DEPOKPOS – Perkembangan ekonomi kapitalis membentuk manusia sebagai makhluk yang rasional dan mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Sifat individualisme itu dapat mengabaikan hilangnya kesejahteraan negara, pajak yang seharusnya sebagai alat ukur ekonomi negara justru dapat memperburuk ekonomi negara. Oleh karena itu, ini penting untuk di pelajari lebih dalam lagi.
Konflik yang terjadi di negara-negara pada masa Perang Dunia II dan bangkitnya pandangan humanis Barat menyebabkan eksploitasi besar-besaran di hampir semua negara. Salah satu pengaruh humanisme Barat adalah munculnya gagasan manusia ekonomi, yang mana keberadaan manusia dan bangsa pada akhirnya bergantung pada sejauh mana mereka mampu mengeksploitasi sumber daya. Pertumbuhan ekonomi tampaknya menjadi tameng bagi perekonomian kapitalis untuk membenarkan tindakan serakah mereka (Adesy, 2016).
Dalam konteks Indonesia, perubahan dalam lanskap demokrasi Indonesia sejak tergulingnya Presiden Suharto pada tahun 1998 mempunyai implikasi terhadap demokrasi dan desentralisasi. Desentralisasi mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sumber daya alam. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan eksternal dari negara-negara berkembang, pertama di sektor pertambangan dan kedua di sektor perkebunan, terhadap sumber daya alam. Pengambilan sumber daya alam khususnya di Indonesia seringkali dibarengi dengan kepentingan nasional yang menitikberatkan pada kemaslahatan negara dan sarana pendistribusian kekayaan alam kepada generasi sekarang dan mendatang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi sementara penerimaan sumber daya alam meningkat sebesar 62,96% menjadi 161,1 triliun pada tahun 2018.
Selain itu, pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.Penerimaan pajak pada Januari 2019 mencapai Rp 89,8 triliun, meningkat 8,7% dibandingkan Januari 2018, sehingga menyebabkan tingginya ketimpangan. Pada tahun 1970an angka kemiskinan mencapai 70 juta orang, tahun 1999 mencapai 50 juta orang, dan tahun 2017 mencapai 26 juta orang. Artinya, pada tahun 1970 hingga tahun 2017, pemerintah mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 9,66%. Penurunan angka kemiskinan masih dinilai semu karena pemerintah langsung mengambil langkah berupa bantuan sosial seperti program Kartu Indonesia Pintar dibandingkan meningkatkan produktivitas masyarakat.
Di zaman modern ini, pajak dijadikan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara dalam menyediakan barang-barang ekonomi bagi masyarakatnya (Sasana, 2009). Pertumbuhan ekonomi juga sering dikaitkan dengan produktivitas, yang pada gilirannya mempengaruhi standar hidup.
Todaro (2003) menjelaskan ada tiga elemen dasar pertumbuhan ekonomi. Pertama, akumulasi modal. Ini mencakup semua investasi pada tanah, peralatan, modal dan sumber daya manusia.Kedua, pertumbuhan penduduk dikaitkan dengan peningkatan jumlah pekerja. Terakhir, ada kemajuan teknologi dalam cara kita bekerja. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan pajak untuk pertumbuhan ekonomi kurang memperhatikan kesejahteraan umum, dan bahkan dalam perekonomian klasik pun modal berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kita menelusuri distribusi pajak di suatu negara, kita menemukan bahwa pendapatan pajak terutama digunakan untuk investasi dibandingkan pengentasan kemiskinan. Pertimbangan pajak selanjutnya adalah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Berbeda dengan Zakat yang ketentuan mengenai pengumpulan dan penyalurannya diatur oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadits, peraturan perpajakan diatur oleh pemerintah (Andriani, 2013).
Dalam hal ini zakat lebih dapat diandalkan dari segi hukum, karena sistemnya diatur langsung oleh Allah SWT, Pemilik Alam Semesta.Sumber pendapatan utama pemerintahan Islam pada masa klasik dan negara-negara Islam pada umumnya adalah Zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam. Zakat dianggap, setelah salat, sebagai bentuk kewajiban keagamaan terpenting yang dibebankan kepada umat Islam. Zakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap berbagai karakteristik dan bentuk kepemilikan harta benda (harta).
