Opini  

Peran Transnational Advocacy Network Terhadap Kebijakan Indonesia Kembali Legalkan Ekspor Pasir Laut

Oleh Silva Hafsari, mahasiswi HI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

DEPOKPOS – Baru-baru ini kabar mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut menuai respons dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintahan, aktivis lingkungan, LSM dan masyarakat luas ramai berkomentar memenuhi headline berita, dan tagar sosial media. Sebagian besar sepakat bahwa keputusan Indonesia yang kembali membuka jalur ekspor pasir laut merupakan tindakan tidak tepat.

Kebijakan baru ini dinilai akan beresiko tinggi mengingat segala aktivitas tambang akan selalu berdampak pada kerusakan alam. Serupa dengan yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1997-2002 sebelum ekspor pasir laut dilarang, banyak pulau di sekitar Batam mengalami kerusakan karena aktivitas penambangan tersebut, lebih lagi jarang para pihak terkait memperhatikan faktor keberlanjutan dan regenerasi sebagai titik perhatian karena mereka sering kali hanya fokus terhadap sisi keuntungan.

Sejarah menjelaskan bahwa Indonesia pernah menjadi salah satu negara eksportir utama pasir laut, dengan Singapura sebagai pelanggan tetap. Bagi negara singa, pasir laut berguna untuk memperluas wilayahnya yang hanya seluas Ibu kota provinsi Samarinda itu. Maka jamak penilaian masyarakat terhadap kebijakan baru yang diambil Presiden Jokowi hanya akan menguntungkan pihak Singapura.

BACA JUGA:  Kebenaran Pahit di Balik Istilah ‘Right Person, Wrong Time’

Risiko Kerusakan Iklim

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 ini perlu ditinjau kembali karena bersifat merugikan serta bukan sebuah peraturan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Meskipun ekspor pasir laut akan menambah pendapatan negara, banyak pihak menilai keuntungan yang tak seberapa akan berdampak panjang terhadap kerusakan ekosistem lautan. Terlebih Indonesia merupakan negara dengan keragaman hayati terkaya dan pemilik luas perairan yang lebih besar dibanding daratan.

Berdasarkan laporan Nationally Determined Contribution (NDC) dari UNDP pada September 2022, Indonesia termasuk kategori negara Net Zero Emission and Resilience sehingga kebijakan ini sama sekali tidak mencerminkan komitmen Indonesia untuk memitigasi krisis iklim melainkan memperbesar kenaikan emisi karbon dampak dari kerusakan lautan.

BACA JUGA:  Dibalik Canggihnya AI

Seiring berjalannya waktu, dampak kerusakan dari kegiatan ekspor akan berpengaruh terhadap sisi kehidupan karena lautan menyimpan begitu banyak manfaat bagi manusia, tak hanya sebagai sumber pangan yang besar, laut juga bermanfaat sebagai penyeimbang ekosistem global karena perannya menyerap emisi karbon yang lebih besar dibanding ekosistem darat.

Ancaman Untuk Wilayah Indonesia

Tanggapan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendukung keras pencabutan kebijakan ekspor pasir laut karena menganggap kebijakan ini serupa dengan menjual Tanah Air. Lebih lagi proyek ini hanya pihak asing yang akan lebih diuntungkan sama halnya atas tujuan Singapura mengimpor pasir laut sebagai upaya reklamasi wilayahnya. Berdasarkan inilah ancaman besar akan datang yaitu tenggelamnya desa-desa kecil yang tinggal di pesisir pulau.

Menurut ekonom dan pakar kebijakan publik sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat, “tindakan ini serupa dengan Indonesia menyerahkan daratan kepada negara lain.” imbuhnya, melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Mei 2023. Hal ini senada dengan pendapat pakar Ekonomi klasik, Adam Smith menyatakan bahwa kedaulatan negara adalah tanah.

BACA JUGA:  Kebenaran Pahit di Balik Istilah ‘Right Person, Wrong Time’

Ditambah aktivitas penambangan Ekspor pasir laut ini sangat rentan dimanipulasi oleh pemangku oligarki eksportir, serta mengancam kedaulatan negeri sehingga meskipun ada sisi keuntungan, dengan ini Indonesia akan hanya mempercepat kehancuran pulau-pulau kecil dan meningkatkan eksploitasi terhadap keberlangsungan kehidupan laut.

Refleksi TAN dalam Menanggapi Kebijakan Ekspor Pasir Laut

Mulanya alasan utama penutupan gerbang ekspor pasir laut pada 20 tahun silam, sebab untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang kian terjadi. Pun sinyal dari konstelasi antara pemerintah dan organisasi penggiat lingkungan mengenai pengelolaan keamanan alam semakin mengarah pada kemajuan, sedangkan jika kebijakan ekspor pasir laut kembali dibuka tampak sebagai sinyal kemunduran.