Nuroji: Pemanfaatan CSR di Depok Masih Dimonopoli Satu Kelompok

Pemanfaatan CSR selama ini, menurutnya harus bisa lebih dimanfaatkan.

DEPOKPOSAnggota Komisi X DPR RI, Nuroji menggandeng Direktorat Event Daerah Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengadakan Bersih Indah Sehat dan Aman (BISA) Fest di Betawi Ngoempoel, Depok, Selasa kemarin.

Pada kesempatan tersebut, Nuroji kembali mendesak pemerintah Kota Depok untuk turut memberikan dukungan dengan menaikkan anggaran APBD untuk budaya dan pariwisata agar banyak yang dikerjakan masyarakat bisa di support.

BACA JUGA:  Resmi! Depok Punya Madrasah Ibtidaiyah Negeri

“Sekarang kan kalau kita minta support alasannya ngga ada, ya dianggarin lah sama DPRD itu. Harus ada kesadaran bahwa pembangunan pariwisata, seni dan budaya itu juga penting, jadi jangan cuma dikasih satu milyar per tahun,” jelasnya.

Anggaran tersebut, menurutnya, sangat tidak cukup. Nuroji mencontohkan dirinya harus mengeluarkan biaya dari kantongnya sendiri.

“Jadi kalau pemerintah bisa support, lebih bagus, bisa bantu kegiatan sanggar-sanggar. Atau dibikinkan satu event, nanti yang partisipasi masyarakat,” tambahnya.

BACA JUGA:  IBH: Aglomerasi Jabodetabekjur Jangan Sampai Mengulangi Kesalahan BKSP

Menurutnya, di Depok ini ada ratusan sanggar yang perlu perhatian pemerintah Kota Depok.

“Di Depok ini (ada) ratusan sanggar, jadi kalau cuma satu sanggar doang (yang dibantu) itu namanya diskriminatif,” tegasnya.

Sementara untuk pemanfaatan CSR selama ini, menurutnya harus bisa lebih dimanfaatkan.

“Untuk skala Depok, perusahaan-perusahaan ini mesti support seperti PLN dan BUMN itu banyak sebenarnya. Tapi kadang-kadang dimonopoli oleh satu kelompok saja CSR itu, seperti BJB sulit juga kita minta kecuali ada rekomendasi dari Wali Kota. Saya pernah dan ngga dapat,” pungkasnya. []

BACA JUGA:  UMKM Lokal Antusias Ikuti Bazar BPN Depok

Muhammad Ihsan