DEPOK – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok melarang gerai Mixue se-Kota Depok mencantumkan logo halal di setiap produknya.
Ketua MUI Kota Depok, Mahfudz Anwar mengatakan MUI masih belum menetapkan kehalalan produk es krim Mixue .
“Jadi persoalan logo halal, mesti melalui tahap audit dan eksternal,” ucap Mahfudz Anwar, Kamis (5/1).
Menurut dia, yang berhak menentukan halal atau tidak halal suatu produk, hanya lembaga yang diberikan otoritas. Seperti MUI, Kementerian Agama (Kemenag).
“Penggunaan logo halal, ada standarisasi yang harus di lalui,” jelas dia.
Jika belum melakukan proses audit maka tidak boleh mencantumkan logo halal. Karena hal itu, dapat dianggap penipuan. Logo itu ada hak intelektual, hak paten, tidak sembarangan tempel.
“Kalau menentukan halal atau tidak, harus diteliti dari bahannya, cara pengolahannya sampai pengemasannya. Bahkan, sampai ke distibutor dan tangan konsumen itu sendiri,” tegas dia.
Bagi umat Islam lebih waspada dan berhati-hati. Kemudian bagi perusahaan, hendaknya mempertimbangkan lagi. Dilihat dari kepatuhan umat Islam, halal atau haramnnya suatu produk menjadi pertanyaan.
“Kalau memang ragu, sebaiknya tidak membeli dan tidak ikut mengkonsumsi. Tetapi jika memang sudah halal silahkan saja,” kata dia.
Sementara Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama M. Aqil Irham menyampaikan logo dan label Halal Indonesia hanya boleh dipasang pada produk yang memiliki sertifikat halal.
Penegasan ini disampaikan Aqil menanggapi pengaduan adanya gerai Mixue yang memasang logo Halal Indonesia. Padahal diketahui bahwa gerai yang menjual produk es krim dan teh tersebut belum bersertifikat halal.
“Logo dan label halal baru bisa dipasang jika suatu produk sudah bersertifikat halal. Saat ini, Mixue belum punya sertifikat halal, jadi jangan pasang logo Halal Indonesia di gerainya,” tegas Aqil Irham, di Jakarta, Senin (2/1/2023).
Aqil menyampaikan , berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SiHalal), Mixue mengajukan pendaftaran sertifikasi halal pada 13 November 2022. “Saat ini prosesnya sudah masuk tahapan audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM MUI,” papar Aqil Irham.
Aqil menerangkan, setelah proses audit oleh LPH selesai, berkasnya akan dilanjutkan ke Komisi Fatwa MUI untuk dilakukan sidang fatwa. “Sertifikat Halal akan dikeluarkan BPJPH setelah ada Ketetapan Halal dari Komisi Fatwa MUI,” ujar Aqil.
“Nah, sebelum ada Sertifikat Halal, kami meminta pihak Mixue tidak memasang logo halal terlebih dahulu di gerai-gerainya,” imbuhnya.
