DEPOK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pada rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) keenam tahun 2026 di Kota Depok, ada perpindahan uang dari pihak swasta ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2) malam.
Walaupun demikian, Asep mengatakan KPK masih harus mendalami lebih lanjut mengenai perpindahan uang tersebut, yakni terkait dugaan suap atau upaya pemerasan.
Ketika dikonfirmasi OTT tersebut berkaitan dengan persoalan sengketa lahan di Depok yang merugikan pihak swasta, kemudian yang bersangkutan diduga menyuap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan (BS), Asep secara tersirat mengonfirmasinya.
“Secara garis besar seperti itu,” ujarnya.
Gaji Hakim Naik 280 Persen
Sebelumnya, pada 12 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim 280 persen. Kenaikan gaji ini disampaikan Presiden saat menghadiri Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta.
“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikan, demi kesejahteraan para hakim, dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280 persen,” ucap Presiden Prabowo kala itu, dilansir situs resmi Setkab RI.
Angka kenaikan gaji tertinggi, menurut Presiden diberikan kepada golongan yang paling junior. Meski demikian, Kepala Negara meyakinkan bahwa secara signikan kenaikan gaji ini akan berlaku bagi seluruh hakim.
“Golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, secara signifikan, dan saya monitor terus,” katanya.
