DEPOKPOS – Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Dalam negara demokrasi, rakyat tidak hanya memiliki hak untuk memilih pemimpin melalui pemilu, tetapi juga berhak menyampaikan kritik dan mengawasi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi tidak cukup dinilai dari pelaksanaan pemilu, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mendengarkan suara masyarakat.
Pada 28 Oktober 2026, aksi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil kembali menjadi perhatian publik. Mereka menyampaikan kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan pemerintah, serta persoalan kebebasan berpendapat. Aksi tersebut berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masih ada persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
Dalam sistem politik demokratis, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat digunakan ketika masyarakat merasa aspirasinya belum mendapatkan tanggapan yang memadai.
Mahasiswa mempunyai peran penting dalam proses tersebut. Sebagai kelompok yang memiliki akses terhadap pendidikan dan pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menyampaikan kritik berdasarkan fakta dan kepentingan masyarakat luas.
Namun, demonstrasi juga perlu dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. Sebaliknya, pemerintah harus menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta memberikan ruang dialog yang terbuka. Dengan demikian, perbedaan pandangan tidak harus berakhir dengan konflik, tetapi dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki kebijakan.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan dalam aksi terbaru adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari warga yang terdampak asap.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Ketika masalah mendasar belum terselesaikan, pemerintah perlu terbuka terhadap kritik dan bersedia mengevaluasi kebijakannya.
Dalam sistem politik Indonesia, kekuasaan pemerintah perlu diawasi agar tidak berjalan tanpa pertanggungjawaban. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat, lembaga penegak hukum, media massa, organisasi masyarakat, dan mahasiswa.
Aksi mahasiswa menjadi salah satu bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Melalui kritik, masyarakat dapat mengingatkan pemerintah apabila kebijakan yang dibuat dinilai belum sesuai dengan kebutuhan publik.
Di sisi lain, masyarakat juga harus bersikap kritis terhadap informasi yang diterima. Kritik politik sebaiknya didasarkan pada data dan fakta, bukan sekadar mengikuti isu yang sedang ramai di media sosial.
Widdy Sri Rezeki
Stia Lancang Kuning, Dumai
Sem-3 Administrasi Negara
