Syariah dalam mengklasifikasikan transaksi-transaksi sesuai dengan fiqih muamalah dan hukum Islam.
Auditor internal ini berperan untuk membantu manajemen dalam memellihara sistem yang ada, diantaranya (1) menentukan area yang memiliki resiko tinggi; (2) melakukan pengujian evaluasi pada suatu sistem pengendalian; (3) serta meberikan masukan serta saran kepada pihak manajemen agar mendorong tercapainya tujuan sistem pengendalian yang baik tentunya.
Dengan adanya pengendalian internal ini diharapkan dapat menciptakan laporan keuangan yang baik serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak hanya itu saja untuk mencapai suatu efektivitas auditor ada beberapa pihak yang merupakan elemen utama yaitu adanya dukungan dari manajemen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Komite Audit (AGC) ini semua merupakan pengawas untuk setiap keputusan yang dilakukan oleh para auditor internal.
Maka dari itu bahwa penting adanya hubungan komunikasi yang baik antara para auditor internal dengan manajemen, DPS, dan komite audit. Agar tidak ada suatu informasi yang tidak diketahui terkait masalah-masalah yang sedang dialami, jika suatu auditor internal mendapatkan suatu masalah, maka harus dikomunikasikan kepada para pengawas tentunya. Dan nantinya akan secara keseluruhan dibahas oleh para auditor internal, DPS, komite audit, dan manajemen untuk pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah yang sedang di hadapi.
Hasil dalam pembahasan tersebut nantinya akan di informasikan oleh komite audit kepada para shareholder dan direksi karna dalam hal ini komite audit berperan sebagai penghubung karna pihak tersebut juga harus mengetahui masalah yang sedang terjadi di lapangan.
Dalam hal ini peran dari komite audit terhadap Lembaga keuangan sangat memiliki peran yang penting. Serta dengan adanya komite audit sebagai pengawasan kegiatan operasional dari suatu Lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun Syariah. Dan tugas dari komite audit ini juga erat kaitannya dengan pengendalian suatu resiko yang sedang dihadapi suatu Lembaga keuangan, juga komite audit ini mengukur terkait dengan kepatuhan pelaporan Lembaga keuangan terhadap regulasi yang ada.
Untuk menjadi anggota komite audit harus memiliki beberapa persyaratan diantaranya, harus bersifat independent tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun, berkompeten, komitmen, dan konpensasi. Oleh karena itu pengaruh yang diberikan suatu komite audit kepada suatu Lembaga keuangan sangatlah berpengaruh positif terhadap perbaikan suatu tata kelolaan dalam suatu entitas untuk mencapai tujuan yang sudah di buat oleh para menajemen tentunya.
Adanya komite audit ini juga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk penerapan good corporate governance, karena para komite audit ini mampu meberikan peran yang besar dalam mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan perkembangan dalam rangka upaya-upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip dari good corporate governance. Ini menjadi penyelesaian dari suatu masalah yang sering terjadi dalam suatu organisasi atau biasa disebut agency problem, dimana masalah ini muncul karena adanya manajer perusahaan yang melakukan berbagai kecurangan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk lebih memihak kepada para stakeholder, dimana inventor sebagai pihak yang sering kali diutamakan oleh pihak manajemen.
Untuk mewujudkan good corporate governance ini komite audit harus mampu mendorong para manajemen perusahaan untuk memenuhi prinsip-prinsip dari good corporate governance diantaranya yaitu;
⦁ Faitness (kesetaraan) dalam hal ini manajemen perusahaan harus berlaku adil terhadap seluruh pihak yang ada dan komite audit memberikan dorongan kepada manajemen perusahaan dalam rangka memberikan perlakuan yang wajar untuk semua pihak.
⦁ Responsibility (pertanggungjawaban) prinsip ini mengupayakan agar perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku tentunya dan dalam hal ini keberadaan komite audit sebagai pengawas terhadap kegiatan operasional bisnis perusahaan yang dijalankan oleh manajemen.
⦁ Accountability (akuntabilitas) komite audit ini berperan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam usaha melakukan pengawasan pada proses manajemen risiko di suatu perusahaan.
⦁ Prinsip terkakhir yaitu transparency (keterbukaan informasi) dalam hal ini komite audit menjadi pengawasan menyeluruh bukan hanya terhadap laporan keuangan dan juga membuat direksi untuk lebih terbuka terhadap informasi-informasi yang sedang di alami suatu perusahaan.
Dan oleh karena itu dengan adanya keberadaan komite audit ini di perusahaan diharapkan mampu mencegah hal-hal tersebut, dan dapat menciptkan suatu tata kelolaan yang baik serta merealiasikan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang belaku dalam suatu perusahaan. Serta komite audit juga memiliki dampak positif untuk dalam rangka peningkatan efektivitas auditor internal pada suatu Lembaga keuangan Syariah ataupun konvensional.
*Arfidava Ryan Gigs Rais, STEI SEBI
