12 Desa Pulosari Kabupaten Pemalang Krisis Air Bersih, Ketum FWJ Indonesia: Duduk Persoalannya Harus Dicari

BANYUMAS – Sudah berpuluh puluh tahun desa Clekatakan dan 11 desa lainya diwilayah Pemalang tidak pernah menikmati air bersih, pasalnya tidak adanya sumber mata air di daerahnya, dengan adanya program dari pemerintah provinsi Jateng tentang percepatan pembangunan masyarakat Pemalang menyambut baik hal tersebut karena akan adanya pembangunan jaringan pipa air bersih yang akan diambil dari sumber mata air Lembeyan kabupaten Banyumas, diketahui kabupaten Banyumas diwilayah selatan lereng gunung Slamet sangat melimpah sumber mata air.

Kebahagiaan terlihat dengan segala upaya untuk mendukung kesuksesan pembangunan saluran air pipa tersebut, karena Indonsia sudah merdeka selama 79 tahun tetapi menurut masyarakat kecamatan Pulosari belum merasakan merdeka seutuhnya, karena mereka masih kesulitan air bersih, selama bertahun-tahun.

Masyarakat Pulosari mengklaim minum air hujan manakala sedang musim hujan tetapi kalau musim kemarau masyarakat kesulitan air bersih sampai sampai menjual harta benda untuk bisa membeli air bersih, sehingga kebahagian terlihat jelas oleh masyarakat Pulosari setelah tahu akan adanya pembangunan jaringan pipa air bersih yang nantinya bisa di nikmati bukan hanya masyarakat Pulosari tapi juga dibeberapa wilayah Pemalang lainnya.

BACA JUGA:  Ada Libur Panjang 4 Hari di Bulan Maret, Cek Tanggalnya!

Akan tetapi kebahagiaan itu pupus tak kala pembangunan pemasangan jaringan pipa air bersih sudah mencapai kurang lebih 80 persen dihentikan, karena banyak faktor yang menjadi kendala di lapangan, contohnya telatnya dalam mengurus perijinan, dan banyak tentangan dari masyarakat kabupaten Banyumas.

Sutrisno kepala desa Clekatakan menceritakan keluh kesahnya kepada awak media, beliau berkata kenapa untuk mendapatkan air bersih saja begitu sulit banyak rintangan yang harus di hadapi sembari meneteskan air mata kesedihan, “Kenapa sih pemerintah pusat tidak mau turun tangan untuk membantu mengatasi permasalahan di bawah yang begitu rumit, “ujarnya dengan wajah sedih

Di tahun 2023 PDAM Pemalang dan 12 kepala desa satu kecamatan Pulosari berupaya mengurus ijin amdal, supaya proyek pemasangan jaringan pipa air bersih itu bisa dilanjutkan kembali dan upaya itupun berhasil segala cara dilakukan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak dan merangkul semua unsur elemen masyarakat di Kabupaten Banyumas dan pada akhirnya di keluarkan ijin dan di tanda tangani oleh gubernur Jawa Tengah ganjar pranowo dengan SK gubernur Jawa tengah nomor 660.1/ 55 tahun 2023.

BACA JUGA:  Hari Pertama Puasa Ramadan Ada Libur 2 Hari

Kepala desa Clekatakan Sutrisno mewakili warganya sangat bahagia, kebahagiaan itu muncul kembali setelah mendapatkan kabar bila ijin proyek itu akan di lanjutkan pada bulan Febuari 2024. Namun lagi – lagi kebahagiaan tersebut harus ditangguhkan.

Pasalnya, Lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH) diwilayah Banyumas sebagai pemangku wilayah hutan dilereng selatan gunung Slamet 8 LMDH mendatangi gedung DPRD kabupaten Banyumas meminta dukungan supaya proyek itu jangan di lanjutkan dulu sebelum kesepakatannya direalisasikan.

Padahal pada waktu mengurus ijin sudah ada kesepakatan antara LMDH dan Pihak PDAM Pemalang, PDAM siap memberikan dana untuk reboisasi tetapi setelah konstruksi itu selesai dan air sudah mengalir.

Persoalan mandeknya proyek pembuatan pipa PDAM tersebut, diduga adanya oknum LMDH yang mencoba menghalangi kesepakatan antara PDAM Banyumas dengan PDAM Kabupaten Pemalang. Hal itu dikatakan Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya atau biasa disapa Opan melalui keterangan Persnya, Selasa (6/2/2024).

BACA JUGA:  Jokowi Resmikan Makassar New Port

Opan menilai Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) seharusnya dapat memberikan sisi positif jika untuk kepentingan masyarakat, dan bukan melakukan sesuatu atau penghalangani program pembangunan dari pemerintah daerah maupun pusat yang mengakibatkan kemunduran pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Sebagai fungsi kontrol publik tata kelola pemerintah, kami menyayangkan oknum-oknum LMDH harusnya mendukung dan mencari solusi terbaik bukan pencari kesempatan dalam kesempitan dipersoalan ini, apabila memang ada unsur kepentingan pribadi sesuai hukum yang berlaku sudah seharusnya Penegak hukum Kepolisian Polda Jateng dan Polres Banyumas dengan Polres Kabupaten Pemalang bertindak tegas. “Kata Opan.