oleh

Pentingnya Peran Pengawasan Syariah Pada LKS

Beberapa tahun belakangan ini, industri keuangan syariah mengalami peningkatan dalam perkembangannya termasuk Perbankan Syariah. Hal ini dibuktikan pada tahun 2019 lalu, Indonesia menduduki posisi nomor 1 dengan skor 81,93 dalam Pasar Keuangan Syariah Global dan menggeser posisi Malaysia pada Islamic Finance Country Index (IFCI) yang diumumkan dalam Global Islamic Finance Report 2019 di Gedung Bappenas, Jakarta (KNKS, 2019).

Melansir dari Bisnis.com (2020) dan data statistik perbankan syariah dari OJK, perkembangan industri keuangan syariah ini ditandai dengan meningkatnya market share per April 2020 dari keuangan syariah yang tumbuh menjadi sebesar 9,03% dibandingkan pada 2019 yang sebesar 8,29%. Sedangkan dari sisi perbankan syariah memiliki aset sebesar 6,07 % yang berasal dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Sejalan dengan perkembangan ini, Bank Syariah menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat maupun stakeholder karena Bank Syariah memiliki karakteristik yang unik dibandingkan pada Bank Konvensional. Salah satunya karena adanya peran Dewan Pengawas Syariah yang turut mengawasi jalannya kegiatan maupun operasional perusahaan agar sesuai dengan koridor syariah.

BACA JUGA:  Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0

Artikel ini mengacu pada jurnal penelitian oleh Garas & Pierce tahun 2010 yang telah dipublikasikan di website Emerald Insight. Penelitian ini menjelaskan mengenai peran dan fungsi pengawasan syariah pada Lembaga Keuangan Islam yang berobjek pada negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain dan Oman.

Menurut Garas & Pierce (2010), pentingnya pengawasan syariah dibagi berdasarkan 5 sektor yaitu agama, sosial, ekonomi, hukum dan pemerintahan. Dalam sektor ekonomi, Garas & Pierce menjelaskan bahwa pengawasan syariah memiliki kekuatan ekonomi.

Hal ini dihubungkan dengan penelitian El-Khelaifi tahun 2002 yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengawasan syariah dengan profitabilitas pada Lembaga Keuangan Syariah. El-Khelaifi menjelaskan bahwa profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah bergantung pada kinerja ulama syariah, serta peran pengawasan syariah dapat membantu dalam menciptakan produk syariah yang sesuai sehingga dapat meningkatkan profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah.

Tujuan pengawasan syariah ini dijelaskan lebih lanjut oleh Garas & Pierce (2010) yang kemudian dibagi menjadi 4 tujuan yaitu:

  • Pengawasan syariah yang dilakukan oleh ulama syariah untuk mengawasi aktivitas dan memastikan kepatuhan syariah perusahaan dengan mencocokkan produk dan akad terhadap prinsip syariah. Dalam hal ini, ulama syariah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan produk dan akad untuk memperkaya industri keuangan islam dengan meninjau dan meningkatkan kepatuhan syariah perusahaan.
  • Dengan adanya pengawasan syariah dapat mewakili shareholders dalam meninjau dan memastikan keabsahannya terhadap pendapatan yang dihasilkan pada akhir tahun. Oleh karena itu, ulama syariah mengungkapkan opini mereka dan dipublikasikan dengan laporan keuangan.
  • Ulama syariah dapat mendidik SDM terhadap aturan dan prinsip syariah untuk memahami visi dan misi dari LKS sehingga dapat mencapai tujuannya. Dalam hal ini, ulama syariah dapat menjawab pertanyaan dari manajemen, mengidentifikasi kesalahan dan mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran syariah yang terjadi.
  • Dan yang terakhir, keberadaan pengawasan syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meningkatkan kepercayaan para stakeholders terhadap produk, akad, maupun aktivitas operasionalnya. Dalam hal ini, ulama syariah mengeluarkan fatwa untuk setiap produk dan menerbitkan laporan tahunan syariah pada akhir tahun demi memastikan kepatuhan LKS terhadap aturan dan prinsip syariah.
BACA JUGA:  Pentingnya Etika Profesional Auditor

Dengan demikian, peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting untuk menjamin agar perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat lebih lanjut menjamin perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah yang sehat di Indonesia. Namun, peran Dewan Pengawas Syariah ini juga harus didukung dengan sarana prasarana yang dapat meningkatkan kinerja dan peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah.

BACA JUGA:  Pengukuran Fungsi Audit Internal Syariah yang Efektif di Lembaga Keuangan Syariah

*Fajriya Zakiyah, Mahasiswa STEI SEBI Depok.

 

References :
Garas, S. N., & Pierce, C. (2010). Shari’a Supervision of Islamic Financial Institutions. Journal of Financial Regulation and Compliance, 18(4), 386–407.

KNKS. (2019). Global Islamic Finance Report 2019 places Indonesia in the Top Position in the Global Islamic Financial Market. Komite Nasional Keuangan Syariah.

Wiratmini, N. P. E. (2020). Pangsa Pasar Keuangan Syariah Per April 2020 Naik, Jadi 9,03 Persen. Bisnis.Com.

Komentar

Berita lainnya