Opini  

Antara Golput, Politik Uang dan Pemilih Muda

Oleh Muhammad Ihsan, Ketua FWJ Indonesia Korwil Depok

Golput atau golongan putih,  kerap diidentikkan dengan sikap apatis, cuek, atau tidak mau cawe-cawe dengan kondisi politik; kemudian memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya.

Istilah golput mulai dikenal saat menjelang Pemilu 1971, digaungkan oleh sekelompok mahasiswa yang memprotes kondisi politik saat itu.

Kamis, 3 Juni 1971, sekelompok mahasiswa, pemuda dan pelajar berkumpul di Balai Budaja Djakarta di bilangan Menteng Jakarta Pusat. Mereka mendeklarasikan berdirinya “Golongan Putih” sebagai gerakan moral. Di antara tokoh-tokoh yang menjadi motor gerakan itu, seperti Adnan Buyung Nasution dan Arief Budiman, tulis Kompas, 5 Juni 1971.

“Kelompok ini merasa aspirasi politik mereka tidak terwakili oleh wadah politik formal waktu itu,” demikian dikutip dari buku Arief Budiman Tukang Kritik Profesional (2020).

Mereka menyeru orang-orang yang tidak mau memilih partai politik dan Golkar untuk menusuk bagian kosong yang berwarna putih di antara tanda gambar yang ada.

BACA JUGA:  Kebenaran Pahit di Balik Istilah ‘Right Person, Wrong Time’

Bertahun-tahun setelah itu, Arief mengatakan, dirinya melahirkan gerakan golput karena Pemilu 1971 digelar tidak demokratis: pemerintah membatasi jumlah partai.

Sebetulnya istilah golput datang dari rekan Arief, Imam Waluyo yang ikut dalam gerakan itu. Golput aadalah sebuah pilihan dari warga negara yang telah masuk sebagai pemilih untuk tidak memilih atau ikut dalam pemilu. Mereka tidak menggunakan hak suara dalam pemilu.

Angka golput pada Pemilu 2019 termasuk yang terendah dibandingkan pemilu sebelumnya sejak 2004. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah masyarakat yang golput pada 2019 sebanyak 34,75 juta atau sekitar 18,02 persen dari total pemilih yang terdaftar. Sementara, pada 2014, jumlah golput sebanyak 58,61 juta orang atau 30,22 persen.

Pada Pemilu 2024, pemilih yang terdaftar didominasi oleh pemilih muda. Berdasarkan data KPU, terdapat 56,4 persen pemilih muda dapat pemilu 2024, yang artinya sudah melebihi setengah dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sayangnya, berdasarkan hasil survei Centre for Strategic and International (CSIS), sebanyak 11,8 persen responden memilih untuk golput.

BACA JUGA:  Dibalik Canggihnya AI

Apa yang menyebabkan Golput?

Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang memilih golput atau menjadi tidak bisa mencobolos, antara lain:

Apatis terhadap parpol dan politisi

Masyarakat yang bersikap apatis terhadap politik menjadi salah satu faktor utama tingginya angka golput. Masyarakat dengan tipe seperti ini tidak lagi peduli dengan urusan politik, sikap ini kerap dilandasi dengan kekecewaan pada parpol dan plotisi yang kerap kali dianggap cuma menumbar janji manis menjelang pemilu lalu pergi meninggalkan rakyat pasca pemilu.

Ketidakpedulian serta ketidakpercayaan masyarakat tersebut muncul setelah mereka merasakan bahwa tidak ada dampak positif yang terjadi setelah pemilihan. Sementara, berita korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin serta wakil rakyat semakin meningkatkan apatis masyarakat terhadap para pejabat.

Tidak tahu adanya pemilu

Pemberitaan pemilu di media massa atau media sosial, ternyata tidak membuat semua orang mengetahui tanggal pasti diadakannya pemilu. Pada Pemilu 2019, hasil survei LSI yang diadakan sebulan sebelum hari pencoblosan menunjukkan mayoritas tidak mengetahui tanggal pasti diadakannya pemilu.

BACA JUGA:  Dibalik Canggihnya AI

Dari 1.200 responden, 29,5 persen menyatakan tidak tahu bahwa April akan diadakan pemilu, sedangkan 24,2 persen yang bisa menjawab bulannya, tidak dapat menjawab tanggal pasti diadakannya pemilu.

Di masa penyelenggaraan pemilu, KPK turut berperan serta dalam menyosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas agar dapat memilih calon pemimpin yang berintegritas. Contohnya dengan menolak serangan fajar dan tidak memilih pemimpin maupun partai politik yang memberikannya.

Tidak terfasilitasi

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk memberikan suara di hari pemilu. Sayangnya, keterbatasan yang dimiliki seringkali menghambat mereka dalam mencoblos. Misalnya tidak ada bantuan untuk pergi menuju ke lokasi TPS dan tidak tersedianya surat suara khusus bagi disabilitas.