Opini

Guru, Mutiara yang Terlupakan dalam Bayang Kapitalis

×

Guru, Mutiara yang Terlupakan dalam Bayang Kapitalis

Sebarkan artikel ini

Oleh: Khoeriyah Apendi, Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok

Guru adalah mutiara emas dalam kehidupan yang selalu memberi makna. Dalam dirinya terpancar suri tauladan mulia yang patut dicontoh para muridnya. keikhlasan, kesabaran dan penuh semangat melekat pada dirinya dan jarang ditemui. Semua dilakukan hanya untuk berbagi ilmu dan memberi motivasi. Bahkan dirinya tidak kenal lelah, berangkat pagi pulang pun petang. Sungguh perjuangan seorang guru luar biasa.

Namun ironisnya, jasa dan perjuangannya tak berbalas kebaikan. Hingga saat ini banyak para guru yang masih belum menemukan kesejahteraan. Salah satunya seperti yang baru-baru ini terjadi di Provinsi Banten. Alokasi anggaran tunjangan tugas tambahan (TUTA) bagi para guru di Banten sekarang tidak masuk lagi dalam APBN murni 2025. Akibatnya, selama enam bulan terakhir pemerintah Provinsi Banten belum membayarkan tunjangan ini kepada ribuan guru di daerah tersebut.

Sehingga, pada Kamis, 3 Juli 2025, puluhan guru di Provinsi Banten menggelar aksi demonstrasi di depan rumah dinas Gubernur Banten. Mereka menuntut pembayaran honor tugas tambahan (TUTA) yang sudah enam bulan tertunda sejak Januari 2025. Selain menuntut pembayaran TUTA, para guru juga meminta kenaikan tunjangan kinerja, karena nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pejabat struktural. Ironisnya, tunjangan pejabat, termasuk kepala dan pengawas sekolah yang lebih besar, justru tidak dikurangi. Sebagai perbandingan, tunjangan wakil kepala sekolah sebesar Rp2,5 juta per bulan, sedangkan wali kelas, pembina ekskul, dan pelatih hanya sekitar Rp450 ribu per bulan (Muslimah News, 5 Juli 2025).

BACA JUGA:  Jangan Cuma Ikut Tren, Bikin Aturan 'Harga Mati' untuk Diri Sendir!i

Sebenarnya, kondisi tersebut tidak saja terjadi di Provinsi Banten, tapi juga dialami guru-guru lain di berbagai daerah di Indonesia. Ketidakadilan di berbagai daerah bisa dilihat dari besaran tuta yang berbeda-beda di tiap daerah. Begitu pun dengan tukin, juga memiliki besaran yang variatif sesuai kebijakan masing-masing daerah. Sudah sekian lama hal itu menimbulkan kecemburuan karena kebutuhan hidup para guru sejatinya tidak jauh berbeda.

Walhasil, mayoritas guru mengeluhkan ketimpangan tunjangan yang diterima. Selain karena perbedaan yang sangat timpang, ditambah dengan dihapuskannya tuta, para guru merasa hidupnya terancam dan tidak mendapatkan keadilan.

Honor tuta yang terancam dihapus ini diduga merupakan dampak efisiensi anggaran. Presiden Prabowo telah meneken Inpres 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun 2025 yang menetapkan efisiensi anggaran sekitar Rp306,6 triliun melalui penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun. Yang menjadi masalah, efisiensi anggaran itu justru terjadi di sektor-sektor yang vital untuk publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan industri.

BACA JUGA:  Karhutla Papua: Duka Ekologi dan Solusi Kepemimpinan Islam

Padahal, sudah seharusnya pemerintah menjadikan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama. Guru adalah tulang punggung pendidikan yang mendidik generasi unggul berkualitas. Bagaimana guru bisa fokus mendidik murid-muridnya jika pikiran mereka masih bercabang mencari sampingan? Apalagi biaya hidup hari ini makin besar.

Jika kita menelaah penerapan sistem pendidikan dalam Islam, sungguh sangat berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Negara (khilafah) bertanggung jawab menjamin penyelenggaraan pendidikan. Jaminan diwujudkan dengan cara menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan berkualitas.

Negara berkewajiban menyediakan tenaga-tenaga pendidik yang ahli di bidangnya, di seluruh penjuru negeri. Karena posisi guru sangat strategis bagi masa depan generasi. Guru dimuliakan dengan diberikan dukungan berupa gaji, fasilitas, dan penghargaan. Kesejahteraan guru pun akan diprioritaskan. Semua itu adalah tanggung jawab negara.

Namun, penerapan sistem kapitalisme telah melahirkan realitas pahit terkait dengan kesejahteraan guru. Tidak sedikit dari mereka harus menunggu berbulan-bulan untuk menerima gaji, itu pun jumlahnya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Hal ini tidak hanya satu atau dua kasus, melainkan terjadi pada jutaan guru. Sistem yang diterapkan saat ini sangat berbeda dengan sistem pendidikan Islam yang mampu memberikan kesejahteraan kepada guru.

Dalam Islam, guru sangat dihargai dan dihormati. Guru memiliki peran strategis dalam membina generasi dan memajukan peradaban bangsa, guru diposisikan sebagai pilar utama peradaban dan diberi kedudukan yang mulia. Negara, dengan penuh tanggung jawab, memberikan penghargaan dan kesejahteraan yang layak kepada mereka sebagai bentuk pengakuan atas peran vitalnya dalam pendidikan dan pembentukan generasi.

BACA JUGA:  SEKOLAH RAKYAT: Mendidik Orang Miskin atau Melanggengkan Sistem yang Memiskinkan?

Negara dengan sistem Islam akan mampu memberikan gaji tinggi kepada guru karena negara memiliki sumber pemasukan yang beragam dan dalam jumlah besar. Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan sistem ekonomi Islam yang menentukan beragam sumber pemasukan, termasuk dari pengelolaan SDA—yang dalam Islam merupakan kepemilikan umum yang dikelola negara.

Jika dilihat saat ini, drama panjang kesejahteraan guru memperlihatkan kegagalan sistem sekuler kapitalistik dalam mengurus rakyat. Di dalam sistem sekuler, para guru yang seharusnya dimuliakan karena sangat berjasa mencerdaskan generasi, justru diperlakukan tidak adil dan dibiarkan hidup kekurangan.

Oleh karena itu, sudah saatnya umat membuka mata dan kembali pada sistem Islam yakni dengan memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah Islam sebagai sebuah keharusan agar problematik guru dapat segera diakhiri. Hanya dengan penerapan Islam secara menyeluruh, di bawah naungan Khilafah Islam, martabat guru akan terangkat, generasi bangsa terjamin kecerdasannya, dan rakyat terbebas dari kezaliman negara. Wallahualam bissawab.[]