Diintimidasi dan Hasil Investigasi Dibilang Hoaks, Ketua PWI Depok: Ancaman bagi Kemerdekaan Pers!

DEPOK – Pemberitaan Ruzka Indonesia (ruzkaindonesia.com) yang berjudul Lapor KDM, “Diintimidasi Preman, Pembongkaran Bangunan di Atas Air Situ 7 Muara Depok Terhenti!” pada Selasa (27/01/2026) dicap hoaks oleh media sosial (medsos) akun IG dan TikTok @supiansuri.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Supian Suri (@bangsupians)

Padahal, pemberitaan mendukung pembongkaran tersebut yang melaporkan adanya hambatan sehingga membuat pembongkaran sempat terhenti.

Selain ada saksi yang menyaksikan dan menerima intimidasi yang dialami wartawan, ada juga bukti rekaman yang kemudian diunggah di akun sosial media Ruzka Indonesia.

Berikut rekaman intimidasi yang diterima wartawan dilokasi kejadian seperti diunggah akun tiktok @rusdynurdiansyah :

@rusdynurdiansyahHoax!! Anjing…!! suara seorang preman yang mengaku-ngaku warga sekitar Situ 7 Muara Sawangan Depok yg intimidasi wartawan saat meliput. Baca selengkapnya di ruzkaindonesia.id #wargadepok #pemkotdepok #polresdepok #supiansuri #dedimulyadi @dedimulyadi25711 @supiansuri.depoksantuy @Supian.Suri @polresdepok♬ suara asli – RUZKA INDONESIA – RUZKA INDONESIA

Terkait hal tersebut, wartawan senior dan ketua PWI Depok, Rusdy Nurdiansyah, menyayangkan adanya narasi hoaks pada unggahan akun IG dan TikTok @supiansuri. Dirinya menyebut narasi tersebut sebagai bentuk penghinaan dan sikap anti kritik.

“Jika pemberitaan itu diyakini tidak benar, semestinya gunakan hak jawab yang diatur dalam UU Pers No 40 Tahun 1999. Ini jelas pelanggaran dan penghinaan untuk media kami dan sikap anti kritik. Ancaman bagi kemerdekaan pers,” tegas Pemimpin Redaksi Ruzka Indonesia, Rusdy Nurdiansyah, saat dikonfirmasi, (Kamis, 29/1).

Kini, proses normalisasi dan penyelamatan aset negara di kawasan Situ 7 Muara, Sawangan, Kota Depok, memasuki babak baru yang lebih intensif pada Rabu (28/01/2026). Pagar besi dan pot yang menutup akses kembali dibongkar.

Tentang Hak Jawab

Hak jawab dalam perspektif undang-undang terdapat pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Selanjutnya pers wajib melayani hak jawab atau hak koreksi dengan memuatnya di dalam surat kabar atau media yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab, dijelaskan bahwa hak jawab dalam perspektif undang-undang adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikannya.

Hak koreksi adalah diberikan kepada setiap orang. Jika hak jawab berisi tanggapan atau sanggahan terhadap berita yang menyangkut langsung diri dari pihak yang dirugikan. Hak koreksi berisi koreksi dari siapa saja menyangkut informasi apapun yang nilainya salah, terutama kekeliruan fakta dan data teknis.

Pedoman Hak Jawab

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun:

1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.
2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.
3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.
4. Fungsi Hak Jawab adalah:
   1. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
   2. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
   3. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;
   4. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
5. Tujuan Hak Jawab untuk:
   1. Memenuhi pemberitaaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
   2. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
   3. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;
   4. Mewujudkan iktikad baik pers.
6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.
7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers.
8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan.
9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.
10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.
11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.
12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
    1. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
    2. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
    3. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
    4. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.
13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional:
    1. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliu dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;
    2. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, ecuali disepakati lain oleh para pihak;
    3. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan
    4. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;
       1. Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
       2. Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.
    5. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaaan;
    6. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.
14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.
15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya.
16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.
17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).