Nasional

RK-Siswono Keok, Tim Hukum Gerindra akan Ajukan Gugatan ke MK

×

RK-Siswono Keok, Tim Hukum Gerindra akan Ajukan Gugatan ke MK

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.

Berdasarkan hasil pada sidang pleno yang digelar di Jakarta, Sabtu (7/12) pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung – Rano Karno meraih kemenangan telak di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Hasil rekapitulasi menunjukkan pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel), unggul dengan 50,07 persen suara sah, setara dengan 2.183.239 suara. Perolehan ini berhasil melampaui ambang batas kemenangan satu putaran, yakni “50 persen plus satu suara.”

Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, meraih 1.718.160 suara atau 39,40 persen. Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, mengantongi 459.230 suara (10,53 persen).

BACA JUGA:  Jokowi Bocorkan Langkah PSI Usai Tak Lagi Punya Menteri di Kabinet

Dengan perolehan suara tersebut, Pram-Doel dipastikan memenangkan Pilgub Jakarta 2024 tanpa perlu putaran kedua, dengan selisih tipis 2.923 suara dari batas minimal kemenangan.

Gerindra akan Ajukan Gugatan ke MK

Menanggapi hasil tersebut, Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024.

Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman di Jakarta, Sabtu, mengatakan terdapat 167 kasus yang menyangkut persoalan formulir C6 atau undangan yang tidak terdistribusi kepada masyarakat.

BACA JUGA:  Pemeriksaan Menstruasi Siswi Dapat Sorotan Tajam, Tubuh Anak Harus Dilindungi

“Formulir C6 yang tidak terdistribusi akan menjadi objek pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan MK,” katanya.

Hal itu pun sudah dilaporkan kepada Panitia Pengawas (Panwas) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI, namun tidak melakukan PSU di beberapa TPS yang C6nya tidak terdistribusi dengan benar.

Tak hanya itu, 80 lebih laporan yang disampaikan relawan dan masyarakat ke Bawaslu, namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya.

“Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang dimasukkan ke Bawaslu DKI.

Mulai dari persoalan daftar pemilih khusus (DPK) yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan mencoblos lebih dari satu kali hingga pemilih yang tidak ada di dalam DPT,” papar Munatshir.

BACA JUGA:  Dirkrimum Polda Jabar Cek Lokasi Palemboko yang Digusur Sentul City

Dari seluruh kejadian-kejadian itu, kata dia, membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang diharapkan.

“Sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta ini, baik KPU maupun Bawaslu itu tidak bekerja profesional,” tegasnya.

Hingga saat ini, tambah dia, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Tim Pemenangan RIDO serta relawan untuk melakukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).