Oleh Hari Dwi Cahya, Mahasiswa Pascasarjana Institut SEBI
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Posisi geografis membuat Indonesia rawan atas bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Selain bencana yang disebabkan oleh faktor geologis, Indonesia juga menghadapi ancaman hidrometeorologi basah dan kering. Bencana hidrometeorologi basah masih didominasi dengan kejadian banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. wabah, penyakit hewan (zoonosis), hama dan penyakit tanaman, serta berbagai ancaman biologis lainnya juga dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Bencana telah menjadi perhatian khusus, baik di mata dunia pada umumnya maupun di Indonesia pada khususnya. Oleh karena itu, dalam perspektif yang lebih luas, bencana harus dapat dikelola dengan baik agar dampak yang ditimbulkan dapat ditekan hingga seminimal mungkin.
Kejadian bencana alam di Indonesia memiliki intensitas yang tinggi dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta potensi risiko pembiayaan bencana yang bersumber dari APBN. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi peningkatan kejadian bencana alam. Peningkatan kejadian bencana alam di Indonesia dengan keterjadian terbanyak yaitu banjir, tanah longsor, dan puting beliung. (Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB))
Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memerlukan komitmen baik dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga usaha, dan masyarakat. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). lembaga pemerintah nonkementerian yang dipimpin oleh Kepala setingkat Menteri.
BNPB sebagai Lembaga Pemerintah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mana dari tahun ke tahun menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan selama delapan tahun terakhir. Puncaknya pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 negara mengeluarkan angka yang fantastis hingga Rp. 11,78 Triliun. Namun setelah itu, anggaran BNPB terus menerus turun dari tahun ke tahun hingga tercatat kurang dari 1 Triliun.
Dalam RAPBN 2026 menunjukkan penurunan alokasi anggaran yang sangat drastis khususnya BNPB. Pemerintah hanya mengalokasikan Rp. 491 miliar untuk BNPB. Pemotongan alokasi lebih dari 75 persen dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2,01 triliun dipangkas menjadi alokasi anggaran paling kecil dalam satu dekade terakhir.
Dengan anggaran yang sangat minimalis tentu sangat menentukan kinerja BNPB di lapangan dalam merespons bencana. Mulai dari mempersiapkan logististik hingga mitigasi dan edukasi risiko berpotensi terdampak akibat pemotongan dan efisiensi anggaran.
Nilai anggaran pada 2026 ini yang menurut Media tidak masuk akal, apalagi Indonesia berada di wilayah rawan bencana. Anggaran untuk bencana sangat kecil daripada untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun dalam APBN 2026. “Efisiensi besar-besaran terjadi karena pembiayaan program ini dan dampaknya terasa dari pusat hingga daerah,” kata Media. (Tempo)
Disisi lain, korban jiwa terus bertambah dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jum’at (12/12) pagi melaporkan, 990 orang meninggal dunia, 222 jiwa belum ditemukan, 5400 jiwa terluka dan 833,900 jiwa mengungsi dalam bencana banjir Sumatera. Jumlah korban meninggal dan luka berpotensi untuk terus bertambah, dan ribuan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan. (Dasboard BNPB)
Selain itu sarana dan prasana warga seperti rumah rusak sebanyak 157,8 ribu, fasilitas umum rusak 1,2 ribu, rumah ibadah rusak 434, fasilitas kesehatan rusak 219, fasilitas pendidikan rusak 581, gedung/kantor rusak 290 serta jembatan rusak mencapai 498.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa cuaca ekstrem ini dipicu oleh dua siklon tropis aktif yang meningkatkan suplai uap air dan memicu hujan lebat berjam-jam di Sumatra. Selanjutnya BMKG mengungkapkan perkembangan terbaru cuaca serta langkah cepat yang dilakukan bersama lintas sektor di wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). BMKG memantau adanya dinamika atmosfer yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di wilayah tersebut, yang sangat berpengaruh pada proses evakuasi dan pemulihan.
Kepala BMKG Faisal juga mengingatkan “Perlu diwaspadai peningkatan intensitas hujan pada tanggal 11, 12, dan 16 Desember akibat pengaruh dari Bibit Siklon Tropis 91S. Tapi, mohon tetap tenang, waspada, dan menjaga kesiapsiagaan karena potensi bibit siklon ini tumbuh menjadi siBerklon tropis ke daratan dalam kategori rendah,” (10/12).
Meski demikian, apabila terjadi bencana, BNPB bisa meminta dana kepada Bendahara Umum Negara (BUN). Sebab, Bendahara Umum Negara yang mempunyai cadangan dana ketika terjadi bencana. Pemerintah memiliki dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementrian Keuangan (BA BUN) dapat digunakam pada saat kejadian tanggap darurat (dana on-call) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemberian hibah Pemerintah Pusat kepada Pemda.
Selain alokasi anggaran pada BNPB, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan penanggulangan bencana alam pada APBN. Rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN dalam periode tahun 2014-2024 adalah sekitar Rp4,29 triliun per tahun.
Angka cadangan dalam rentang tahun 2021-2025 stagnan di angka Rp 5 triliun. Padahal dalam setiap tahun dana cadangan terpakai bahkan kerap melebihi alokasi dikarenakan bencana yang terus meningkat. Perkiraan untuk tahun selanjutnya dana cadangan tidak lebih dari Rp 5 triliun.
Kendati demikian Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah segera mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk memanfaatkan alokasi dana darurat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ungkapnya bahkan kurang dari Rp 5 triliun yang disampaikan tapi hanya Rp 4 triliun melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Setiap bencana menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Selain itu, bencana menimbulkan kerusakan dan kerugian berupa harta benda (materi) dan gangguan psikologis (nonmateri) serta menghambat pembangunan nasional. Penanganan bencana tidak hanya mengandalkan aspek kesehatan namun juga operasi kemanusiaan.
Kearifan lokal yang berisi nilai-nilai kebaikan dapat membantu masyarakat, saling gotong royong dan tumbuh bangkit kembali. Penguatan ketahanan berkelanjutan perlu dilakukan, mengingat ancaman bencana masih terus akan terjadi. Disamping itu, banyak NGO, relawan, aktivis dan para influencer yang turun langsung ke daerah terdampak untuk membantu meringankan penderitaan para korban bencana. Diantaranya Ferry Irwandi, Praz Teguh, Willie Salim, Zaskia Adya Mecca dan yang lainnya.
Ferry Irwandi berhasil mengumpulkan uang donasi warga sebanyak 10 milyar dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Ferry mengakui bahwa apa yang disalurkannya, 10 milyar masih jauh dari kata cukup dan berharap bisa membantu lebih banyak melalui kanal instagram pribadinya.
Harapannya agar alokasi anggaran untuk BNPB ditambahkan bukan malah dipangkas hingga 75 persen dari tahun sebelumnya, sehingga akan lebih dapat maksimal untuk menanggulangi pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana tanpa perlu mengajukan Anggaran kembali saat bencana terjadi.