DEPOKPOS – Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Ada juga Hukum Hugo de Groot (Grotius): hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Hukum diciptakan untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan masyarakat, yang dimana Hukum memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban.
Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia merupakan negara hukum” yang dimana setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Hukum adalah salah satu bidang yang keberadaannya sangat berpengaruh di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum diperlukan untuk mewujudkan dan memelihara keharmonisan tatanan kehidupan bernegara. Beberapa contoh hukum di Indonesia yaitu Undang – Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden sampai peraturan daerah. Maka dari itu jika tidak taat pada aturan hukum yang ada, akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi pelakunya.
Salah satu aspek utama dari kesenjangan hukum di Indonesia adalah akses terhadap sistem peradilan yang terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum yang terjadi berdasarkan banyak faktor, seperti ras, suku, status sosial atau golongan politik. Adapun salah satu contoh penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum, masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme yang kurang baik. Penegakan hukum akan menjadi kuat dan dihormati jika para penegak hukum bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Maka dari itu masyarakat sekarang sering menggambarkan kesenjangan hukum di Indonesia dengan pepatah “Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.” Masalah tersebut menjadi sangat terlihat dalam sistem hukum di Indonesia yang dimana seharusnya adil, tetapi terkadang tampak tidak berpihak kepada rakyat kecil. Jadi kepercayaan di masyarakat pada kesenjangan hukum di Indonesia menjadi semakin meningkat seiring dengan kasus pencurian oleh orang-orang miskin yang mendapatkan tekanan hukum yang sangat kuat, tetapi hukum lemah untuk kasus besar yang dapat merugikan negara.
Untuk mengatasi masalah ini, perubahan dalam sistem hukum harus ditegaskan kembali di Indonesia dimulai dari pemerintah dan penegak hukum. Jika pemerintah dan penegak hukum selalu mendukung golongan atas atau berpihak pada kepentingan tertentu, maka kesenjangan hukum ini akan terus berlanjut. Kemudian perlu adanya reformasi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum agar benar – benar adil bagi semua warga negara. Oleh karena itu penegakan hukum harus segera diperbaiki agar pelaksanaan hukum dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat agar tidak ada kesenjangan dalam penegakan hukum.
Putri Annisa Salsabila
Mahasiswi Prodi Akuntansi S1, Universitas Pamulang
Ingin produk, bisnis atau agenda Anda diliput dan tayang di DepokPos?
Silahkan kontak melalui WhatsApp di 081281731818