Zakat digunakan untuk membangun bangsa.Karena memanfaatkan segala bentuk kekayaan yang ada. Berbeda dengan pajak, peraturan zakat lebih sederhana. Jika diterapkan dengan benar, pengumpulan zakat dapat menghilangkan kesenjangan kekayaan yang sangat signifikan, menghasilkan redistribusi yang lebih adil, dan berpotensi mengurangi inflasi. Selain perkembangan peredaran uang dalam negeri yang tidak teratur, kekurangan material, dan kecepatan peredaran uang, distribusi kekayaan yang tidak merata juga dapat menyebabkan inflasi dan keruntuhan pasar. Pengelolaan zakat yang benar secara bertahap dapat menciptakan kondisi keseimbangan ekonomi yang diinginkan. Dalam hukum islam melaksanakan kewajiban mendapatkan pahala dan meninggalkan kewajiban mendapatkan dosa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ali Imran ayat 180 yang artinya “sekali -kali janganlah orang -orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya dihari kiamat”.
Zakat merupakan salah satu kebaikan Islam dalam mewujudkan kesetaraan, kasih sayang, dan gotong royong serta menghalangi jalan-jalan keburukan yang dapat membahayakan keutamaan, keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan dunia dan akhirat. Kewajiban menunaikan zakat ini merupakan wujud keimanan kepada Allah, menumbuhkan akhlak mulia dengan kemanusiaan yang tinggi, mengedepankan kehidupan tenteram dan menjauhi keserakahan, materialisme atau cinta harta benda. Islam memberikan konsep yang jelas tentang harta benda, karena mempunyai nilai strategis. Konsep harta dan kekayaan dalam Islam tidak hanya mengacu pada harta benda, namun lebih pada pemenuhan hasrat hidup, bukan pemuasan hasrat manusia yang tak terhingga.
Oleh karena itu, Islam mengatur bagaimana manusia dapat memanfaatkan hartanya semaksimal mungkin, tidak hanya untuk kepentingan duniawi, namun juga untuk tanggung jawabnya di akhirat. Misalnya, mengingat pentingnya pembahasan pembangunan ekonomi, maka zakat telah memberikan nilai ekonomi dan kesejahteraan umum dalam pembangunan kehidupan masyarakat. Zakat sebagai pengatur pemanfaatan dan pengelolaan bumi beserta umatnya harus mematuhi ketentuan agama, seperti jangan serakah, jangan memperkaya diri secara membabi buta, dan jangan merusak alam. Mengingat banyaknya hikmah yang dikandungnya, maka zakat mempunyai dimensi utama: dimensi pribadi (keinginan untuk berubah), yang tercermin dalam penyucian manusia dari sifat-sifat buruk seperti keserakahan dan keserakahan, memperbaiki sikap keserakahan. Dimensi sosial yang kedua adalah mengubah tatanan sosial untuk membangun budaya tanggung jawab sosial dan kesejahteraan kolektif.
Dengan dijadikannya pajak sebagai sumber penerimaan utama perekonomian suatu negara, berarti mengingat tujuan pajak adalah pertumbuhan ekonomi, maka perlu diketahui bahwa pajak untuk tujuan pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kita belum mampu meminimalisir ketimpangan. Meskipun akumulasi modal, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mendapat pujian, namun hanya sedikit perhatian yang diberikan pada kesejahteraan alam semesta. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mengatasi permasalahan ekonomi dan kemiskinan yang diderita negara ini. Peran islam dalam kesetaraan sosial ekonomi melalui Zakat. Sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi, sudah menjadi kewajiban manusia untuk menyalurkan harta yang dititipkan Allah kepadanya. Karena prinsip pembagian harta yang dapat mencegah keserakahan, menghilangkan kemiskinan, mencegah penumpukan dan menjadi terhormat di sisi Allah, maka Zakat merupakan pilihan terbaik bagi umat manusia, khususnya bagi negara-negara yang menjadi sumber utamanya, untuk menyisihkan harta. Harus menjadi prioritas. Digunakan oleh sebagian besar penduduk muslim.
Ailul Musabbihin, Muhammad Imam Prasojo, Muhammad Irgi Dja’far
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, STEI SEBI
