Jokowi menyampaikan bahwa insiden kebocoran ini harus segera diatasi
DEPOKPOS – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan pernyataannya mengenai proses penelusuran dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belakangan ini mengemuka di masyarakat.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menyampaikan bahwa selaras dengan pernyataan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak ada kebocoran data dan antar lembaga terkait terus melakukan kolaborasi dalam investigasi dan mitigasi.
“Pernyataan kami tentu sama dengan DJP. Sudah disebutkan dalam pernyataan resmi bahwa DJP, Kominfo, BSSN dan Polri berkoordinasi intensif,” kata Prabu dilansir Antaranews, Sabtu.
Pernyataan resmi Kemenkominfo juga menekankan eksistensi dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menyebutkan ada sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran atau membocorkan data pribadi masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belakangan mencuat. Kali ini, sebanyak enam juta data NPWP diduga bocor dan dijual di forum gelap Breach Forum. Di antara data yang bocor, tercantum nama Presiden Jokowi, kedua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Jokowi menyampaikan bahwa insiden kebocoran ini harus segera diatasi.
“Kemarin saya sudah sampaikan agar mitigasi dilakukan secepat-cepatnya. Banyak negara juga mengalami hal serupa. Yang paling penting adalah mitigasi cepat dan kejadian serupa tidak terulang lagi,” ujar Jokowi saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, seperti dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/9/2024).
Kebocoran data kali ini pertama kali diungkap oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, melalui akun X (sebelumnya Twitter). Teguh menyebutkan bahwa data NPWP yang bocor termasuk data milik sejumlah pejabat tinggi negara.
Selain Jokowi dan anak-anaknya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, serta Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga masuk dalam daftar data yang diduga bocor.
“Sebanyak 6 juta data NPWP dijual dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor termasuk NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan lainnya,” tulis Teguh di akun X pada Rabu (18/9/2024).
Ingin produk, bisnis atau agenda Anda diliput dan tayang di DepokPos?
Silahkan kontak melalui WhatsApp di 081281731818
