JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kembali keran ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun lebih dilarang sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2022.
Hal ini pun mengundang polemik dan mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.
Jokowi kemudian berdalih bahwa perizinan ekspor tersebut untuk hasil sedimentasi di laut, bukan pasir laut.
“Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi bukan, kalau diterjemahkan pasir, beda lho ya,” kata Jokowi di Menara Dasareksa, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).
Tarik-ulur ekspor pasir laut telah berlangsung beberapa tahun terakhir dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Pasir menjadi komoditas yang banyak dilirik untuk dijual ke Singapura yang sedang berupaya memperluas wilayahnya dengan reklamasi besar-besaran.
Namun dalam 10 tahun terakhir sejumlah negara termasuk Kamboja, Filipina dan Malaysia memutuskan menghentikan ekspor pasir mereka ke negara Singa karena pertimbangan lingkungan.
Peneliti ahli utama bidang oseanografi terapan dan manajemen pesisir pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, BRIN Profesor Widodo Setiyo Pranowo berpendapat argumen bahwa hanya sedimen yang diambil tak membuat isu pengerukan material di laut bebas risiko.
Dalam PP 26/2023 bab terkait sedimentasi bisa diinterpretasi sebagai semua material alami mulai dari batu, pasir, lanau, dan lempung. Semua material ini harus diambil pengusaha agar ekosistem laut menjadi lebih sehat. Tetapi yang bernilai ekonomis bagi pengusaha tetap saja sedimen pasirnya.
“Sehingga pertanyaannya adalah seberapa banyak konsentrasi pasir yang bernilai ekonomis diantara seluruh hasil kerukan sedimen?” kata Widodo.
“Untuk mengestimasi volume konsentrasi pasir laut ini diperlukan studi kelayakan berdasarkan survei dan pengukuran, di calon lokasi yang akan dibersihkan,” lanjut dia.
Tim valuasi penting terdiri dari ahli geologi, oseanografi, hidro-geologi, teknik pantai, teknologi kelautan, ekologi laut, sosial masyarakat nelayan/pesisir, dan pakar valuasi ekonomi lingkungan.
“Dan bukan sekedar studi kelayakan saja yang diperlukan, namun juga diperlukan studi untuk memprakirakan dampak pentingnya baik negatif maupun positif berdasarkan data-data dari studi kelayakan tersebut,” tambahnya.
Di Indonesia, pasir banyak dikeruk dari pulau-pulau kecil tak berpenghuni yang kemudian berisiko menyebabkan pulau-pulau ini tenggelam. Ahli memperkirakan sekitar 80 pulau kecil yang dangkal sudah raib akibat praktik semacam ini.
Laporan lembaga Lingkungan PBB tahun 2023 menyebut industri mengeruk enam miliar ton pasir dan sedimen setiap tahun di seluruh dunia. Ini setara dengan lebih dari satu juta truk sampah setiap hari yang berakibat pada makin payahnya keberadaan keanekaragaman hayati laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Penolakan terhadap pembukaan kembali keran ekspor pasir laut juga digaungkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi mengatakan bahwa pasir atau sedimen sangat penting untuk keberadaan masyarakat.
“Bila kita mau ambil pasir atau sedimen pakelah untuk meninggikan wilayah Pantura Jawa dan lain-lain yang sudah parah kena abrasi dan sebagian sudah tenggelam,” kata Susi melalui akun X (Twitter) Kamis (19/9).
Ia meminta agar pemerintah tidak mengekspor pasir laut tetapi mengembalikan tanah, daratan, dan sawah-sawah masyarakat di Pantura.
“BUKAN DIEKSPOR!! Andai dan semoga yang mulia yang mewakili rakyat Indonesia memahami,” ucapnya.
Fraksi PKS di DPR juga menyerukan pembatalan izin karena tidak ada urgensi mengekspor pasir laut. Meski dipakai dalih ditujukan untuk pengerukan sedimen dengan prioritas dalam negeri, Fraksi PKS menilai PP 26/2023 sangat berbahaya bagi lingkungan kelautan di masa depan.
Anggota Komisi VII F-PKS Mulyanto mengatakan pemberian izin ekspor oleh Presiden Jokowi tersebut gegabah.
“Sudah 20 tahun dilarang masak di ujung Pemerintahan yang tinggal satu bulan lagi, justru malah dibuka. Ini kan terkesan kejar tayang,” tegasnya.
Sumber: CNN Indonesia
Ingin produk, bisnis atau agenda Anda diliput dan tayang di DepokPos?
Silahkan kontak melalui WhatsApp di 081281731818
