Mengenal Kafalah dalam Ekonomi Syariah

Kafalah adalah salah satu konsep hukum yang ada dalam syariat islam. Kafalah merupakan sebuah aktivitas yang melibatkan akad atau perjanjian dari satu pihak ke pihak lain yang disepakati bersama. Melalui kafalah ini, seseorang bisa memberi jaminan pada orang lain.

Kafalah ialah jaminan yang diberikan oleh pemberi/penanggung jaminan (Kafil) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua yang ditanggung/dijamin (Makful anhu). Menurut ulama terdahulu, jaminan boleh melibatkan harta dan diri pihak penjamin. Terkait tuntutan jaminan berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau wanprestasi yang dimana pemberi jaminan bertanggung-jawab atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima jaminan.

Dalam praktiknya, kafalah adalah hukum yang dijalankan dengan rukun dan syarat tertentu yang didukung oleh Al-Qur’an dan Hadits. Hukum kafalah ini perlu diketahui setiap umat islam.

Arti Kafalah

Kafalah atau Al-kafalah berasal dari bahasa Arab, yang berarti “Al-Dhaman” (jaminan), “Hamalah” (beban), dan “Za’amah” (tanggungan). Menurut istilah, kafalah adalah upaya menyatukan tanggung jawab penjamin kepada orang yang dijamin dalam suatu perjanjian untuk menunaikan hak wajib, baik di waktu itu maupun waktu yang akan datang.

Menurut terminologi muamalah, pengertian al-kafalah adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak atau hutang sehingga hak atau utang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Sedangkan dalam teknis perbankan kafalah adalah pemberian jaminan kepada nasabah atas usahanya untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pengertian Kafalah

Kafalah adalah jaminan pinjaman dan semua pinjaman harus dilunasi pada waktunya menurut hukum islam. Kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Sedangkan, menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah adalah mengumpulkan penjamin ke dalam tanggungan orang yang dijamin (yang berhutang) dalam ketetapan atau kewajiban yang hak dalam masalah hutang, artinya hutang itu menjadi tetap atas tanggungan mereka berdua. Perbedaan definisi hanya terletak pada obyek tanggung jawabnya Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa obyek kafalah tidak hanya berupa harta, melainkan juga jiwa, materi dan pekerjaan. Sementara ulama Madzhab yang lain menyatakan bahwa obyek kafalah berkaitan dengan harta, seperti hutang Piutang.

Ketentuan Umum Kafalah

Mengutip Fatwa MUI tentang kafalah, ketentuan umum kafalah meliputi:

⦁ Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
⦁ Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
⦁ Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
⦁ Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Landasan Hukum Kafalah

Kafalah merupakan sala satu bentuk ikatan antar sesama umat manusia telah disyariatkan baik dalam Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Ijma ulama.

⦁ Al- Qur’an

Penjelasan kafalah atau jaminan di dalam Al- Qur’an terdapat pada surat Yusuf ayat 72, yaitu:
قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ،وَّأَنَا بِهِ زَعِيْمٌ
Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan alat takar, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, makai a akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (Qs. Yusuf : 72).

⦁ Al-Hadits

Transaksi kafalah (penjamin)telah terjadi semenjak pada zaman Rasulullah SAW. Salah satu hadits Nabi yang berkaitan dengan kafalah, yaitu:
الزَّعِمُ غَارِمٌ ،وَالدينُ مَقْضِيَّ (رواه ابن مجاه)
Artinya: “Penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar.” (HR. Ibnu Majah).
⦁ Ijma Ulama
Mengenai kafalah para ulama berijma membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa Nubuwwah mempraktikkan hal ini, bahkan sampai saat ini tanpa adanya teguran dari seseorang ulama-pun. Ketentuan ketentuan yang menjadi dasar pembolehan kafalah adalah berupa Kaidah Fiqih yang berbunyi “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”
Sebagai landasan hukum. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang kafalah dan menetapkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN MUI/IV/2000 tentang kafalah yang ditetapkan tanggal 08 Muharram 1421H/13 April 2000. Fatwa ini menetapkan bahwa pemberian jasa kafalah dilakukan dengan prosedur masing-masing bank syariah yang memberikan, dengan mengacu pada ketentuan umum bank garansi yang telah ditetapkan Bank Indonesia dan rukun kafalah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Ingin produk, bisnis atau agenda Anda diliput dan tayang di DepokPos? Silahkan kontak melalui WhatsApp di 081281731818

Pos terkait