Nasional

KPK Mulai Tangani Dugaan Pungli di Rutan KPK

×

KPK Mulai Tangani Dugaan Pungli di Rutan KPK

Sebarkan artikel ini

Saat ini proses kasus pungli tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut saat ini juga tengah menangani dugaan korupsi puluhan pegawai yang terlibat dalam kasus pungutan liar (pungli) di Rutan KPK.

“Secara paralel KPK juga sedang menangani dugaan tindak pidana korupsinya melalui Kedeputian bidang Penindakan dan Eksekusi,” ungkap Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikutip pada Sabtu (17/2).

BACA JUGA:  Fahd Arafiq Klaim KPK Salah Tangkap, Sebut Uang Rp70 Milyar untuk Muktamar NU

Kedati begitu, Ali menjelaskan saat ini proses kasus pungli tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi. Setelah itu, KPK akan mengumumkan secara resmi ke publik.

“Masih pada tahap penyelesaian administrasi penyidikannya terlebih dulu untuk kemudian KPK umumkan secara resmi,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menggelar sidang pelanggaran etik terkait pungutan liar atau pungli di Rutan. Total ada 90 pegawai yang menjalani persidangan.

BACA JUGA:  Jokowi Bocorkan Langkah PSI Usai Tak Lagi Punya Menteri di Kabinet

“Keseluruhan pegawai yang disidangkan hari ini berjumlah 90 orang, terdiri dari 6 berkas perkara. Jadi yang disidangkan hari ini ada 6 berkas perkara, seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa,” ujar Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers, Kamis (15/2).

Dari 90 orang yang disidang, lanjut Tumpak, 78 orang di antaranya diberi sanksi berat dengan permohonan maaf secara terbuka. Sedangkan ada 12 orang diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk diselesaikan perkara selanjutnya.

BACA JUGA:  Dirkrimum Polda Jabar Cek Lokasi Palemboko yang Digusur Sentul City

“Tadi juga sudah diikuti sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung. 12 orang di antaranya adalah keputusannya menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal KPK untuk dilaksanakan penyelesaian selanjutnya. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan sebelum adanya Dewan Pengawas KPK,” imbuhnya.