Kebijakan Moneter dalam Islam

Proses pengaturan jumlah uang beredar dalam suatu negara disebut sebagai pengertian dari kebijakan moneter. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nilai uang dalam menghadapi pengaruh internal dan eksternal (Ahmad & Ismail, 2019). Stabilitas nilai uang menunjukkan stabilitas harga yang berdampak pada kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunannya. Menurut Yungucu & Saiti (2016), tujuan kebijakan moneter Islam sama dengan konvensional, yaitu menjaga stabilitas uang, kemakmuran ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan mendorong keadilan bagi masyarakat.

Meskipun tujuan akhirnya sama, kebijakan moneter Islam berbeda dari konsep moneter konvensional, terutama dalam hal target dan pemilihan instrumen. Perbedaan mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam melarang jaminan atas nilai nominal atau tingkat suku bunga (Sarker, 2016). Akibatnya, penetapan suku bunga sebagai target tidak mungkin tercapai jika sejalan dengan tujuan pelaksanaan kebijakan moneter Islam.

Untuk melakukan kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam, Bank Sentral Islam memerlukan instrumen bebas bunga. Bank Sentral dapat menggunakan banyak instrumen bebas bunga untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dalam keadaan ini. Penghapusan sistem bunga tidak berpengaruh pada kemampuan perekonomian untuk mengontrol jumlah uang beredar, karena sektor moneter selalu berkorelasi langsung dengan sektor riil (Wisandani et al., 2017). Penghapusan bunga dan penerapan bagi hasil di sisi lain, adalah sistem built-in yang akan menghubungkan kedua sektor ini. Berdasarkan alasan ini, bagi hasil dianggap lebih stabil baik dalam jangka panjang maupun pendek, dibandingkan dengan sistem bunga, yang sangat sensitif terhadap perubahan (Sarker, 2016).

BACA JUGA:  Pengembangan UMKM di Era Digital: Tantangan dan Peluang

Uang secara eksklusif digunakan sebagai alat transaksi dan untuk berjaga-jaga dalam ekonomi Islam. Uang tidak dapat diperdagangkan karena bukan komoditas dengan harga. Uang adalah barang publik, oleh karena itu uang yang tidak digunakan secara produktif (aset menganggur) akan dikenakan pajak, mengurangi nilainya. Akibatnya, uang harus digunakan di sektor produktif/riil (flow concept). Dalam ekonomi Islam, sektor moneter tidak dapat mengambil manfaat dari keberhasilan sektor riil dengan menyediakan uang untuk mendukung perekonomian yang bertumpu pada sektor riil (Choudhury, 2018). Sehingga, kebijakan moneter hanyalah pelengkap untuk menutupi kebutuhan pembiayaan sektor riil.

BACA JUGA:  Dampak Penggunaan AI Terhadap Semangat Belajar Mahasiswa

Menurut pakar ekonomi Islam, sejumlah kebijakan intervensi moneter konvensional, seperti reserve requirement, selecting credit ceiling, moral suasion, change in monetary base, dan jenis surat berharga berbasis ekuitas masih dapat digunakan untuk mengendalikan uang dan kredit, selama sesuai dengan prinsip syariah, seperti Wadiah, Musyarakah, Mudharabah, Ar-Rahn, dan Al-Ijarah (Wisandani et al., 2017). Melalui mekanisme transmisi harga dan output yang berdampak pada variabel lain seperti tenaga kerja dan pendapatan negara, kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menghasilkan tingkat perekonomian yang stabil.

Kebijakan moneter merupakan alat yang penting untuk mengendalikan permintaan dan penawaran uang, yang pada gilirannya membantu mendorong pertumbuhan ekonomi (Audah & Kasri, 2020). Kebijakan Moneter dapat mempengaruhi ekonomi melalui berbagai cara, diantaranya melalui interest rates channel, exchange rates channel, bank credit channel, dan asset prices channel. Kebijakan moneter ditransmisikan kepada permintaan agregat melalui jalur suku bunga. Sementara itu, nilai tukar mata uang berdampak pada output ekonomi melalui ekspor neto. Kebijakan moneter dapat mengatur kuantitas pinjaman yang disalurkan oleh sektor perbankan melalui jalur kredit bank dengan mempengaruhi likuiditas di sistem perbankan, yang berdampak pada perekonomian. Selanjutnya, saluran harga aset menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dapat mengubah harga aset seperti saham bisnis atau real estat, dan dengan demikian mempengaruhi total output (Boivin et al., 2010).

Pos terkait