Scroll untuk baca artikel
Berita Depok

DPRD Depok Dibohongi Dishub Soal Biskita?

×

DPRD Depok Dibohongi Dishub Soal Biskita?

Sebarkan artikel ini

“Kami merasa dibohongi setelah mendengar data yang disampaikan."

DPRD Depok Dibohongi Dishub Soal Biskita?

DEPOK – Anggota Komisi C pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Bambang Sutopo mengaku heran akan agenda rapat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) yang dilakukan pada Jumat (9/10/2026).

Pria yang biasa disapa HBS tersebut mengatakan hasil rapat dengan Dishub Depok pada akhir pekan ini belum mencapai klimaks. HBS mengaku bingung tentang apa yang dibahas.

“Iya, yang dibahas adalah bantuan atau tambahan armada Biskita Trans Depok untuk tahun depan, padahal bahasan yang kami tunggu adalah tentang APBD 19,2 Miliar yang sedang viral saat ini,” kata HBS kepada halaman.

Karena itu, HBS mendesak Dishub Depok agar segera memberikan klarifikasi tentang situasi APBD Kota Depok yang diduga terbuang sia-sia sebanyak hampir 20 miliar.

“Kami merasa dibohongi setelah mendengar data yang disampaikan. Ternyata yang jadi problem adalah pemborosan APBD oleh Dishub Depok sebanyak 19,2 M itu,” ujar HBS.

Atas dasar itu, HBS mendesak agar siapapun yang memiliki data tentang kejanggalan proyek layanan Biskita Trans Depok tahun 2026 untuk segera berkoordinasi dengan Komisi C DPRD Depok untuk dibahas lebih lanjut.

“Sepertinya menarik untuk dibahas, jangan sampai kita hanya dikasih kertas untuk tanda tangan tanda menyetujui apa yang sebenarnya dilanggar, bahaya juga fungsi kita kalau begitu,” ujar HBS.

Pernyataan HBS selaras dengan tudingan warga Kalimulya Depok bernama Atet Handiyana Sihombing. Atet menyebut Aan Syurahman sejauh ini selalu asal menyebut tanpa menggunakan data.

“Asbun atau asal bunyi itu Plt Kadishub Depok. Dikonfirmasi soal anggaran PL 19,2 Miliar malah dibahas tentang hibah lanjutan trayek baru Biskita Trans Depok. Lihat saja, besok saya informasikan ke pusat itu,” ujar Handiyana.

Atet mengaku memiliki data kongkrit dimana pada proyek layanan Biskita Trans Depok terdapat ratusan personel yang diduga fiktif dan diklaim memiliki pemasukan rutin.

“Kita lihat saja, saya ada kok datanya. Pada pengajuan atau DPA terdapat personel yang diduga fiktif dan tetap mendapat bayaran Rp 150 ribu perhari, jumlahnya puluhan orang, tapi ga tau siapa orangnya,” pungkas Handiyana. []