DEPOKPOS – Hukum agraria adalah cabang hukum yang mengatur segala hal terkait tanah dan sumber daya alam yang ada di atas maupun di bawah permukaan tanah. Di Indonesia, hukum agraria memiliki peran vital dalam mengatur kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah, serta bagaimana hak-hak masyarakat diakui dan dilindungi. Dengan luas wilayah yang besar dan beragamnya penggunaan lahan, Indonesia membutuhkan sistem hukum agraria yang kuat dan adil untuk memastikan pengelolaan tanah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Pusat dari hukum agraria di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi berbagai peraturan terkait tanah, termasuk pengaturan mengenai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, serta hak pengelolaan. UUPA menegaskan bahwa seluruh tanah di Indonesia adalah milik negara, yang artinya negara memiliki wewenang untuk mengatur penggunaannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Landasan ini diambil dari Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Salah satu aspek yang penting dari hukum agraria adalah pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat adat memiliki hubungan historis dan kultural yang kuat dengan tanah. Mereka mengelola tanah secara turun-temurun dengan sistem pengelolaan yang berbeda dari masyarakat umum. Hak ulayat, atau hak masyarakat adat atas tanah, diakui oleh UUPA, meskipun implementasinya sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah tumpang tindih antara kepentingan masyarakat adat dengan perusahaan besar atau pemerintah yang ingin memanfaatkan lahan untuk tujuan pembangunan ekonomi.
Konflik agraria sering kali muncul di berbagai wilayah Indonesia akibat dari tumpang tindih klaim kepemilikan lahan. Banyak konflik terjadi antara masyarakat lokal dan perusahaan besar, terutama yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, atau infrastruktur. Dalam beberapa kasus, pemerintah memberikan izin kepada perusahaan untuk menggunakan lahan yang sebenarnya sudah dikelola oleh masyarakat adat atau petani kecil. Ketidakadilan ini sering kali memicu konflik berkepanjangan yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara.
Selain konflik agraria, salah satu isu yang kerap menjadi sorotan adalah ketimpangan distribusi lahan. Menurut berbagai data, sebagian besar tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang atau korporasi besar, sementara petani kecil dan masyarakat adat hanya memiliki akses yang sangat terbatas. Ketimpangan ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang bergantung pada tanah sebagai sumber mata pencaharian utama.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Reforma Agraria yang bertujuan untuk mendistribusikan tanah secara lebih adil kepada masyarakat. Reforma Agraria mencakup redistribusi tanah-tanah yang tidak produktif atau dikuasai secara ilegal, serta pemberian sertifikasi tanah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sertifikasi tanah penting untuk mencegah sengketa agraria, karena dengan sertifikat, masyarakat memiliki bukti yang sah atas kepemilikan atau penguasaan lahan mereka. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reforma Agraria sangat besar, mulai dari birokrasi yang rumit, korupsi, hingga resistensi dari pihak-pihak yang sudah lama menikmati keuntungan dari ketidakadilan distribusi lahan.
Di samping Reforma Agraria, penting juga untuk membahas bagaimana hukum agraria harus beradaptasi dengan perubahan global, seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah deforestasi dan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, tambang, atau proyek infrastruktur lainnya. Alih fungsi lahan ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, seperti kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta peningkatan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, hukum agraria harus memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari pengelolaan sumber daya alam.
Kebijakan agraria yang berkelanjutan harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial secara seimbang. Misalnya, dalam setiap proyek pembangunan besar yang melibatkan alih fungsi lahan, analisis dampak lingkungan (AMDAL) harus dilakukan secara komprehensif dan transparan. AMDAL tidak hanya penting untuk mengidentifikasi potensi kerusakan lingkungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat adat dan petani kecil, terlindungi.
Pembangunan infrastruktur yang pesat di perkotaan juga membawa dampak besar terhadap lahan pertanian dan pemukiman masyarakat di sekitar kota-kota besar. Penggusuran lahan untuk pembangunan jalan, gedung, atau perumahan sering kali dilakukan tanpa kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat miskin di perkotaan sering kali menjadi korban penggusuran tanpa mendapatkan solusi yang layak untuk kehidupan mereka setelahnya. Hukum agraria harus mampu mengatasi masalah ini dengan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat kecil dan memastikan bahwa setiap penggusuran dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan kompensasi yang memadai.
Selain tantangan internal, hukum agraria di Indonesia juga harus berhadapan dengan tantangan dari globalisasi dan investasi asing. Banyak perusahaan multinasional yang tertarik untuk berinvestasi di sektor sumber daya alam Indonesia, terutama di bidang perkebunan dan tambang. Investasi asing ini sering kali membawa dampak positif dalam bentuk peningkatan pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja. Namun, tanpa regulasi yang ketat, investasi asing juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti perampasan lahan masyarakat adat, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada sumber daya alam.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia membutuhkan hukum agraria yang kuat dan responsif terhadap perubahan zaman. Hukum agraria tidak hanya harus mampu melindungi hak-hak masyarakat atas tanah, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi mendatang. Implementasi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab menjadi kunci dalam menciptakan sistem agraria yang dapat mendukung pembangunan nasional tanpa mengorbankan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Pada akhirnya, hukum agraria di Indonesia tidak hanya tentang kepemilikan tanah, tetapi juga tentang bagaimana negara mengelola sumber daya alam yang dimilikinya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip keadilan sosial harus selalu menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan agraria, baik itu dalam hal distribusi lahan, perlindungan masyarakat adat, ataupun pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Jesica Oktaviana – Universitas Pamulang
