Saudi mewacanakan bakal pangkas kuota haji RI hingga 50 persen
DEPOKPOS – Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji RI M Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan mengungkapkan pertemuannya dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi. Dialognya dengan pejabat Kerajaan itu berlangsung di Jeddah, baru-baru ini.
Menurut Gus Irfan, Pemerintah Arab Saudi menyoroti kualitas penyelenggaraan haji RI, khususnya dalam hal transparansi data kesehatan jamaah haji asal Indonesia. Kementerian Haji Saudi juga mempersoalkan jumlah jamaah wafat yang diduga lantaran mereka tidak dalam kondisi sehat saat berangkat dari Tanah Air.
“Ada yang meninggal, bahkan saat masih di pesawat. Why do you bring people to death here? (Kenapa anda membawa orang sekarat kesini?),” kata Gus Irfan, menirukan ucapan seorang perwakilan Kementerian Haji Arab Saudi dalam diskusi baru-baru ini, Selasa (10/6/2025).
Dalam catatan Republika, memang ada seorang anggota jamaah haji RI yang wafat saat sedang menumpangi pesawat terbang dari Surabaya (Jawa Timur) ke Madinah (Arab Saudi). Almarhumah ialah Nyai Nur Fadillah (45 tahun), dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Yang bersangkutan meninggal dunia di atas pesawat, yakni dua jam sebelum mendarat di Madinah, Arab Saudi. Pihak Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menyatakan, almarhumah wafat lantaran sakit.
“Saat ini (Kamis, 8 Mei 2025), jenazah telah dimakamkan di pemakaman Baqi dan sebelumnya dishalatkan di Raudhah Masjid Nabawi,” ujar Kepala Daerah Kerja (Daker) PPIH Arab Saudi Abdul Basir di Madinah, Kamis (8/5/2025).
Wacana potong kuota
Gus Irfan mengungkapkan, Pemerintah Arab Saudi mewacanakan pemangkasan kuota haji RI hingga 50 persen pada musim haji 2026 mendatang. Bagaimanapun, ia menegaskan, hingga saat ini kuota resmi haji untuk Indonesia tahun depan belum ditetapkan.
Biasanya, kuota diumumkan segera setelah musim haji berakhir. Namun, sejumlah dinamika dalam pelaksanaan haji 1446 H/2025 M membuat penetapan kuota tahun depan masih dalam tahap evaluasi.
“Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji,” ujar Gus Irfan dalam siaran persnya, Selasa (10/6/2025).
Dia menjelaskan, peralihan manajemen ini akan diikuti dengan penerapan sistem baru yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan, khususnya dalam aspek pelayanan dan keselamatan jamaah.
Tidak hanya itu, Saudi pun mendorong pembentukan task force bersama dengan Pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan musim haji 1447 H/2026 M. Tim ini akan berfokus pada validasi data jamaah, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan fisik dan kesehatan mereka (istithaah). Begitu pula dengan soal-soal pengelolaan logistik, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Gus Irfan mengungkapkan, Pemerintah Saudi juga akan memberlakukan sejumlah regulasi baru yang berdampak langsung pada Indonesia. Di antaranya adalah, pembatasan jumlah syarikah (perusahaan penyedia layanan haji) menjadi maksimal hanya dua perusahaan. Akan ada pula pengawasan ketat terhadap standar hotel, porsi makanan, dan jumlah kasur per anggota jamaah.
“Semua aspek layanan akan dikontrol bersama oleh task force Indonesia-Saudi,” kata Gus Irfan.
Saudi juga menegaskan, pelaksanaan dam (denda atau fidiah) hanya diperbolehkan di dua tempat, yakni di negara asal jamaah atau melalui perusahaan resmi yang ditunjuk Kerajaan di Arab Saudi, yakni ad-Dhahi. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenai sanksi.
