Peran Dewan Syariah dalam Mengelola Risiko Terhadap Kepatuhan Syariah

Bank Islam pertama yang memiliki dewan pengawas syariah di dalam struktur organisasinya adalah Faisal Islamic Egypt Bank yang didirikan pada tahun 1976. Setelah itu, hampir semua bank syariah di dunia memiliki dewan syari’ah atau dewan penasehat syari’ah dalam struktur organisasi mereka.

Dalam prakteknya, dewan pengawas syariah bisa proaktif atau responsif. Dewan pengawas syariah harus aktif mengawasi, mengumpulkan data, menganalisis dan memperbaiki temuan terhadap ketidakpatuhan syariah untuk memastikan bahwa pedoman operasional dan setiap aspek operasional bisnis bank masih berada dalam koridor syariah. Dewan pengawas syariah harus responsif dan berkontribusi secara aktif ketika bank ingin mengeluarkan produk baru atau memasuki lini bisnis yang baru.

Fungsi dewan pengawas syariah dapat disamakan dengan hisbah pada zaman Umar bin Khattab. Yakni sebagai pengawas pelaksanaan namun dengan fungsi dan lingkup yang lebih sempit.

Fungsi utama dewan pengawas syariah adalah untuk mengawasi, karena itu, idealnya para anggota dewan pengawas syariah harus terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari untuk meminimalisir potensi penyimpangan terhadap prinsip syariah.

Transaksi yang dilakukan oleh bank syariah biasanya menyesuaikan regulasi OJK dan Bank Indonesia, sehingga ada beberapa variasi yang menyesuaikan terhadap standar yang ditetapkan. Di sinilah peluang terjadinya pelanggaran prinsip syariah menjadi signifikan. Jika dewan pengawas syariah tidak menyempatkan diri untuk memantau dan terlibat secara intensif dengan kegiatan operasional bank, maka tidak mungkin untuk meminimalisir potensi penyimpangan.

Selain itu, keterlibatan secara intensif akan memungkinkan penyelesaian yang cepat terhadap permasalahan syariah yang terjadi baik itu transaksi maupun kontrak.

Berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan, setidaknya ada empat (4) fungsi yang melekat pada dewan pengawas syariah, yaitu :

⦁ Menunjau secara berkala kepatuhan syariah di bank
⦁ Melakukan pengendalian manajemen risiko atas kepatuhan syariah
⦁ Melakukan penelitian atas setiap temuan dan laporan yang diperoleh dari komite risiko
⦁ Melakukan audit atas kepatuhan syariah

Dewan pengawas syariah hanya bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memastikan produk dan pedoman operasional bank tidak melanggar batasan syariah. Mereka tidak mempunyai hak untuk melaksanakaan operasi bisnis harian bank. Untuk proses auditing dilaksanakan oleh komite audit.

Komite audit dan dewan pengawas syariah saling bekerjasama dalam fungsinya masing-masing. Peninjauan kepatuhan syariah dilakukan oleh dewan pengawas syariah, dan audit kepatuhan syariah dilaksanakan oleh komite audit. Dapat kita simpulkan bahwa kedua gunsi ini saling beririsan. Oleh karena itu, deperlukan koordinasi dan kerjasama antara auditor dan dewan pengawas syariah.

Ada beberapa tugas dewan pengawas syariah yang terlibat dalam prosess audit, yaitu :

⦁ Memberikan arahan terkait strategi dan perencanaan audit
⦁ Memberikan dukungan terhadap proses audit di lapangan
⦁ Membantu proses laporan audit serta memberikan rekomendasi atas audit temuan
⦁ Menelaah hasil audit dan menindaklanjuti temuan tersebut dengan pihak manajemen

Dewan Syariah Nasional

Di beberapa negara, misalnya Indonesia, dewan syariah nasional hanya mengeluarkan produk fatwa umum dengan rincian teknis dan ketentuan yang tidak memadai. Di bawah kondisi tersebut, potensi penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam dalam praktek menjadi penting. Sebagai contoh, dewan syariah nasional di Indonesia mengeluarkan fatwa tentang keabsahan penjualan produk emas. Beberapa bank syariah di Indonesia menanggapi fatwa tersebut dengan menciptakan produk “kebun emas” yang menggabungkan unsur-unsur pinjaman dan investasi di satu produk. Produk kebun emas ini menjadi kontroversi karena ada tuntutan hukum dari pelanggan yang tidak puas, belum lagi eksposur risiko pasar yang cukup besar yang dihasilkannya bank syariah (karena fluktuasi harga emas).

Sebuah fatwa umum memiliki kelemahan dan celah yang memungkinkan penyimpangan dari prinsip syariah dalam praktik di lapangan, terutama di sektor perbankan yang kompetitif serta terus-menerus ditantang untuk menjadi inovatif dan dinamis. Namun fatwa umum juga membuka peluang bagi bank syariah untuk lebih kreatif dalam mengkonstruksi produk untuk ditawarkan kepada masyarakat luas.

Fatwa yang detail menyentuh aspek teknis akan mempengaruhi jumlah variasi yang mungkin dapat dilakukan terhadap produk, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan. Dengan fatwa yang detail ini akan meringankan tanggungjawab yang dipikul oleh dewan pengawas syariah di bank syariah.

Dengan adanya fatwa yang detail, dewan pengawas syariah hanya perlu membandingkan antara praktik saat ini di lapangan dengan prosedur operasi standar yang diterbitkan oleh dewan syariah nasional . Jika fatwa bersifat umum, maka peran dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan harus ditingkatkan.

Dewan pengawas menjadi garis depan dalam pemantauan dan pengawasan praktik di lapangan. Fleksibilitas bank syariah dalam menciptakan produk perbankan harus diimbangi dengan kemampuan dewan pengawas syariah untuk memantau kegiatan dan operasional bank syariah. Jika dewan pengawas syariah bisa menjalankan perannya dengan baik, maka kelemahan fatwa yang terlalu umum dapat ditutup. [Khalid Ahmad Mujahid/STEI SEBI]

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” expand_text=”Referensi” collapse_text=”Tutup” ]Sumber : Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetiyo, M. B., & Putri, N. I. (2015). RISK Management For Islamic Bank. Singapore: Wiley Finance Series.[/bg_collapse]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.