Bongkar Pasang Aturan Pemilu 2024

DEPOKPOS – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus tetap berlangsung meski dilanda ombak politik yang berujung pada bongkar pasang aturan di tengah tahapan pesta demokrasi terakbar ini.

Bahkan, tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, khususnya menyusun dan menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) setiap tahapan pemilu, sempat merevisi terhadap produk hukumnya di tengah tahapan Pemilu 2024.

Meski demikian, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU 3/2022) hingga kini belum mengalami perubahan.

Begitu pula, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Penetapan Perpu Pemilu) juga tidak mengubah PKPU 3/2022.

Ambil contoh PKPU 15/2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, produk hukum penyelenggara pemilu ini menyelaraskan dengan tahapan dan jadwal Pemilu 2024. Masa kampanye tetap dimulai 28 November sampai dengan 10 Februari 2024.

Jadwal masa kampanye itu sesuai dengan PKPU 3/2022, yakni 3 hari setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif dan pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Sementara itu, ketentuan masa kampanye dalam UU No. 7/2023 Pasal 276 disebutkan sejak 25 hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD.

Dengan memajukan penetapan DCT anggota legislatif semula pada tanggal 25 November 2023, kemudian dimajukan menjadi 3 November, tahapan dan jadwal pemilu dalam PKPU 3/2022 tidak berubah.

Aturan main itu sudah termaktub dalam PKPU 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Terkait dengan Pemilu Anggota DPD RI, diatur dalam PKPU 11/2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Apakah PKPU Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 akan mengalami perubahan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan persyaratan pembatasan usia minimal calon presiden/calon wakil presiden?

Sesuai dengan jadwal yang termaktub dalam PKPU 3/2022 yang hingga sekarang masih berlaku, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.

Apakah putusan MK yang dijadwalkan dibacakan pada hari Senin, 16 Oktober 2023, akan mempercepat masa pendaftaran sampai 13 November 2023 agar pelaksanaan kampanye serentak dengan pemilu anggota legislatif?

Pertanyaan itu terkait dengan pemberlakuan UU No. 7/2023. Dalam UU Penetapan Perpu Pemilu disebutkan bahwa masa kampanye Pilpres 2024 sejak 15 hari setelah ditetapkan pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang, 11 s.d. 13 Februari 2024.

Menanti putusan MK

Kini publik menanti putusan MK terkait dengan persyaratan pembatasan usia minimal calon presiden/calon wakil presiden di tengah syak wasangka.

Ada sangkaan permohonan uji materi UU Pemilu Pasal 169 huruf q terkait dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun itu bermaksud ingin memberi karpet merah kepada Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden RI Joko Widodo.

Andaikan MK mengabulkan permohonan uji materi yang mengubah persyaratan usia minimal calon presiden/calon wakil presiden minimal 35 tahun, Gibran yang saat ini berusia 36 tahun berpeluang menjadi calon presiden/calon wakil presiden.

Apabila pengajuan uji materi itu sebelum 14 Juni 2022 atau awal tahapan Pemilu 2024, kemungkinan kecil mengundang prasangka. Ditambah lagi, proses di MK relatif lama, bahkan putusannya mendekati masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden/wakil presiden.

Apa pun putusan Mahkamah Konstitusi, semua pihak yang berkepentingan dalam kepemiluan harus menghormati karena MK adalah lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi.