Perbandingan Penerapan Zakat dan Pajak di Beberapa Negara Mayoritas Muslim

DEPOKPOS – Pajak merupakan suatu hal yang pada zaman sekarang telah diterapkan hampir di seluruh negara di dunia. Pajak memiliki kontribusi bersar terhadap keberlangsungan negara sebab mayoritas anggaran negara bersumber dari pajak.

Pajak sama halnya dengan hukum yakni memiliki sifat wajib dan memaksa,pajak wajib dibayarkan oleh orang pribadi dan badan hukum. Berbeda dengan retribusi,timbal balik pajak tidak diterima secara langsung oleh pihak pembayar pajak.

Dalam islam pajak memiliki beberapa istilah yaitu dharibah,jizyah dan kharaj. Dharibah disebut sebagai sesuatu yang memberatkan sedangkan jizyah dan kharaj yakni bentuk pajak yang diterapkan pada masa khalifah(Ahmad, 2023).

Menurut Yusuf Qardhawi disebutkan bahwa “pajak yaitu kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak dan harus diberikan kepada negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai negara pada bidang ekonomi,sosial dan politik di suatu negara”.

Kemudian kewajiban selanjutnya yaitu zakat,dalam kehidupan bermasyarakat zakat memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini karena zakat merupakan bentuk interaksi manusia sebagai makhluk sosial dan mendorong manusia untuk berusaha mendapatkan harta benda, sehingga dapat menunaikan kewajiban berzakat sebagai bukti pelaksanaan rukun islam.

BACA JUGA:  Ini 170 Lembaga Amil Zakat Kantongi Izin dari Kemenag

Dalam sejarah pemerintahan islam, kedua instrumen pendapatan negara yaitu pajak dan zakat pernah diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan negara pada saat itu (Ridwan, 2016).

Salah satu sumber pendapatan negara saat awal pemerintahan islam yaitu zakat,hal itu dapat dilihat sejak diwajibkannya zakat kepada orang-orang islam yang disampaikan pada QS.Al-Baqarah ayat: 43 yang artinya “Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta yang rukuk”.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan sistem ketatanegaraan yang berlaku di dunia sekarang ini, maka zakat tidak lagi menjadi kewajiban negara, namun menjadi kewajiban individu karena pajak telah menggantikan zakat sebagai unsur utama pendapatan negara.

Untuk masa sekarang, negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim berusaha mengatur kedua instrumen pendapatan negara tersebut secara bersamaan, dengan mengerluarkan regulasi untuk mengaturnya.

Artikel ini akan menjelaskan tentang hubungan zakat dan pajak yang diberlakukan di beberapa negara mayoritas muslim, untuk melihat apakah masyarakat muslim di negara tersebut dibebani dua kewajiban, yaitu zakat dan pajak ataukah mereka boleh memilih antara dua kewajiban tersebut.

BACA JUGA:  Manajer Kebun Bangun Bantah Tanaman Kelapa Sawit Tak Penuhi Standar

Dalam sistem pemerintahan,pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan,tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi,sosial,politik dan tujuan lainnya yang ingin dicapai negara.

Sedangkan zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin yang nantinya disalurkan kepada mustahik dengan tujuan menunaikan rukun islam dan mendekatkan diri kepada Allah(Ridwan, 2016).

Berikut adalah penerapan zakat dan pajak di beberapa negara mayoritas muslim:

Zakat dan pajak di Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara yang pemerintahannya berbentuk monarki. Pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang di Arab Saudi berlaku mulai tahun 1951 masehi. Dalam perkembangan peraturan berikutnya,pemerintah Arab Saudi juga memperbolehkan bagi muzakki individu untuk menyalurkan sendiri zakatnya maksimah setengah dari pembayaran zakatnya, dan sisanya harus disetorkan ke Kementrian Keuangan melalui Department of Zakat and Incom Tax.

BACA JUGA:  Mendag Percepat Penyaluran Beras SPHP ke Pasar

Hubungan zakat dan pajak di Arab Saudi berdasarkan keputusan raja,zakat diberlakukan bagi setiap warga Saudi dan warga Teluk yang bermukim di Arab Saudi.

Penghimpunan zakat di negara tersebut diterapkan pada semua jenis kekayaan. Kewajiban pembayaran zakat bagi warga muslim terutama zakat perusahaan dengan pengelolaan yang terintegritas pada Departement of Zakat and Income Tax yang memastikan bahwa kewengangan resmi untuk menghimpun zakat hanya kepada pemerintah.