DEPOKPOS – Hukum agraria adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan tanah serta sumber daya alam di atas atau di dalamnya. Di Indonesia, hukum agraria memiliki peran yang sangat signifikan karena negara ini kaya akan sumber daya alam, dan pengaturan serta pemanfaatan tanah sangat memengaruhi kehidupan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum agraria mencakup aturan yang mengatur kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam lainnya. Dasar hukum agraria di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang memperkuat prinsip bahwa semua tanah dan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Ruang lingkup hukum agraria meliputi aspek kepemilikan tanah, penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal kepemilikan, hukum agraria mengatur hak-hak kepemilikan seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang menentukan bagaimana individu atau kelompok dapat menguasai dan memanfaatkan tanah. Untuk pemanfaatan tanah, hukum ini mengatur penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perumahan, industri, atau infrastruktur publik agar tanah dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa merusak lingkungan. Sementara itu, pengelolaan sumber daya alam mencakup pengaturan atas sumber daya seperti air, hutan, dan mineral yang ada di dalam tanah, yang bertujuan memastikan sumber daya tersebut dikelola dengan adil dan berkelanjutan.
Hukum agraria berperan penting dalam mendukung pembangunan dan keadilan sosial di Indonesia. Peran utama hukum ini mencakup menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah agar mereka dapat menggunakan tanahnya tanpa adanya sengketa atau klaim dari pihak lain. Selain itu, hukum agraria juga mengatur pemerataan kepemilikan tanah untuk mengurangi ketimpangan antara golongan kaya dan miskin serta mendukung pembangunan berkelanjutan agar kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan seimbang. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, penerapan hukum agraria di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti konflik agraria, tumpang tindih perizinan, dan isu kelestarian lingkungan. Konflik agraria kerap terjadi akibat perbedaan pemahaman mengenai hak atas tanah antara masyarakat adat, individu, dan pemerintah. Hukum agraria yang dijalankan dengan baik diharapkan dapat menjamin keadilan dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya alam, menciptakan kesejahteraan, serta mengurangi konflik agraria di Indonesia.
Hukum agraria di Indonesia juga memiliki aspek yang berhubungan erat dengan hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah adat. Masyarakat adat memiliki hubungan historis dengan tanah yang mereka tempati dan manfaatkan secara turun-temurun. Namun, dalam beberapa kasus, hak-hak mereka sering kali bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau perusahaan swasta yang memiliki izin resmi untuk mengelola wilayah tersebut. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui beberapa regulasi, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016, berusaha memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah adat. Namun, implementasinya masih mengalami kendala di lapangan, dan konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat masih kerap terjadi, terutama di daerah pedesaan yang kaya sumber daya alam.
Selain itu, perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan lahan untuk investasi sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi hukum agraria di Indonesia. Dengan meningkatnya permintaan akan tanah untuk kegiatan industri, pertanian komersial, dan perumahan, hukum agraria dihadapkan pada tugas untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah juga diharapkan mengembangkan regulasi yang mampu menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan keberlanjutan sosial di masa mendatang. Dengan pengawasan yang baik, hukum agraria dapat menjadi instrumen efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat serta memastikan pemanfaatan tanah yang berkelanjutan dan merata demi kemakmuran bangsa.
Silvia Putri Ardhana – Universitas Pamulang
