DEPOK POS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam bakal menjerat pidana para pihak yang membantu pelarian Bupati Mamberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak (RPH).
Seperti diketahui, RPH telah resmi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan KPK.
KPK mengultimatum agar tidak ada pihak-pihak yang membantu pelarian ataupun menyembunyikan RPH.
Sebab, ada ancaman pidana bagi yang membantu pelarian ataupun menyembunyikan tersangka.
“KPK meminta para pihak tidak membantu tersangka melakukan persembunyian atau penghindaran atas proses penegakkan hukum secara sengaja. Karena dapat dikenai pidana merintangi proses penyidikan perkara,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Senin 18 Juli 2022.
KPK juga minta bantuan masyarakat untuk mencari Ricky Pagawak. KPK berharap bagi masyarakat yang melihat ataupun mengetahui keberadaan Ricky Pagawak agar langsung melapor ke aparat penegak hukum.
“KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaanya dapat segera melaporkan kepada KPK atau aparat lainnya agar bisa segera dilakukan penangkapan,” terangnya.
Sekadar informasi, KPK saat ini sedang menyidik kasus baru. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di Pemkab Mamberano Tengah, Provinsi Papua.
