Oleh: Murodi al-Batawi.
Narasi besar mengenai Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya kerap kali diringkas dalam diktum heroisme militer konvensional atau letupan spontan makro-politik arek-areko Suroboyo.
Lembaran sejarah nasional sering kali terpaku pada keaktoran tokoh-tokoh berlatar belakang militer reguler atau orator sekuler. Namun, untuk memahami mengapa sebuah kota yang terkepung mampu bertahan dari gempuran masif salah satu pemenang Perang Dunia II—Inggris dan Sekutunya—kita harus berani menelisik lapisan historis yang lebih dalam: jaringan kultural pesantren dan kepemimpinan karismatik para ulama tradisional di Jawa.
Palagan Surabaya tidak dapat dipisahkan dari proklamasi teologis yang dicetuskan beberapa minggu sebelumnya. Ketika pemerintah pusat di Jakarta masih terjebak dalam keraguan diplomatik pasca-kemerdekaan, dinamika di akar rumput Jawa Timur bergolak merespons pendaratan tentara Sekutu yang diboncengi NICA.
Di tengah kekosongan komando taktis itulah, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengambil langkah geopolitik yang radikal. Pada 22 Oktober 1945, beliau mengumpulkan para kyai se-Jawa dan Madura di Surabaya untuk merumuskan apa yang kelak mengubah jalannya sejarah: Resolusi Jihad.
Secara epistemologis, Resolusi Jihad bukanlah sekadar pernyataan sikap politik, melainkan sebuah fatwa keagamaan yang mengikat secara hukum syariat (fardhu ‘ain) bagi setiap muslim dalam radius 94 kilometer untuk mengangkat senjata mempertahankan kemerdekaan. KH Hasyim Asy’ari dengan jeli mentransformasikan konsep pembelaan tanah air menjadi sebuah kewajiban transendental. Konsekuensi logis dari fatwa ini luar biasa; ia meruntuhkan kalkulasi militer modern berbasis materialisme dan menggantinya dengan keberanian eksistensial. Bagi seorang santri, kematian di medan laga tidak lagi dipandang sebagai akhir yang tragis dari sebuah kehidupan, melainkan pencapaian spiritual tertinggi: mati syahid (syuhada).
Manifestasi konkret dari mobilisasi spiritual ini terlihat pada organisasi paramiliter Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Ribuan santri dari pelosok Madura, Jombang, Kediri, hingga Cirebon bergerak mengalir menuju Surabaya tanpa instruksi logistik formal dari negara. Mereka digerakkan oleh kepatuhan mutlak kepada kyai (sami’na wa atha’na) yang menjadi sendi utama struktur sosiologis pesantren. Kehadiran tokoh spiritual legendaris seperti KH Abbas dari Pesantren Buntet, Cirebon, menunjukkan betapa luasnya jejaring ini. Kyai Abbas, yang dikenal memiliki karisma spiritual tinggi, ditunjuk langsung oleh KH Hasyim Asy’ari untuk memimpin komando spiritual di garis depan. Kehadiran para kyai sepuh ini berfungsi sebagai integrator mental yang menjaga moral bertempur massa rakyat di tengah hujan artileri modern.
Lebih jauh, Pertempuran Surabaya menjadi antitesis dari teori barat yang sering memisahkan secara kaku antara sentimen keagamaan dan proyek nasionalisme modern. Di tangan komunitas pesantren, pembelaan terhadap negara bangsa (nation-state) diadopsi ke dalam doktrin keagamaan yang inheren melalu jargon hubbul wathan minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman).
Agama tidak mewujud sebagai candu pasif, melainkan menjelma sebagai teologi pembebasan yang progresif melawan kolonialisme. Sinergi ini juga terekam jelas dalam bagaimana Bung Tomo meminjam energi kultural ini. Pekikan takbir yang selalu mengiringi pidatonya di Radio Pemberontakan bukanlah sekadar retorika formal, melainkan jembatan komunikasi yang sengaja dibangun untuk menyatukan frekuensi kaum nasionalis sekuler dan massa santri tradisional di garis depan.
Kini, setelah lebih dari delapan dekade desing peluru mereda di jembatan Merah, kita perlu merenungkan kembali esensi dari modal sosial terbesar yang pernah dimiliki republik ini. Hubungan harmonis antara kaum nasionalis dan elemen pesantren adalah pilar yang menyelamatkan Indonesia dari disintegrasi di awal kelahirannya. Ketika eksistensi negara terancam, ego kelompok dilebur habis di bawah kibaran bendera merah putih.
Di era kontemporer, tantangan yang dihadapi bangsa ini tidak lagi berbentuk agresi militer fisik atau kolonialisme gaya lama. Kita sedang berada dalam pertempuran tak kasatmata melawan ketimpangan ekonomi, kebodohan, polarisasi digital, dan ancaman terhadap kedaulatan budaya di era disrupsi informasi.
Jihad modern bagi komunitas pesantren hari ini bukanlah mengirim santri ke medan perang fisik, melainkan melakukan transformasi intelektual.
Santri masa kini harus mampu merelevansikan semangat 10 November dengan menguasai sains, teknologi, dan tata kelola ekonomi global tanpa kehilangan jangkar moralitas dan nilai-nilai luhur kepesantrenan.
Sejarah telah membuktikan dengan tinta emas bahwa ketika republik ini memanggil, pesantren tidak pernah memilih untuk berdiam diri. Komitmen kebangsaan yang berbasis pada kedalaman spiritual itulah yang harus terus dirawat, agar Indonesia tidak kehilangan kompas moralnya di tengah badai perubahan zaman.
Demikian dan terima kasih. Semoga bermanfaat (odie).
Wallahua’lam bishawab.
Pamulang, November 2026.
Murodi al-Batawi.