oleh

Peran Komite Audit dalam Kepatuhan Prinsip Syariah

Dalam era globalisasi dan modern saat ini, kehidupan ekonomi manusia tidak terlepaskan dari peran jasa keuangan dan perbankan. Di Indonesia perbankan syariah setiap tahunnya mengalami perkembangan khususnya industri perbankan syariah, Menurut data OJK dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) per Juni 2019 Jumlah bank syariah di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 198 bank syariah..

Dengan semakin luasnya bank syariah yang diterima maka akan memiliki daya tarik sebagai investasi yang lebih etis, kemudian akan menjadikan industri ini tumbuh dua kali lipat dibandingkan dengan konvensional.

Dengan perkembangan yang pesat dari perbankan syariah maka menuntut adanya pengawasan. Dewan komisaris dalam kapasitasnya sebagai pengawas operasi perusahaan bertindak sekaligus sebagai pengawas dan memperhatikan kepentingan stakeholders. Untuk melaksanakan perannya sebagai pengawas, dewan komisaris dapat menggunakan jasa penasehat profesional yang mandiri dan/atau membentuk komite khusus.

BACA JUGA:  Pengukuran Fungsi Audit Internal Syariah yang Efektif di Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu komite khusus yang dapat dibentuk dewan komisaris adalah komite audit.

Komite Audit adalah komite yang di bentuk untuk membantu Dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan dan bertanggungjawab atas terlaksananya kepatuhan syariah dan kepatuhan terhadap regulasi.

Salah satu unsur dari kepatuhan syariah adalah penilaian dari kesehatan bank syariah dan merupakan suatu pembeda dari bank konvensiaonal. Dengan kata lain, salah satu aspek mendasar yang membedakan industri keuangan syariah dan konvensional adalah perihal kepatuhan pada prinsip syariah (sharia compliance) dan elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). (Masruki et al., 2020)

Komite audit dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas juga dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS dibentuk dengan tujuan untuk memastikan oprasional Bank Syariah telah sesuai dengan peraturan syariah.Peran komite audit pada dasarnya mengarah kepada pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya mengenai kontrol internal, laporan keuangan dan manajemen.

BACA JUGA:  COVID-19 dan Urgensi Ekonomi Syariah

Disamping membantu Dewan Komisaris, Komite Audit membantu Direksi yang memiliki tanggung jawab dalam hal pengawasan. (Hikmah & Oktaviana, 2019).

Komite Audit pada umumnya mempunyai 3 tanggung jawab yaitu, tanggung jawab terhadap laporan keuangan, tanggung jawab terhadap terciptanya Good Coorporate Governance, dan tanggung jawab terhadap pengawasan perusahaan.

Komite audit bertugas untuk menindaklanjuti serta mengevaluasi hasil kerja internal audit Syariah apakah hasil temuan internal audit sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Komite audit bertanggung jawab secara professional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundangundangan komite Audit mendorong terciptanya praktik yang sehat dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal dan etika bisnis yang baik.

BACA JUGA:  Nabung Emas Menjadi Tren, Bagaimana Hukumnya?

Komite audit memiliki peran penting dalam sistem pengendalian keputusan serta memastikan bahwa bank Syariah mematuhi semua ketentuan Syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

*Disusun oleh Kartini Mahasiswa STEI SEBI

Referensi:

Hikmah, L., & Oktaviana, U. K. (2019). Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah. EL Muhasaba Jurnal Akuntansi, 10(2), 124. https://doi.org/10.18860/em.v10i2.6588

Masruki, R., Khairulannuar, H. H., & Dhar, B. K. (2020). Shariah Accountability Practice of Malaysian Foreign-Owned Islamic Banks Shariah Accountability Practice of Malaysian Foreign-Owned Islamic Banks and Bahrain Islamic Banks. International Journal of Advanced Science and Technology, x(June), 1–15.

Komentar

Berita lainnya