Ironi Pedagang di CFD Depok, Omset Baru 100Ribu Sudah “Dipalak” 20Ribu

Pedagang minuman, mengaku diminta Rp 20.000 oleh seseorang yang mengaku anggota karang taruna

DEPOK – Dibalik antusias warga Kota Depok menyambut Car Free Day (CFD) perdana yang digelar pekan lalu, tersimpan cerita pilu pedagang kaki lima (PKL) yang mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli)

Sejumlah pedagang dimintai pungutan oleh pihak tidak resmi dengan dalih kebersihan dan keamanan.

Ahmad (42), pedagang minuman dingin, mengaku diminta Rp 20.000 oleh seseorang yang mengaku anggota karang taruna.

“Ada yang minta, katanya buat kebersihan atau keamanan, tapi enggak jelas dari mana. Kalau enggak kasih, ya kita dicatat namanya. Saya juga enggak tahu buat apa, tapi katanya dari karang taruna kawasan Margonda,” ungkapnya.

Sementara Sari (35), penjual makanan ringan, juga menjadi korban pungli dan menyayangkan lemahnya pengawasan dari Pemkot Depok.

“Padahal kita sudah tahu CFD ini untuk masyarakat, tapi malah ada yang manfaatin (untuk kepentingan pribadi). Harusnya ditertibkan pemerintah Depok, kalau bisa diawasi dan diberi informasi kalau CFD jangan ada yang pungli,” ujar dia.

Praktik pungli ini juga juga dialami Sri Wahyuni (45), pedagang minuman di depan ITC Depok.

Ia mengaku dimintai pungutan dengan alasan untuk iuran kebersihan, meski tidak jelas siapa yang memintanya.

“Katanya untuk iuran kebersihan, tapi enggak jelas siapa yang minta. Ada yang pakai rompi, tapi enggak ada tanda resmi. Harusnya sih kita bisa kerja sama dengan petugas, jangan ada pemungutan kayak gitu lagi,” kata Sri.

“Saya juga cuma jual minuman, keuntungannya juga dikit. Ini dari buka baru Rp 100.000 lebih, belum sampai Rp 150.000,” imbuh dia.

Para pedagang kecil ini berharap Pemkot Depok segera turun tangan agar ruang publik seperti CFD benar-benar menjadi milik bersama, bukan ladang pungli terselubung.

Meski begitu, mereka berharap CFD bisa terus berlanjut walau tetap dihantui kekhawatiran akan ketidaktertiban dan pungutan tak sah menjadi bayang-bayang yang tak bisa diabaikan.

Alih-alih pungli, Pemkot Depok melalui aparatur terkait harusnya bisa menertibkan ketidaknyamanan ini untuk warganya. Bukankah para pedagang kecil warga Depok juga? []