DEPOKPOS – Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menuai kritik pedas atau “dirujak” dari netizen setelah pernyataannya yang menyebut bahwa bencana banjir dan longsor di Sumatera (Aceh, Sumut, Sumbar) “kelihatannya mencekam di media sosial” namun kondisi di lapangan tidak sesuai dengan yang ramai dibicarakan.
Pernyataan tersebut dianggap publik kurang berempati terhadap para korban bencana.
Setelah mendapat kritik dari publik dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Letjen TNI Suharyanto kemudian meninjau langsung lokasi bencana di Tapanuli Selatan.
Dia mengaku terkejut dan sedih melihat kerusakan parah yang disebabkan oleh banjir bandang dan kayu gelondongan berukuran besar.
Suharyanto kemudian memohon maaf atas kesalahannya dalam memandang dampak banjir Sumatera.
“Nah Tapsel ini saya suprprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” kata Suharyanto usai meninjau lokasi terdampak banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Minggu (30/11/2025).
Dia telah meinjau lokasi banjir di Kecamatan Batangtoru, ditemani Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.
Dia memastikan upaya penanganan pasca-bencana banjir bandang ini terus dilakukan, termasuk pemenuhan logistik.
“Bukan berarti kami tidak peduli,” kata Suharyanto.
Pernyataan Suharyanto sebelumnya
Pada Jumat (28/11/2025), Suharyanto sempat menepis informasi di media sosial soal keparahan dampak banjir Sumatera.
“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang Tapanuli Tengah, tetapi wilayah lain relatif membaik,” kata Suharyanto dalam konferensi pers saat itu.
Dia menyebut daerah Tapanuli Tengah sebagai daerah yang paling parah terdampak banjir.
Menurutnya, banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi, tidak perlu ditetapkan berstatus bencana nasional.
Suharyanto menegaskan bantuan pusat tetap besar-besaran lewat BNPB, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Karena statusnya tingkat provinsi, pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga memberikan dukungan maksimal. Buktinya, Presiden mengerahkan bantuan besar-besaran, TNI mengirim alutsista dalam jumlah besar, dan BNPB menggerakkan seluruh kekuatan yang ada,” tegasnya.
