Opini  

Dinasti Politik dan Prinsip Dasar Teori Stewardship

DEPOKPOS – Dinasti politik telah menjadi isu yang cukup kontroversial di Indonesia, di mana kekuasaan politik diwariskan dari seorang berkedudukan kepada para kroninya. Fenomena tersebut bahkan telah terjadi dimulai dari tingkat partai, pemerintahan lokal maupun nasional.

Leo Agustino menjelaskan politik dinasti merupakan “kerajaan politik”, dimana elite politik menempatkan keluarga, saudara, dan kerabatnya pada posisi penting pemerintahan, ataupun membentuk strategi semacam jaringan kerajaan yang terstruktur dan sistematis.

Dinasti politik biasanya terbentuk karena kekuatan politik dan pengaruh yang dimiliki oleh keluarga tersebut, hingga membuatnya dapat mempertahankan kendali politik dalam jangka waktu panjang, seperti dinasti politik pada masa pemerintahan Suharto, yang menguasai pemerintahan negara selama lebih dari tiga dekade.

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto bahkan secara terang-terangan memberikan jabatan-jabatan strategis kepada keluarga dan kerabat dekatnya yang dapat memegang kendali politik. Pada akhir periode kekuasaannya, Siti Hardiyanti Rukmana, puteri Soeharto, secara gamblang diangkat sebagai Menteri Sosial. Setelah Suharto turun dari jabatannya pada tahun 1998, putranya, Hutomo Mandala alias Tommy Soeharto, mencalonkan diri sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2004.

Sejumlah partai juga lahir di tangan generasi kedua Soeharto seperti Partai Karya Peduli Bangsa yang dimotori Siti Hardiyanti Rukmana, dan Partai Berkarya oleh Tommy Soeharto.

Fenomena dinasti politik memiliki dampak yang signifikan bagi demokrasi, hal tersebut dapat mengurangi ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas dan merusak prinsip meritokrasi dalam pemerintahan. Dinasti politik menyebabkan kurangnya representasi dan kepentingan yang beragam dalam sistem politik.

Dengan adanya dinasti politik, melahirkan dominasi keluarga atau kelompok tertentu dalam mengambil keputusan politik, sehingga suara dan aspirasi masyarakat yang beragam tidak terwakili secara adil. Hal ini mengurangi pluralitas serta kesempatan partisipasi dalam demokrasi. Selain itu, dinasti politik juga berpotensi menimbulkan korupsi dan nepotisme.

Ketika satu keluarga atau kelompok terus-menerus memegang kekuasaan, ada kecenderungan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, menyalahgunakan sumber daya publik, dan memperlakukan jabatan sebagai milik pribadi. Akibatnya, integritas sistem politik dapat terkikis, kepercayaan masyarakat melemah, dan penggunaan sumber daya negara yang tidak efektif dan efisien.

Hal ini bertentangan terhadap prinsip Teori Stewardship yang mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban pemimpin politik terhadap rakyat dan negara secara adil. Dalam teori ini, pemimpin politik dianggap sebagai pengelola dan pelayan, dengan tidak termotivasi pada tujuan-tujuan individu, melainkan atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Implikasinya, pemimpin politik diharapkan memiliki komitmen untuk menjalankan tugas mereka dengan berintegritas, dan bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat Indonesia, tanpa adanya preferensi atau diskriminasi terhadap keluarga mereka, lain halnya dengan kepemimpinan dinasti politik yang berpotensi cenderung menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Dengan memahami konsep stewardship, diharapkan dapat mengurangi praktik dinasti politik yang hanya mempertahankan kekuasaan keluarga tertentu dan lebih mendorong terciptanya kepemimpinan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah dinasti politik di Indonesia, diperlukan beberapa upaya untuk dilakukan, seperti reformasi sistem politik untuk mengurangi kekuasaan yang terkonsentrasi pada keluarga atau individu tertentu.

Reformasi ini dapat berupa pembatasan masa jabatan sehingga tidak ada satu keluarga atau individu yang terus menerus berkuasa dalam waktu yang lama. Kemudian, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran prinsip demokrasi.

Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap proses politik. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga mereka lebih selektif dalam memilih pemimpin yang dipercaya akan mengemban amanah dengan baik.