Perkembangan Audit Syariah di Indonesia

DEPOKPOS – Keuangan syariah saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sektor jasa keuangan syariah di Indonesia terdiri atas 3 subsektor yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah). Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset keuangan syariah per Juni 2021 (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp1.885,65 triliun.

Seiring dengan perkembangan sektor jasa keuangan syariah, menurut Yaacob & Donglah (2012) sektor keuangan syariah harus memiliki sistem check and balance yang tepat dalam bentuk audit syariah yang disesuaikan dengan tujuan dan fungsi syariahnya, dalam hal ini ialah maqashid syariah yang berarti tujuan syariah dari hukum islam. Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian sejauh mana kepatuhan syariah diterapkan oleh Lembaga Keuangan Islam (LKI). Audit syariah berfungsi sebagai mekanisme tata kelola keuangan islam, karena memastikan bahwa LKI beroperasi sesuai dengan syariat islam.

Proses audit syariah terdiri dari perencanaan, eksekusi, pelaporan, dan tindak lanjut. Pada proses perencanaan auditor harus memiliki pemahaman terhadap semua elemen, pilar, dan ketentuan penting dari setiap kontrak keuangan syariah yang digunakan dalam bisnis keuangan syariah saat ini. Setelah memahami proses bisnis, teknik yang sesuai, dan ruang lingkup audit, barulah auditor dapat merancang rencana audit yang tepat.

Selanjutnya adalah tahap eksekusi, auditor akan melakukan kerja lapangan audit atau melaksanakan rencana audit yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, yakni tahap perencanaan. Keputusan penting pada tahap eksekusi adalah pemilihan teknik yang tepat untuk digunakan dalam mengumpulkan bukti audit.

Setelah melakukan kerja lapangan audit, maka auditor membuat laporan atas audit yang dilakukannya. Laporan audit tersebut dipublikasikan dan harus mencakup tujuan audit syariah, proses dan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan audit syariah, pendapat dari auditor tentang ruang lingkup kepatuhan syariah, hasil yaitu pelanggaran menyeluruh terhadap nilai syariah oleh Islamic Finance Institutions (IFI), serta konsekuensi dan saran untuk peningkatan lembaga keuangan syariah yang diaudit.

Selanjutnya adalah tahap tindak lanjut yang bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen telah menerapkan tindakan dan mengatasi semua masalah. Bagian terpenting dalam tahap tindak lanjut ini adalah memastikan manajemen mampu memenuhi tenggat waktu dan telah dilakukan perbaikan yang sesuai.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas LKI dalam menjalankan prinsip syariah. Namun, pada praktiknya audit syariah masih mengalami berbagai permasalahan dan tantangan. Menurut Yaacob (2012), permasalahan utama dalam audit syariah mencakup kerangka audit syariah, ruang lingkup, kualifikasi auditor, independensinya yang ditambah dengan isu lembaga hisbah dan muhtasib serta akuntabilitas auditor syariah.

Dalam aspek regulasi, standar audit syariah yang belum memadai dan tidak adanya kerangka audit syariah disebabkan karena kurangnya dorongan dari pemerintah. Hal tersebut dapat diatasi dengan penerbitan kerangka hukum yang merupakan bagian dari undang-undang sebagaimana Islamic Financial Service Act 2013 yang dilakukan oleh Malaysia. Solusi tersebut merupakan solusi yang strategis karena melibatkan pemerintah sehingga bersifat memaksa untuk diterapkan. Namun dalam proses penerbitan undang-undangnya akan membutuhkan waktu yang lama karena akan bersinggungan dengan kepentingan politik dan lobi yang biasanya tidak mudah.

Selain aspek regulasi, permasalahan audit syariah juga terjadi pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana kompetensi akuntansi dan syariah tidak seimbang baik pada auditor internal, auditor eksternal, maupun Dewan Pengawas Syariah (DPS). Salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan SDM dalam audit syariah ini adalah didirikannya Islamic Auditing Foundation (IAF). IAF berfungsi dan bertanggung jawab untuk melakukan pelatihan terhadap para auditor syariah. IAF diharapkan dapat menjadi lembaga yang independent dari lembaga keuangan syariah dan fokus untuk memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan audit syariah.

Permasalahan audit syariah lainnya adalah proses audit yang belum optimal. Hal itu akan mempengaruhi hasil dari audit tersebut yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan yang tidak relevan dalam mengungkapkan kepatuhan syariah. Tidak adanya prosedur kontrol yang memadai membuat DPS sulit melaksanakan tugasnya. Solusi dalam permasalahan ini diantaranya adalah melalui koordinasi DPS dengan dengan auditor atau pihak lain dalam menerapkan audit syariah. Koordinasi tersebut dapat berupa pelaporan temuan dari divisi audit dan divisi risiko kepada komite syariah. Selain itu solusi lainnya adalah dibuatnya standar operasional prosedur karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan keseragaman pengawasan agar lebih memadai. []

Oleh Aida Nur Tsalsabila, mahasiswa STEI SEBI

Pos terkait