DEPOKPOS – Setiap kali Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan, angka-angka itu bukan sekadar deretan digit. Di baliknya, ada jutaan cerita hidup, perjuangan, dan harapan masyarakat Indonesia. Angka kemiskinan Maret 2025 yang baru saja dirilis BPS menunjukkan persentase penduduk miskin turun menjadi 8,47 persen, dengan jumlah 23,85 juta orang. Ini adalah kabar baik, namun penting bagi kita untuk memahami lebih dalam: bagaimana angka ini terbentuk, faktor apa saja yang memengaruhinya, dan apa artinya bagi upaya besar kita mengentaskan kemiskinan.
Memahami Kemiskinan: Bukan Sekadar Angka Nol
BPS mengukur kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Artinya, seseorang dianggap miskin jika pengeluaran rata-rata per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan ini bukan angka sembarangan; ia adalah cerminan nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang esensial.
Garis Kemiskinan dibagi dua:
• Garis Kemiskinan Makanan (GKM): Ini adalah nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan kalori (setara 2100 kkalori per kapita per hari) dan gizi dari 52 jenis komoditas makanan pokok seperti beras, ikan, daging, sayuran, hingga rokok kretek filter yang ternyata masih menyumbang signifikan. Pada Maret 2025, GKM menyumbang sekitar 74,58 persen dari total Garis Kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa pangan masih menjadi komponen pengeluaran terbesar bagi masyarakat miskin.
• Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM): Ini mencakup kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Ada 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 di perdesaan yang mewakili kebutuhan ini, dengan perumahan, bensin, dan listrik menjadi penyumbang terbesar.
Data untuk menghitung semua ini berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2025, yang pendataannya dilakukan pada Februari 2025. Mengapa Februari? Karena Maret 2025 bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana pola konsumsi rumah tangga bisa berubah drastis dan tidak mencerminkan kondisi normal. Jadi, data yang kita lihat adalah potret pengeluaran masyarakat di bulan Februari, yang kemudian diproyeksikan untuk Maret.
Faktor-faktor di Balik Angka Kemiskinan Maret 2025
Angka kemiskinan tidak berdiri sendiri. Ia adalah hasil interaksi kompleks dari berbagai faktor ekonomi dan sosial:
1. Pertumbuhan Ekonomi: Ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2025 masih menunjukkan pertumbuhan yang solid, yaitu 4,87 persen (y-on-y). Pertumbuhan ini, jika inklusif, dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang pendapatan yang membantu mengurangi kemiskinan.
2. Konsumsi Rumah Tangga: Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan I-2025 meningkat 4,89 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi ini bisa menjadi indikasi daya beli masyarakat yang membaik, meskipun perlu dilihat lebih dalam apakah peningkatan ini merata di semua lapisan masyarakat.
3. Harga Komoditas: Pergerakan harga pangan sangat sensitif terhadap tingkat kemiskinan. Pada Februari 2025, beberapa komoditas pangan seperti minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih mengalami kenaikan harga. Namun, kabar baiknya, harga beras, daging ayam ras, dan bawang merah justru mengalami penurunan. Keseimbangan ini penting agar Garis Kemiskinan Makanan tidak melonjak terlalu tinggi.
4. Sektor Pertanian: Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2025 sebesar 123,45. Angka di atas 100 ini menunjukkan bahwa harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan harga yang mereka bayar untuk kebutuhan produksi dan konsumsi. Ini berarti kesejahteraan petani, yang banyak berada di perdesaan, cenderung membaik.
5. Kondisi Ketenagakerjaan: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2025 menurun dibandingkan Agustus 2024, terutama di perdesaan. Namun, peningkatan jumlah setengah pengangguran di perkotaan menjadi catatan. Sektor informal yang masih mendominasi (59,40 persen pekerja informal) juga menunjukkan tantangan dalam stabilitas pendapatan.
6. Kebijakan Pemerintah: Diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang masih berlaku pada Februari 2025 turut memberikan andil terhadap deflasi (penurunan harga), yang secara langsung mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
Melampaui Persentase: Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Selain persentase dan jumlah, BPS juga mengukur dimensi lain kemiskinan:
• Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1): Mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin kecil indeks ini, semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan. Pada Maret 2025, P1 sebesar 1,365, sedikit meningkat dari September 2024 (1,364) namun menurun dari Maret 2024 (1,461). Ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari Garis Kemiskinan dibanding September 2024, namun secara umum lebih baik dibanding setahun lalu.
• Indeks Keparahan Kemiskinan (P2): Mengukur penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin kecil indeks ini, semakin merata pengeluaran di antara mereka yang miskin. Pada Maret 2025, P2 sebesar 0,319, menurun dari September 2024 (0,322) dan Maret 2024 (0,347). Ini adalah kabar baik, menunjukkan bahwa ketimpangan di antara kelompok miskin cenderung berkurang.
Menariknya, nilai Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi daripada perkotaan. Ini menegaskan bahwa masalah kemiskinan di perdesaan tidak hanya soal jumlah, tetapi juga soal seberapa jauh mereka berada di bawah Garis Kemiskinan dan seberapa timpang kondisi di antara mereka.
Kemiskinan Ekstrem: Target Nol di Depan Mata
BPS juga merilis data kemiskinan ekstrem, yang mengacu pada standar Bank Dunia (pengeluaran kurang dari US$2,15 PPP per kapita per hari). Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin ekstrem tercatat 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Angka ini menurun signifikan dari September 2024 (0,99 persen atau 2,78 juta orang).
Penurunan ini sangat krusial karena Pemerintah Indonesia memiliki target ambisius untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2024. Angka Maret 2025 menunjukkan progres yang positif menuju target tersebut. Ini adalah hasil dari berbagai program intervensi yang difokuskan pada keluarga miskin ekstrem, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses layanan dasar.
Melihat ke Depan: Kolaborasi untuk Kesejahteraan
Angka kemiskinan Maret 2025 adalah cerminan dari dinamika ekonomi dan efektivitas kebijakan yang telah berjalan. Penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin, serta perbaikan pada indeks keparahan, adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam mengatasi kemiskinan di perdesaan dan memastikan penurunan yang berkelanjutan.
Untuk mencapai target pengentasan kemiskinan yang lebih ambisius, termasuk nol persen kemiskinan ekstrem, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Data BPS ini menjadi kompas penting bagi para pembuat kebijakan untuk merancang program yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan, memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam perjalanan menuju Indonesia yang lebih sejahtera.
Dr. Andri Yudhi Supriadi
Pemerhati sosial dan ekonomi
